JAKARTA — Aliansi Mahasiswa Pemuda Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) resmi melaporkan seorang oknum Kepala Desa Singengu Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Maraginda Hakim Nasution, ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta.
Laporan tersebut disampaikan dalam bentuk Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal AMP2K Madina, Noprianda Ramadhan Nasution, pada Jumat (21/8/2026).
Langkah tersebut ditempuh AMP2K sebagai bentuk desakan agar dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Madina tidak hanya berhenti pada penindakan terhadap pekerja lapangan, tetapi juga ditelusuri hingga pihak-pihak yang diduga berada di balik pembiayaan, pengelolaan, maupun pengoperasian aktivitas pertambangan ilegal.
AMP2K menilai kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI di sejumlah wilayah Madina sudah semakin mengkhawatirkan. Penggunaan alat berat untuk aktivitas pertambangan di kawasan aliran sungai dinilai berpotensi mengganggu ekosistem, kualitas air, serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan sekitar.
Noprianda mengatakan laporan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan masyarakat sipil terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas aktivitas pertambangan ilegal.
“Kami meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membuktikan komitmennya. Aparat penegak hukum harus berani mengusut secara profesional dan transparan setiap dugaan keterlibatan pihak-pihak yang berada di balik aktivitas PETI, tanpa pandang bulu,” tegas Noprianda seusai menyerahkan laporan di Mabes Polri.
Menurut Noprianda, pihaknya memperoleh informasi bahwa pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan Bareskrim Polri.
Aksi Jilid III Digelar di Depan Mabes Polri
Pada hari yang sama, AMP2K juga menggelar aksi unjuk rasa Jilid III di depan Mabes Polri. Aksi tersebut kembali mengangkat persoalan aktivitas PETI di Kabupaten Mandailing Natal yang dinilai telah menimbulkan keresahan sekaligus ancaman terhadap lingkungan.
Dalam aksi tersebut, massa turut menyuarakan tuntutan evaluasi terhadap kinerja Kapolda Sumatera Utara dan Kapolres Madina dalam menangani persoalan PETI.
AMP2K menilai penanganan aktivitas pertambangan ilegal harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak cukup hanya menangkap operator alat berat atau pekerja di lapangan, aparat juga harus mengungkap siapa pemilik modal, pemilik alat berat, pengendali kegiatan, pemasok, maupun pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Noprianda menyebut pihaknya sebelumnya juga telah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Kapolres Madina Bagus Priandy.
Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk kekecewaan AMP2K terhadap penanganan persoalan PETI yang dinilai belum memberikan jawaban memadai terhadap tuntutan masyarakat.
Desak Penegakan Hukum Tidak Berhenti pada Pekerja Lapangan
AMP2K mempertanyakan mengapa aktivitas PETI yang disebut menggunakan alat berat dan berlangsung dalam skala besar masih dapat terjadi.
Bagi AMP2K, apabila kegiatan pertambangan ilegal dilakukan secara terbuka dan menggunakan sejumlah peralatan berat, maka aparat penegak hukum dinilai perlu melakukan penyelidikan lebih mendalam mengenai rantai pembiayaan dan pihak yang mengendalikan kegiatan tersebut.
“Berkaca dari pernyataan pemerintah mengenai pemberantasan tambang ilegal, kami mempertanyakan bagaimana aktivitas PETI berskala besar dapat berlangsung apabila pengawasan dan penegakan hukum berjalan optimal. Karena itu, kami meminta seluruh dugaan tersebut diperiksa secara objektif dan berdasarkan bukti,” kata Noprianda.
Ia menegaskan, tuduhan maupun dugaan yang disampaikan pihaknya harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional.
AMP2K juga meminta agar proses hukum tidak dijadikan sekadar formalitas. Jika ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan pihak tertentu, siapa pun orangnya harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Soroti Dugaan Aktivitas PETI di Aliran Sungai Batang Gadis
Dalam laporan yang disampaikan ke Mabes Polri, AMP2K turut memasukkan sejumlah dokumen dan bukti awal yang menurut mereka berkaitan dengan dugaan aktivitas PETI di wilayah Kotanopan, khususnya kawasan aliran Sungai Batang Gadis.
AMP2K menduga terdapat keterlibatan sejumlah pihak dalam aktivitas tersebut. Salah satu nama yang mereka laporkan adalah oknum Kepala Desa Singengu Julu.
Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum. Status sebagai pihak yang dilaporkan tidak serta-merta membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana.
Noprianda mendesak Mabes Polri mengambil langkah serius dengan memeriksa seluruh bukti yang disampaikan serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.
“Kami meminta Kapolri memastikan laporan ini diproses secara profesional, transparan dan tidak tebang pilih. Jika dalam penyelidikan ditemukan bukti adanya keterlibatan pihak tertentu, maka proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Minta Aktor Utama dan Aliran Dana Ditelusuri
AMP2K menilai pemberantasan PETI tidak akan efektif apabila hanya menyasar pekerja atau operator alat berat.
Menurut mereka, mata rantai aktivitas pertambangan ilegal harus dibongkar dari hulu hingga hilir. Mulai dari pemodal, pemilik alat berat, pengelola lapangan, pemasok bahan bakar, pengangkut hasil tambang hingga pihak yang diduga menikmati hasil kegiatan tersebut.
Jika penyelidikan menemukan indikasi tindak pidana lain, AMP2K juga meminta aparat mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum yang relevan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan.
Mereka meminta aparat tidak terburu-buru menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan laporan atau tuduhan, tetapi melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk memastikan siapa yang benar-benar bertanggung jawab.
Jangan Sampai Kerusakan Lingkungan Menjadi Warisan
AMP2K menyatakan persoalan PETI bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan masa depan masyarakat.
Aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan tanpa standar pengelolaan lingkungan dinilai berpotensi menyebabkan kerusakan daerah aliran sungai, sedimentasi, perubahan kualitas air, serta mengganggu mata pencaharian masyarakat.
Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum diminta tidak menunggu sampai kerusakan lingkungan menjadi semakin parah.
AMP2K berharap Mabes Polri dapat memastikan laporan tersebut ditangani secara serius dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum maupun instansi terkait di Sumatera Utara.
“Kami berharap Mabes Polri dapat mengambil langkah yang lebih kuat. Jangan sampai masyarakat terus mempertanyakan mengapa PETI bisa berlangsung sementara kerusakan lingkungan semakin nyata. Yang harus diburu bukan hanya orang yang bekerja di lokasi, tetapi seluruh mata rantai yang terbukti terlibat,” pungkas Noprianda.
Publik Menunggu Transparansi Penanganan
Kini perhatian publik tertuju pada tindak lanjut Mabes Polri terhadap laporan AMP2K Madina.
Masyarakat menunggu apakah laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang transparan, termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam laporan dan penelusuran terhadap dugaan kepemilikan alat berat, sumber pembiayaan, serta aliran keuntungan dari aktivitas PETI.
Di sisi lain, pihak-pihak yang disebut dalam laporan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membantah seluruh tuduhan apabila merasa dirugikan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Kepala Desa Singengu Julu maupun pihak kepolisian terkait laporan tersebut. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut demi menjaga prinsip keberimbangan, praduga tak bersalah, serta kepentingan publik.
(Magrifatulloh)
0 Komentar