PONTIANAK – Program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul sejumlah bangunan koperasi yang berdiri di lokasi yang dinilai kurang strategis, seperti di atas bukit, lereng pegunungan, kawasan perkebunan, hingga berdekatan dengan area pemakaman umum.
Sorotan tersebut mengemuka seiring besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan setiap unit KDMP. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyampaikan bahwa pemerintah menganggarkan sekitar Rp1,658 miliar untuk setiap unit KDMP atau setara dengan sekitar Rp2,938 juta per meter persegi berdasarkan desain standar yang diterapkan secara nasional.
"Kita menganggarkan Rp1.658.000.000, kurang lebih sekitar Rp2.938.000 per meter persegi untuk seluruh Indonesia. Desain ini kami susun dengan harga yang menurut kami sangat rasional," ujar Joao.
Besaran anggaran tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan karena di sejumlah daerah lokasi pembangunan KDMP justru berada jauh dari pusat aktivitas masyarakat.
Di Kalimantan Barat, misalnya, bangunan KDMP di Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, sempat menjadi perhatian masyarakat setelah diketahui dibangun di kawasan Bukit Sungai Apin. Pemerintah desa menjelaskan bahwa pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena keterbatasan lahan datar yang tersedia di wilayah permukiman.
Fenomena serupa juga ditemukan di sejumlah daerah lain. Di Wonogiri, Jawa Tengah, bangunan KDMP dilaporkan berada di kawasan lereng pegunungan yang dikelilingi pepohonan dan cukup jauh dari permukiman warga.
Sementara itu, di Kelurahan Tumenggungan, Kabupaten Lamongan, lokasi KDMP menjadi sorotan karena berada tepat di depan area pemakaman umum. Adapun di Desa Nglutung, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, bangunan koperasi terlihat berdiri di tengah kawasan perkebunan tebu, sebagaimana video yang beredar di media sosial.
Perbandingan antara besarnya anggaran pembangunan dengan lokasi sejumlah bangunan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai aspek perencanaan, efektivitas pemilihan lokasi, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran negara.
Di sisi lain, harga tanah di berbagai daerah juga menjadi perhatian. Di Kota Pontianak, harga tanah rata-rata berkisar sekitar Rp3 juta per meter persegi, dengan kisaran mulai dari Rp1,5 juta di wilayah pinggiran hingga lebih tinggi di kawasan pusat kota. Sementara di sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat, harga tanah umumnya berada di bawah Rp1,5 juta per meter persegi, bergantung pada lokasi dan aksesibilitas.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang menyatakan adanya pelanggaran dalam proses pembangunan KDMP di lokasi-lokasi tersebut. Pemilihan lokasi pembangunan pada setiap daerah diduga mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan lahan milik desa, status kepemilikan tanah, serta aspek teknis lainnya.
Publik berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penentuan lokasi pembangunan KDMP, termasuk memastikan bahwa setiap proyek benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa sesuai tujuan pembentukan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
Selain itu, proses pelaksanaan program diharapkan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pengawasan, sehingga penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan sarana yang mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar