JAKARTA — Proses seleksi calon Hakim Agung 2026 menjadi sorotan setelah nama Albertina Ho, mantan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus hakim karier, tidak masuk dalam daftar calon yang diserahkan ke DPR.
Sorotan datang dari Transparency International Indonesia (TII) yang mempertanyakan hasil seleksi tersebut dengan membandingkan rekam jejak Albertina Ho dengan salah satu peserta lain yang dinyatakan lolos, yakni Dhifla Wiyani, advokat yang juga dikenal sebagai politikus Partai Golkar.
Dhifla Wiyani dinyatakan lolos sebagai calon Hakim Agung Kamar Pidana dan selanjutnya akan mengikuti tahapan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI.
TII Pertanyakan Hasil Seleksi
TII menyampaikan sorotannya melalui media sosial setelah Komisi Yudisial (KY) menyerahkan 14 nama calon Hakim Agung kepada DPR.
Lembaga antikorupsi tersebut menyoroti tidak lolosnya Albertina Ho, yang memiliki pengalaman panjang sebagai hakim karier dan pernah menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.
Perbandingan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai parameter yang digunakan dalam menentukan peserta yang berhak melanjutkan ke tahap berikutnya.
Namun, sorotan TII tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran dalam proses seleksi. Penilaian kelayakan calon tetap merupakan kewenangan panitia seleksi dan Komisi Yudisial berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.
KY Tegaskan Seleksi Dilakukan Objektif
Komisi Yudisial sebelumnya menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi calon Hakim Agung dilakukan dengan prinsip transparansi, independensi, objektivitas, dan akuntabilitas.
KY juga menyebut proses seleksi menggunakan sejumlah mekanisme untuk menjaga objektivitas penilaian, termasuk blind review dan penetapan passing grade sebelum identitas peserta dibuka.
Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk mengurangi potensi subjektivitas dalam proses penilaian peserta.
Dengan demikian, tidak lolosnya seorang peserta tidak secara otomatis menunjukkan adanya intervensi ataupun ketidakberesan dalam proses seleksi.
Nama-Nama Calon Kini Masuk Tahap DPR
Setelah KY menyerahkan 14 nama calon Hakim Agung kepada DPR, tahapan berikutnya berada di parlemen.
Komisi III DPR akan melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon yang telah diserahkan tersebut sebelum menentukan nama yang akan dipilih.
Tahapan ini menjadi penting karena calon Hakim Agung nantinya akan menjalankan fungsi strategis dalam sistem peradilan Indonesia.
Sorotan TII sekaligus menjadi pengingat bahwa proses seleksi hakim tingkat tertinggi membutuhkan rekam jejak yang kuat, integritas, independensi, kompetensi, serta transparansi agar hasil akhirnya mendapatkan kepercayaan publik.
Di sisi lain, keterlibatan calon yang memiliki latar belakang politik juga berpotensi menjadi perhatian publik dari sisi persepsi independensi. Namun, penilaian mengenai kelayakan masing-masing calon tetap harus didasarkan pada bukti, persyaratan resmi, dan mekanisme seleksi, bukan semata-mata pada label organisasi atau latar belakang politik.
Kini publik menunggu bagaimana DPR menilai 14 calon tersebut dan apakah proses fit and proper test mampu menjawab berbagai pertanyaan yang muncul mengenai kualitas, integritas, dan independensi calon Hakim Agung 2026.
0 Komentar