PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Polemik antara aktivis dan aparat penegak hukum kembali menjadi perhatian setelah Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB), yang dikenal dengan sapaan Botok, dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait sumber dana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.
Pemanggilan tersebut menuai sorotan dari kalangan pendukung AMPB. Mereka mempertanyakan langkah kepolisian yang meminta klarifikasi mengenai sumber pembiayaan aksi, sementara menurut pihak AMPB, dana yang digunakan berasal dari donasi masyarakat.
Bagi AMPB, persoalan tersebut seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka melalui mekanisme klarifikasi dan pemeriksaan administratif maupun transaksi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa terlebih dahulu membangun persepsi seolah-olah terdapat pelanggaran pidana.
Pihak AMPB juga menyoroti adanya tindakan pemblokiran atau pembatasan terhadap rekening yang dikaitkan dengan persoalan tersebut. Mereka mempertanyakan dasar dan mekanisme tindakan tersebut serta meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti.
AMPB Soroti Pemanggilan Ketua Botok
Menurut pihak AMPB, pemanggilan Botok terkait sumber dana aksi bukan merupakan persoalan yang berdiri sendiri.
Mereka mengaitkannya dengan sejumlah persoalan sebelumnya yang pernah melibatkan Botok dalam kegiatan aksi dan aktivitas organisasi.
AMPB menilai pola tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa aktivis yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun kinerja pemerintah justru berpotensi berhadapan dengan proses hukum.
Namun demikian, tudingan mengenai adanya kriminalisasi tersebut merupakan pandangan dan sikap pihak AMPB. Kepastian mengenai ada atau tidaknya unsur kriminalisasi tetap harus dinilai berdasarkan fakta, dasar pemanggilan, prosedur hukum, serta hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
Pernah Dipersoalkan dalam Aksi Konvoi
Sebelumnya, Botok juga pernah menjadi sorotan terkait sebuah kegiatan konvoi bersama AMPB.
Pada saat itu, muncul tudingan bahwa Botok melakukan penutupan jalan sehingga sebuah ambulans disebut tidak dapat melintas.
Pihak yang mendukung Botok kemudian membantah narasi tersebut dan menyatakan bahwa ambulans yang dimaksud berada dalam kondisi kosong serta tidak sedang membawa pasien.
Perbedaan versi tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan berdasarkan bukti dan kronologi secara menyeluruh, termasuk rekaman video, keterangan saksi, kondisi lalu lintas, serta keadaan ambulans pada saat kejadian.
Karena itu, setiap tuduhan terhadap aktivis maupun pihak lainnya semestinya tidak berhenti pada narasi yang berkembang di media sosial.
Dana Aksi Disebut Berasal dari Donasi Masyarakat
Terkait aksi demonstrasi 27 Agustus 2026, pihak AMPB menegaskan bahwa dana yang digunakan berasal dari donasi masyarakat.
Menurut mereka, sumber pembiayaan tersebut bukan sesuatu yang disembunyikan dan dapat dijelaskan apabila aparat meminta klarifikasi.
AMPB meminta agar pemeriksaan terhadap sumber dana dilakukan secara profesional dengan menelusuri asal-usul transaksi, pihak pemberi, pihak penerima, serta penggunaan dana tersebut.
Apabila memang terdapat dugaan transaksi mencurigakan atau pelanggaran hukum, pihak AMPB menyatakan siap memberikan penjelasan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebaliknya, apabila dana tersebut dapat dibuktikan berasal dari sumbangan masyarakat dan digunakan untuk kegiatan yang sah, mereka meminta agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi tuduhan pidana tanpa dasar bukti yang kuat.
Soal PPATK dan Pemblokiran Rekening
Pihak AMPB juga mempertanyakan langkah yang berkaitan dengan pemblokiran atau pembatasan rekening.
Mereka berpendapat bahwa penelusuran transaksi keuangan semestinya dilakukan berdasarkan mekanisme dan kewenangan lembaga yang berwenang, termasuk apabila diperlukan analisis terhadap transaksi yang dianggap tidak wajar.
