MEDAN — Sengketa penguasaan lahan seluas kurang lebih 15 hektare di wilayah Gunung Tua Julu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, memasuki ranah hukum.
Indra Bangsawan Harahap, salah seorang ahli waris almarhum Abdul Halim Harahap yang disebut sebagai pemilik lahan tersebut, melaporkan pasangan suami istri berinisial RLS dan JH ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penguasaan tanah tanpa hak, klaim sepihak, pengkaplingan, serta dugaan transaksi atas sejumlah bidang tanah yang menurut pihak ahli waris merupakan bagian dari harta pusaka keluarga.
Laporan itu tercatat dalam STTLP Nomor: STTLP/B/1394/VIII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 21 Agustus 2026.
Pihak pelapor menduga terdapat tindakan yang berkaitan dengan penguasaan atau pendudukan tanah yang diklaim sebagai bagian dari harta warisan keluarga. Perkara tersebut selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Berdiri Rumah Permanen di Atas Tanah yang Diklaim sebagai Harta Warisan
Persoalan mencuat setelah ditemukan adanya rumah permanen yang berdiri di salah satu bagian lahan yang menurut ahli waris merupakan tanah peninggalan almarhum Abdul Halim Harahap.
Menurut keterangan pihak keluarga, sebelumnya di lokasi tersebut terdapat rumah panggung yang berkaitan dengan almarhum. Dalam perkembangannya, bangunan tersebut berubah menjadi rumah permanen dan kini disebut ditempati serta dikuasai oleh kedua terlapor.
Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi ahli waris untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap status penguasaan dan dasar hak atas tanah tersebut.
Indra Bangsawan Harahap selaku ahli waris akhirnya membawa persoalan tersebut ke Polda Sumut pada 21 Agustus 2026.
Ahli Waris Pegang Dokumen Harta Pusaka
Pihak ahli waris menyatakan klaim kepemilikan tidak hanya didasarkan pada penguasaan fisik maupun cerita keluarga, tetapi juga mengacu pada sejumlah dokumen historis mengenai pembagian harta pusaka.
Salah satu dokumen yang menjadi dasar penting adalah Surat Pembagian Harta Pusaka tertanggal 10 Juni 1977, yang menurut pihak keluarga memuat pembagian sejumlah bidang tanah antara almarhum Abdul Halim Harahap dengan anggota keluarga lainnya.
Selain itu, terdapat pula dokumen pembagian harta warisan tahun 1989 serta sejumlah dokumen lain yang menurut ahli waris berkaitan dengan riwayat penguasaan dan kepemilikan tanah.
Pihak keluarga juga menyebut adanya surat pembatalan terhadap pernyataan tahun 2004 yang disampaikan pada 2017, surat-surat jual beli, serta dokumen pendukung lainnya.
Seluruh dokumen tersebut kini dinilai penting untuk ditelusuri dan diverifikasi sehingga tidak terjadi kesimpulan sepihak mengenai siapa yang memiliki hak atas objek tanah yang disengketakan.
Diduga Ada Pengkaplingan dan Penguasaan Sejumlah Bidang
Tim hukum ahli waris menyebut persoalan tidak hanya menyangkut satu lokasi.
Sejumlah bidang tanah yang diklaim masih menjadi bagian dari hak almarhum Abdul Halim Harahap dan para ahli waris disebut telah dikuasai, dimanfaatkan, dibangun, bahkan diduga dikapling atau dipasarkan kepada pihak lain.
Objek yang dipersoalkan antara lain berada di kawasan kanan Jalan Gunung Tua–Langga Payung, kawasan Gomburan Besar, kawasan lereng Tor Siboru Tompul, serta sejumlah bidang lain yang menurut ahli waris masuk dalam pembagian harta pusaka keluarga.
Dugaan pengkaplingan maupun transaksi menjadi perhatian serius karena apabila benar dilakukan terhadap tanah yang masih berstatus sengketa, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru, termasuk apabila kemudian muncul pihak ketiga yang membeli atau menguasai objek tersebut.
Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan aparat penegak hukum dan verifikasi dokumen pertanahan.
Tim Hukum Minta BPN Verifikasi Seluruh Objek
Tim hukum ahli waris dari Law Firm Indra Tan & Partners menilai setiap pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah wajib mampu menunjukkan dasar hak yang sah, asal-usul tanah, riwayat peralihan, serta dokumen yang menjadi dasar penguasaan.
Indra Tan, didampingi Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H., Ayu Noveritasari Limbong, S.H., M.H., serta Debreri Irfansyah Sembiring, S.H., M.H., mengatakan persoalan tersebut perlu dibuka secara objektif dengan mengedepankan dokumen dan fakta lapangan.
