Air Ledeng Pontianak Dipertanyakan: Benarkah Air Bersih, atau Sekadar Air Sungai yang Dialirkan ke Rumah Pelanggan?
PONTIANAK — Persoalan kualitas air ledeng di Kota Pontianak kembali menjadi sorotan. Di tengah musim kemarau yang berdampak terhadap kondisi lingkungan dan kualitas sumber air baku, keluhan masyarakat mengenai air yang keruh, terasa asin hingga sulit digunakan untuk aktivitas rumah tangga mulai kembali terdengar.
Perbincangan tersebut mencuat dari sebuah warung kopi di kawasan Jalan Hijas, Pontianak. Sejumlah warga membicarakan berbagai persoalan yang mereka rasakan selama musim kemarau, mulai dari kabut asap, parit yang mengering, hingga kondisi air ledeng yang dinilai semakin memprihatinkan.
Namun, persoalan air ledeng menjadi perhatian paling serius.
Sejumlah warga mempertanyakan kualitas air yang mereka terima dari perusahaan daerah pengelola air minum. Air yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat justru disebut dalam kondisi keruh dan terasa asin.
Keluhan warga bukan hanya menyangkut warna air. Kondisi tersebut disebut turut mengganggu aktivitas rumah tangga. Bahkan, salah seorang warga mengaku air yang diterima membuat sabun sulit berbusa ketika digunakan untuk mencuci.
Pak Eko, warga yang mengaku tinggal di kawasan BLKI Gang Hijrah, menyampaikan kekecewaannya terhadap pelayanan PDAM Pontianak. Menurutnya, perusahaan pengelola air minum seharusnya lebih serius memastikan kualitas air yang sampai ke rumah pelanggan, terlebih air merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Katanya air ledeng bersih, namun kenyataannya keruh dan asin, sabun pun tak berbusa, same gak bual, mending langsung ke sungai jak, tak bayar,” ujarnya dengan dialek khas Melayu Pontianak.
Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan warga yang merasa kualitas pelayanan belum sesuai dengan harapan. Terlebih, pelanggan tetap diwajibkan membayar tagihan penggunaan air secara rutin.
Warga Bandingkan dengan Kondisi Era 1990-an
Keluhan serupa disampaikan Dedi Laes, warga Jeruju. Ia mengingat kondisi pada era 1990-an ketika Pontianak pernah mengalami musim kemarau panjang.
Menurutnya, pada masa tersebut masyarakat memang pernah menghadapi kesulitan memperoleh air. Namun, ia menilai pelayanan penyedia air bersih ketika itu masih mampu menyediakan air yang menurutnya lebih layak digunakan.
“Dolok kalau udah kemarau kite antri di PDAM bawak ken, sampai rumah bise pakai minum dan masak,” ujarnya.
Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan keadaan saat ini.
“Ini ape, udalah keroh, masin pula,” tambahnya.
Perbandingan tersebut tentu menjadi persepsi masyarakat yang perlu dijawab secara objektif oleh pihak pengelola.
PERUMDA Tirta Khatulistiwa Dituntut Transparan
Keluhan warga tersebut menjadi pertanyaan serius bagi PERUMDA Tirta Khatulistiwa selaku pengelola layanan air minum di Kota Pontianak.
Apabila sumber air baku berasal dari sungai dan kualitasnya mengalami perubahan selama musim kemarau, termasuk kemungkinan meningkatnya kadar garam atau pengaruh intrusi air laut, maka masyarakat tentu berharap tersedia proses pengolahan yang mampu memastikan air yang didistribusikan telah memenuhi standar kualitas sesuai peruntukannya.
Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana, tetapi sangat mendasar:
Apakah masyarakat benar-benar menerima layanan air bersih yang telah melalui proses pengolahan secara optimal, atau hanya menerima air baku yang kualitasnya berubah akibat kondisi sungai?
Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran. Justru, keluhan masyarakat perlu dijawab secara terbuka berdasarkan data dan hasil pemeriksaan laboratorium.
Masyarakat berhak mengetahui dari mana sumber air baku diambil, bagaimana proses pengolahannya, bagaimana kualitas air diperiksa, parameter apa saja yang diuji, serta apakah hasil pemeriksaan tersebut memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Pelanggan Membayar, Kualitas Harus Dipertanggungjawabkan
Persoalan kualitas air seharusnya tidak hanya menjadi perhatian ketika musim kemarau tiba.
Pemerintah daerah bersama pengelola air minum perlu menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi perubahan kualitas air baku, terutama karena Kota Pontianak sangat bergantung pada sumber air permukaan.
Masyarakat merupakan pelanggan yang membayar layanan secara rutin.
Karena itu, kewajiban penyedia layanan bukan sekadar memastikan air mengalir dari keran. Kualitas air yang diterima pelanggan juga harus menjadi bagian utama dari pelayanan.
Jika air yang keluar dari keran dikeluhkan berwarna keruh, terasa asin dan sulit digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, maka sangat wajar apabila masyarakat meminta penjelasan.
Jangan sampai keberhasilan pelayanan hanya diukur dari seberapa banyak air berhasil dialirkan melalui jaringan perpipaan, sementara kualitas air yang sampai ke rumah pelanggan justru menjadi persoalan.
Kemarau Bukan Alasan untuk Mengabaikan Kualitas
Kondisi kemarau memang dapat memengaruhi kualitas air baku. Namun, kondisi tersebut semestinya menjadi bagian dari tantangan yang harus diantisipasi oleh pengelola.
Jika kualitas air sungai mengalami perubahan, masyarakat membutuhkan informasi mengenai langkah konkret yang dilakukan.
Apakah dilakukan peningkatan proses pengolahan? Apakah tersedia teknologi penjernihan tambahan? Bagaimana pengendalian kualitas air baku dilakukan? Seberapa sering pengujian laboratorium dilaksanakan? Dan bagaimana hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada pelanggan?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena menyangkut hak masyarakat sebagai pengguna layanan.
Transparansi juga diperlukan agar keluhan mengenai air keruh atau asin tidak berkembang menjadi asumsi liar di tengah masyarakat.
Apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa air masih memenuhi standar, data tersebut sebaiknya disampaikan kepada publik. Sebaliknya, jika ditemukan parameter tertentu yang tidak memenuhi ketentuan, masyarakat juga berhak mengetahui langkah korektif yang sedang dilakukan.
DPRD dan Pemerintah Daerah Perlu Turun Tangan
Keluhan warga Pontianak ini semestinya tidak berhenti sebagai bahan perbincangan di warung kopi.
Pemerintah daerah dan DPRD Kota Pontianak perlu memastikan persoalan kualitas air tersebut mendapatkan perhatian serius. Pengawasan terhadap pelayanan air minum merupakan bagian penting dari perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Jika diperlukan, pemeriksaan kualitas air secara independen dapat menjadi salah satu langkah untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Sebab, masyarakat tidak cukup hanya diberikan penjelasan secara normatif. Mereka membutuhkan data, hasil pengujian dan solusi konkret.
Air bersih bukan sekadar komoditas yang dibeli pelanggan setiap bulan. Air merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut kehidupan dan kesehatan masyarakat.
Karena itu, kualitas air yang diterima masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, publik tidak hanya membutuhkan janji bahwa air akan tetap mengalir dari keran.
Publik membutuhkan kepastian bahwa air yang mengalir tersebut benar-benar telah melalui proses pengolahan yang semestinya dan kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
Kini pertanyaan warga Pontianak semakin tajam:
Jika pelanggan membayar setiap bulan, sebenarnya apa yang mereka beli—sekadar aliran air dari sungai, atau benar-benar layanan air bersih yang layak dan berkualitas?
0 Komentar