PADANG, SUMATERA BARAT – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Barat menyampaikan keprihatinan atas dugaan maraknya pemblokiran rekening perusahaan oleh otoritas pajak yang dinilai dilakukan tanpa pemberitahuan maupun komunikasi yang memadai. Kebijakan tersebut disebut berpotensi mengganggu aktivitas operasional perusahaan, mengancam keberlangsungan dunia usaha, hingga berdampak pada para pekerja.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Sumatera Barat, Rina Pangeran, mengatakan pihaknya menerima laporan dari sejumlah perusahaan anggota yang mengaku rekening perusahaannya diblokir secara tiba-tiba. Padahal, menurutnya, sebagian perusahaan telah menjalin komunikasi dengan pihak otoritas pajak dan menyatakan komitmen untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara bertahap.
"Kami sangat menyayangkan langkah tersebut. Ada perusahaan yang sudah berkomunikasi dan menunjukkan itikad baik untuk membayar kewajibannya, tetapi rekeningnya tetap diblokir. Akibatnya, aktivitas usaha langsung terganggu," ujar Rina.
Operasional Perusahaan Terganggu
Rina menjelaskan bahwa rekening perusahaan merupakan pusat aktivitas keuangan yang menopang seluruh kegiatan operasional. Ketika rekening diblokir, perusahaan menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari melakukan transaksi bisnis, membayar pemasok, memenuhi kewajiban kepada perbankan, hingga membayarkan gaji karyawan.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu terganggunya rantai pasok, menghentikan proses produksi, memperburuk arus kas perusahaan, bahkan berpotensi menyebabkan perusahaan menghentikan kegiatan usahanya.
"Ketika rekening diblokir, perusahaan kehilangan kemampuan menjalankan aktivitas operasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh pekerja, mitra usaha, dan sektor ekonomi lainnya yang saling berkaitan," katanya.
Dunia Usaha Sedang Menghadapi Tekanan
Apindo menilai kebijakan tersebut terjadi di tengah kondisi dunia usaha yang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perlambatan ekonomi, meningkatnya biaya operasional, hingga dampak efisiensi anggaran pemerintah yang memengaruhi aktivitas bisnis di berbagai sektor.
Dalam situasi tersebut, pelaku usaha dinilai membutuhkan kepastian hukum, ruang dialog, dan pendekatan yang lebih persuasif agar tetap mampu memenuhi kewajiban perpajakan tanpa mengorbankan kelangsungan usahanya.
"Dunia usaha saat ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak perusahaan masih berjuang mempertahankan usahanya. Karena itu, pendekatan yang mengedepankan komunikasi dan solusi dinilai jauh lebih efektif dibandingkan langkah yang berpotensi menghentikan aktivitas perusahaan," ujar Rina.
Pajak Tetap Kewajiban, Namun Perlu Pendekatan Berkeadilan
Apindo menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mendorong pelaku usaha untuk menghindari kewajiban perpajakan. Pajak merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional dan daerah.
Namun demikian, penegakan aturan perpajakan diharapkan tetap memperhatikan kondisi riil dunia usaha, khususnya terhadap wajib pajak yang menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.
Menurut Apindo, keseimbangan antara penegakan hukum dan keberlangsungan usaha menjadi faktor penting agar penerimaan negara tetap terjaga tanpa mengorbankan iklim investasi maupun keberlanjutan lapangan kerja.
Risiko Lebih Luas bagi Perekonomian
Rina mengingatkan bahwa apabila perusahaan tidak mampu beroperasi akibat terganggunya aktivitas keuangan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha.
Negara juga berpotensi kehilangan penerimaan pajak di masa mendatang, meningkatnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), terganggunya aktivitas ekonomi daerah, hingga melemahnya kepercayaan investor terhadap kepastian berusaha.
"Jangan sampai semangat meningkatkan penerimaan negara justru berdampak pada berhentinya kegiatan usaha. Jika perusahaan tutup, negara kehilangan penerimaan pajak, masyarakat kehilangan pekerjaan, dan roda ekonomi ikut melambat," tegasnya.
Apindo Dorong Dialog dan Solusi
Apindo Sumatera Barat berharap pemerintah dan otoritas perpajakan terus mengedepankan komunikasi, pembinaan, serta mekanisme penyelesaian yang memberikan kepastian hukum sekaligus ruang bagi wajib pajak yang beritikad baik.
Menurut organisasi tersebut, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi nasional.
Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, diharapkan kewajiban perpajakan tetap dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas dunia usaha, melindungi lapangan pekerjaan, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar