ATR/BPN Ubah Pola Kerja Kantah, Penanganan Sengketa Tanah Kini Berbasis Wilayah
JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai melakukan perubahan pola kerja Kantor Pertanahan (Kantah) dengan menerapkan pendekatan berbasis wilayah. Transformasi ini diarahkan untuk mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan tanah yang muncul di lapangan.
Pola kerja baru tersebut mulai diterapkan sejak 17 Agustus 2026 pada 10 Kantah sebagai tahap awal. Perubahan ini tidak sekadar menyangkut pembagian tugas internal, tetapi juga mengubah cara jajaran pertanahan memahami dan menangani persoalan di wilayah masing-masing.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, sebelumnya pekerjaan di Kantah cenderung terbagi berdasarkan jenis layanan atau bidang tertentu. Kini, pendekatan tersebut mulai diarahkan menjadi berbasis kewilayahan.
“Model organisasi kita ubah dari yang semulanya terkotak-kotak, ada seksi pengukuran, ada seksi penetapan hak, seksi penataan, seksi pengadaan tanah, seksi sengketa, sekarang tidak model begitu,” ujar Nusron saat Launching Transformasi Layanan dan Organisasi di Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17/8/2026).
Dengan pola baru tersebut, setiap seksi memiliki cakupan wilayah kerja hingga tingkat kecamatan. Aparatur pertanahan diharapkan tidak hanya memahami persoalan berdasarkan dokumen administrasi, tetapi juga mengenali karakteristik wilayah, kondisi tanah, hingga berbagai potensi konflik yang berkembang di masyarakat.
Persoalan Tanah Diharapkan Lebih Cepat Terdeteksi
Perubahan pola kerja ini dinilai penting mengingat persoalan pertanahan sering kali tidak hanya berkaitan dengan administrasi sertifikat.
Di lapangan, persoalan tanah dapat berkaitan dengan batas bidang, kepemilikan, penguasaan, waris, peralihan hak, tumpang tindih dokumen, penggunaan tanah, hingga sengketa antara masyarakat dengan badan usaha maupun pemerintah.
Dengan petugas yang lebih memahami kondisi wilayah, potensi persoalan diharapkan dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Pengukuran, penetapan hak, peralihan hak, penataan hingga penanganan persoalan pertanahan juga diharapkan dapat dilakukan melalui koordinasi yang lebih terintegrasi.
Pendekatan tersebut membuat Kantah tidak hanya berperan sebagai tempat masyarakat mengurus dokumen pertanahan, tetapi juga dituntut lebih aktif memahami persoalan yang terjadi di wilayah kerjanya.
Tidak Lagi Sekadar Menunggu Persoalan Muncul
Transformasi organisasi berbasis wilayah juga membawa tuntutan terhadap aparatur pertanahan agar bekerja lebih responsif.
Artinya, pelayanan pertanahan tidak semata-mata menunggu masyarakat datang membawa persoalan, tetapi jajaran Kantah diharapkan memiliki pemahaman mengenai kondisi pertanahan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
Hal ini menjadi penting terutama di daerah yang memiliki tingkat persoalan pertanahan cukup kompleks.
Dengan pemetaan persoalan yang lebih dekat, indikasi konflik maupun persoalan administrasi diharapkan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
10 Kantah Jadi Tahap Awal
Penerapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru tersebut untuk tahap awal dilakukan di 10 Kantah.
Kesepuluh Kantah tersebut yakni Kota Medan, Kota Denpasar, Kabupaten Sidoarjo, Kota Tangerang, Kota Balikpapan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Gresik, Kabupaten Demak, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Bandung.
Penerapan pada 10 Kantah tersebut menjadi tahap awal sebelum pola transformasi organisasi tersebut dikembangkan lebih luas.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan transformasi tersebut telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2026 tentang Tipologi Kantor Pertanahan serta Permen ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.
Kedua regulasi tersebut menjadi dasar dalam penataan kelembagaan, pembagian tugas, kewenangan, serta mekanisme kerja di lingkungan Kantah.
Ujian Besarnya Ada di Lapangan
Transformasi tersebut tentu membawa harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan pertanahan.
Namun, perubahan struktur organisasi pada akhirnya akan dinilai dari seberapa besar dampaknya terhadap pelayanan publik.
Masyarakat membutuhkan penyelesaian persoalan tanah yang tidak berbelit, informasi yang jelas, proses yang transparan, serta kepastian mengenai tindak lanjut setiap pengaduan.
Pendekatan berbasis wilayah juga diharapkan mampu mengurangi jarak antara aparatur pertanahan dengan masyarakat. Ketika petugas benar-benar memahami kondisi wilayahnya, proses identifikasi persoalan seharusnya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Dalu menegaskan, transformasi tersebut bukan sekadar perubahan struktur internal organisasi, tetapi diarahkan agar pelayanan pertanahan semakin dekat dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat.
Dengan pola baru ini, Kantah diharapkan menjadi unit pelayanan yang lebih responsif dalam membaca, mencegah, dan menyelesaikan persoalan pertanahan di wilayah masing-masing.
Tantangannya kini bukan lagi sekadar bagaimana struktur organisasi diubah, tetapi bagaimana perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat—terutama mereka yang sedang menghadapi persoalan sertifikat, batas tanah, tumpang tindih hak, maupun sengketa pertanahan.
0 Komentar