Menurut tim hukum, apabila nantinya terbukti terdapat penguasaan, pengalihan, penjualan, atau pengkaplingan tanah milik pihak lain tanpa dasar hak yang sah, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai fakta dan hasil pembuktian, baik dalam ranah perdata maupun pidana.
“Dalam materi hukum, persoalan tersebut antara lain dianalisis dari kemungkinan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penguasaan tanah,” ujar Indra Tan.
Untuk mencegah persoalan semakin melebar, pihak ahli waris meminta dilakukan pemeriksaan dan verifikasi status seluruh bidang tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Minta Pengukuran dan Pemetaan Ulang
Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H., menambahkan bahwa pemetaan dan pengukuran ulang seluruh objek yang dipersoalkan sangat diperlukan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan batas, luas, lokasi dan posisi setiap bidang tanah secara objektif.
“Yang perlu dilakukan adalah memastikan batas, luas dan letak objek secara objektif, kemudian menelusuri seluruh dokumen peralihan, sertifikat, akta, surat jual beli maupun dokumen lain yang digunakan pihak-pihak yang mengklaim tanah tersebut,” katanya.
Dengan demikian, persoalan tidak semata-mata didasarkan pada klaim masing-masing pihak, tetapi dapat diuji melalui data pertanahan, dokumen historis dan kondisi fisik di lapangan.
Diminta Hentikan Sementara Transaksi dan Pembangunan
Sementara itu, Ayu Noveritasari Limbong, S.H., M.H., meminta seluruh pihak menahan diri dan menghentikan sementara segala bentuk transaksi, pengkaplingan maupun pembangunan di atas objek yang masih diperselisihkan hingga terdapat kepastian hukum.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya persoalan baru dan melindungi kepentingan semua pihak, termasuk apabila terdapat calon pembeli atau pihak ketiga yang belum mengetahui adanya sengketa.
“Apabila ditemukan adanya bukti pelanggaran hukum, pihak ahli waris akan mempertimbangkan langkah hukum melalui somasi, mediasi, gugatan perdata maupun laporan pidana sesuai hasil pemeriksaan dan bukti yang tersedia,” ujarnya.
Jangan Ada Klaim Sepihak
Tim hukum menegaskan pihak ahli waris tidak bermaksud mengabaikan hak pihak lain yang mungkin memiliki dasar kepemilikan.
Sebaliknya, mereka meminta seluruh pihak menunjukkan bukti dan dasar hukum masing-masing melalui mekanisme yang sah.
“Kami menginginkan persoalan ini dibuka secara terang, objektif, dan berdasarkan dokumen serta batas tanah yang sebenarnya. Bila ada pihak yang merasa memiliki hak, silakan dibuktikan melalui mekanisme hukum. Jangan ada klaim sepihak, jangan ada penguasaan sepihak, dan jangan ada transaksi terhadap tanah yang statusnya masih diperselisihkan,” tegas Ayu.
Menunggu Pembuktian Aparat Penegak Hukum
Laporan ke Polda Sumut kini menjadi pintu masuk untuk menguji berbagai dugaan yang disampaikan pihak ahli waris.
Aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan pemeriksaan secara profesional, termasuk meminta keterangan para pihak, memeriksa dokumen kepemilikan dan riwayat tanah, serta berkoordinasi dengan instansi pertanahan apabila diperlukan.
Di sisi lain, pihak terlapor tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti yang mereka miliki terkait dasar penguasaan tanah tersebut.
Sengketa tanah pada akhirnya tidak semestinya diselesaikan melalui klaim sepihak atau penguasaan fisik semata. Kepastian mengenai siapa yang memiliki hak harus didasarkan pada bukti, riwayat tanah, dokumen yang sah, kondisi lapangan dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi ahli waris almarhum Abdul Halim Harahap, langkah pelaporan tersebut menjadi upaya untuk mendapatkan kejelasan hukum atas lahan yang mereka klaim sebagai bagian dari harta pusaka keluarga.
Kini publik menunggu bagaimana aparat penegak hukum dan instansi pertanahan mengurai persoalan tersebut secara terang. Sebab, ketika sebuah bidang tanah telah diklaim oleh lebih dari satu pihak, setiap transaksi, pembangunan maupun penguasaan baru berpotensi memperbesar sengketa dan menghadirkan persoalan hukum lanjutan.
Seluruh pihak pun diharapkan menghormati proses hukum, tidak melakukan tindakan sepihak, serta menyerahkan pembuktian mengenai hak atas tanah kepada mekanisme hukum dan instansi yang berwenang.
Rizky/Hamzah
0 Komentar