PONTIANAK – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat terus mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar tidak hanya berfungsi sebagai aset administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan di daerah.
Hingga Semester I Tahun 2026, total nilai aset negara berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada di wilayah Kalimantan Barat tercatat mencapai Rp96,9 triliun. Nilai tersebut setara sekitar 1,4 persen dari total aset negara secara nasional dan terdiri atas berbagai aset strategis seperti tanah, gedung, jalan, jembatan, jaringan irigasi, hingga infrastruktur pelayanan publik lainnya.
Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Bernadette Yuliasari Mulyatno, mengatakan bahwa pengelolaan kekayaan negara saat ini terus diarahkan agar mampu menciptakan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara.
"Pengelolaan aset negara tidak lagi hanya berorientasi pada pencatatan administrasi, tetapi juga diarahkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya.
PNBP Tembus Rp21,2 Miliar
Sejalan dengan optimalisasi pengelolaan aset, Kanwil DJKN Kalbar mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara dan layanan lelang mencapai Rp21,2 miliar hingga Semester I Tahun 2026.
Capaian tersebut meningkat sekitar 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menunjukkan tren positif dalam pengelolaan aset negara di wilayah Kalimantan Barat.
Khusus pada Juni 2026, realisasi PNBP mencapai Rp5,4 miliar, atau sekitar 216 persen dari target bulanan, sekaligus meningkat sekitar 63 persen dibandingkan realisasi pada Mei 2026.
Peningkatan tersebut terutama didorong oleh aktivitas pemindahtanganan Barang Milik Negara yang dinilai semakin efektif dan produktif.
Dalam kontribusi penerimaan tersebut, KPKNL Pontianak menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi sekitar Rp14,5 miliar, disusul KPKNL Singkawang sebesar Rp2,8 miliar.
Optimalisasi BMN Berikan Nilai Tambah
Dari keseluruhan PNBP yang berhasil dihimpun, sektor pengelolaan BMN memberikan kontribusi terbesar, yakni sekitar Rp13,9 miliar atau sekitar 66 persen dari total penerimaan.
Sementara itu, penerimaan dari pemanfaatan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya mencapai Rp17,3 miliar, meningkat sekitar 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya serta melampaui target Semester I hingga 147 persen.
Peningkatan tersebut didukung oleh optimalisasi pemanfaatan aset negara, kontribusi Badan Layanan Umum (BLU), serta pemindahtanganan aset yang dinilai sudah tidak digunakan secara optimal.
Menurut DJKN, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan aset negara sebagai instrumen pembangunan yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Lelang Digital Semakin Transparan
Transformasi digital juga terus diperkuat dalam penyelenggaraan layanan lelang negara.
Sepanjang Semester I Tahun 2026, PNBP dari sektor lelang mencapai Rp3,9 miliar, atau sekitar 134 persen dari target, sedangkan nilai pokok lelang berhasil menembus Rp388 miliar, setara sekitar 159 persen dari target semester pertama.
Mayoritas transaksi berasal dari lelang sukarela melalui Pejabat Lelang Kelas II yang menyumbang sekitar 89 persen dari total nilai lelang.
Seluruh proses kini dilakukan melalui sistem e-Auction, sehingga pelaksanaan lelang dinilai semakin mudah diakses masyarakat, transparan, akuntabel, dan efisien.
Aset Negara Dukung Pembangunan Daerah
Selain menghasilkan penerimaan negara, BMN juga dimanfaatkan sebagai penunjang pembangunan di berbagai daerah.
Selama Semester I Tahun 2026, pemerintah telah menghibahkan 15 objek BMN dengan nilai sekitar Rp257,2 miliar kepada pemerintah daerah di Kalimantan Barat.
Aset yang dihibahkan meliputi jembatan gantung, jaringan irigasi, serta berbagai infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tidak hanya itu, BMN senilai sekitar Rp8,4 triliun di Kalimantan Barat juga telah dimanfaatkan sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendukung pembiayaan berbagai proyek pembangunan nasional.
Penyelesaian Piutang Negara Lampaui Target
DJKN Kalbar juga mencatat kinerja positif dalam penyelesaian piutang negara.
PNBP dari pengurusan piutang negara mencapai sekitar Rp18,5 juta, atau 248 persen dari target Semester I Tahun 2026, meningkat sekitar 160 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain itu, sebanyak 26 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) berhasil diselesaikan hingga pertengahan tahun, melampaui target yang telah ditetapkan.
Komitmen Tingkatkan Manfaat Aset Negara
Bernadette menegaskan bahwa DJKN Kalimantan Barat akan terus memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
"Kanwil DJKN Kalimantan Barat akan terus memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap aset negara dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat," ujarnya.
Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, pemerintah berharap aset negara tidak hanya menjadi kekayaan yang tercatat dalam administrasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang mampu mendukung pembangunan nasional, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat.
Fredy Legito
0 Komentar