SANGGAU — PT Sasmita Bumi Wijaya (SBW) dikenai sanksi administratif setelah hasil verifikasi lapangan menemukan adanya ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan perkebunan sawit tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Yesaya Poulorossi P. Antang Obob, usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sanggau, perwakilan PT SBW, kepala desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Binjai di DPRD Sanggau, Selasa (18/8/2026).
Obob mengatakan, sebelum sanksi diberikan, pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) telah melakukan verifikasi lapangan terhadap PT SBW.
“Untuk diketahui juga bahwa PT. SBW ini sebelumnya sudah kami lakukan verifikasi lapangan bersama DLHK, Dinas LH Sanggau dan sudah diberikan Sanksi pasal Pemerintah yang ditandatangani oleh Gubernur, mungkin hari Jumat inilah eksekusinya,” kata Obob.
Menurutnya, sanksi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan verifikasi lapangan yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap perusahaan merupakan bagian dari kegiatan rutin pemerintah untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup dan dokumen yang telah ditetapkan.
“Ini pengawasan biasa yang rutin kita lakukan. Kalau persoalan limbah perusahaan itu terbukti bisa saja ditambah Sanksinya,” jelasnya.
Ditemukan Ketidaksesuaian Dokumen AMDAL
Obob mengungkapkan, salah satu dasar pemberian sanksi terhadap PT SBW adalah ditemukannya ketidaksesuaian antara kondisi aktual di lapangan dengan dokumen AMDAL perusahaan.
“Kami menemukan ketidaksesuaian antara verifikasi lapangan dengan dokumen AMDAL yang mungkin pasalnya pihak Perusahaan harus menyusun AMDAL baru. Jadi, semua hal yang tidak sesuai didokumen harus disusun ulang,” ungkapnya.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena dokumen AMDAL merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan kegiatan usaha memperhatikan aspek lingkungan serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat dan wilayah sekitar.
Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, perusahaan diwajibkan melakukan penyesuaian terhadap dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sanksi Denda Juga Dikenakan
Selain sanksi administratif, PT SBW juga disebut dikenai sanksi berupa denda sebagai konsekuensi atas pelanggaran administratif yang ditemukan.
Namun, Obob mengaku belum mengetahui secara pasti besaran denda yang dikenakan kepada perusahaan tersebut.
“Cuma besaran dendanya saya kurang tahu karena kami juga menerima pemberitahuan dari DLHK, dan itu Sanksinya kalau tidak salah masuk ke PNBP,” pungkasnya.
Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi tersebut guna memastikan perusahaan benar-benar menjalankan kewajibannya dan melakukan perbaikan sesuai hasil verifikasi.
Publik juga menunggu keterbukaan mengenai bentuk ketidaksesuaian AMDAL yang ditemukan, besaran sanksi yang dikenakan, serta langkah perbaikan yang wajib dilakukan PT SBW.
Sebab, persoalan lingkungan bukan hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi perusahaan, tetapi juga menyangkut perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Apabila dalam pengawasan lanjutan kembali ditemukan pelanggaran, pemerintah tentu memiliki kewenangan untuk mengambil langkah sesuai ketentuan hukum dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku.
Fredy Legito
0 Komentar