Namun, perlu ditegaskan bahwa persoalan pemblokiran rekening, pemeriksaan transaksi, maupun permintaan data keuangan memiliki prosedur dan kewenangan tersendiri. Karena itu, dasar hukum dan pihak yang melakukan tindakan tersebut harus dipastikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
AMPB meminta agar setiap tindakan terhadap rekening maupun aktivitas keuangan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Aktivis Minta Polisi Tidak Antikritik
Polemik ini kemudian berkembang menjadi persoalan yang lebih luas mengenai hubungan antara aktivis dan aparat penegak hukum.
AMPB menilai negara membutuhkan kritik sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut mereka, aktivis yang menyampaikan pendapat maupun menggelar demonstrasi tidak semestinya langsung diposisikan sebagai pihak yang harus dicurigai hanya karena berbeda pandangan atau melakukan kritik.
Sebaliknya, aktivis juga tetap memiliki kewajiban untuk menaati hukum, menjaga ketertiban umum, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung.
Karena itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran, proses hukum harus tetap berjalan. Namun, proses tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur yang sah.
AMPB: Jangan Jadikan Hukum sebagai Alat Pembungkaman
Pihak AMPB mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan proses hukum sebagai sarana untuk membungkam kritik masyarakat.
Mereka menilai pemanggilan aktivis harus memiliki dasar yang jelas, disampaikan secara proporsional, serta memberikan ruang kepada pihak yang diperiksa untuk memberikan penjelasan dan menggunakan hak hukumnya.
Jika pemanggilan dilakukan semata-mata untuk mencari keterangan dan memastikan fakta, AMPB menyatakan hal tersebut seharusnya dapat dilakukan secara terbuka.
Namun apabila terdapat upaya untuk menekan, mengintimidasi, atau membatasi aktivitas yang sah, maka persoalan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Kritik Tidak Boleh Dibalas dengan Intimidasi
Dalam negara hukum dan demokrasi, kritik masyarakat merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial.
Demonstrasi yang dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum.
Karena itu, perbedaan pendapat antara aktivis dan pemerintah maupun aparat seharusnya tidak otomatis berkembang menjadi konflik hukum.
Di sisi lain, kebebasan menyampaikan pendapat juga bukan berarti seseorang kebal terhadap hukum.
Apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana, setiap orang tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Prinsip yang sama harus diberlakukan kepada siapa pun, termasuk aktivis maupun aparat.
Menunggu Penjelasan Resmi Kepolisian
Hingga berita ini disusun, persoalan utama yang perlu dijelaskan kepada publik adalah dasar pemanggilan Botok, materi pemeriksaan, serta status hukum dari perkara yang sedang diklarifikasi.
Kepolisian juga penting memberikan penjelasan agar masyarakat tidak hanya memperoleh informasi dari satu pihak.
Klarifikasi resmi dari kepolisian diperlukan untuk menjawab apakah pemanggilan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan atas dugaan tindak pidana tertentu, pemeriksaan administratif, penelusuran transaksi keuangan, atau sekadar permintaan keterangan mengenai penyelenggaraan aksi.
Penjelasan tersebut penting agar tidak terjadi spekulasi yang berkembang liar di tengah masyarakat.
Bagi AMPB, pemanggilan Botok justru menjadi momentum untuk menguji sejauh mana proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan tidak diskriminatif.
Mereka menyatakan akan terus mengawal proses tersebut dan meminta agar seluruh tindakan aparat dapat diuji berdasarkan aturan hukum serta alat bukti yang sah.
Pada akhirnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut seorang aktivis bernama Botok. Kasus tersebut juga menyentuh pertanyaan yang lebih besar mengenai bagaimana negara memperlakukan kritik, bagaimana aparat menggunakan kewenangannya, serta sejauh mana transparansi dapat dijamin dalam setiap proses pemeriksaan.
Jika tidak terdapat pelanggaran, maka proses klarifikasi semestinya dapat menjadi jalan untuk membersihkan tuduhan dan memulihkan nama baik pihak yang diperiksa.
Sebaliknya, apabila aparat menemukan bukti adanya pelanggaran hukum, proses tersebut harus dilanjutkan secara profesional dan memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang diperiksa untuk menggunakan hak pembelaannya.
Hukum harus berdiri di atas bukti, bukan tekanan. Kritik harus dijawab dengan argumentasi dan mekanisme hukum, bukan dengan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai pembungkaman.
KALIMANTAN BARAT — 27 AGUSTUS 2026
Tim Redaksi
0 Komentar