PONTIANAK — Persoalan sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan ahli waris pasangan almarhum Muanudin Mahyus dan almarhumah Syofiah memasuki babak baru. Setelah menempuh jalur perdata di Pengadilan Negeri Sintang, sejumlah ahli waris kini membawa persoalan tersebut ke ranah pidana dengan melaporkan dugaan pemalsuan surat dan dugaan pemberian keterangan yang tidak benar dalam akta autentik ke Polda Kalimantan Barat.
Laporan tersebut disampaikan pada 12 Agustus 2026. Langkah hukum itu ditempuh setelah para ahli waris mengaku menemukan dokumen Akta Jual Beli (AJB) yang menurut mereka memuat keterangan yang tidak sesuai dengan fakta transaksi tanah yang sebenarnya.
Para ahli waris menduga terdapat persoalan dalam proses penerbitan maupun penggunaan dokumen tersebut. Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana serta siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab apabila dugaan tersebut terbukti.
Kuasa hukum para ahli waris, Deden Kurnia, mengatakan persoalan tersebut bermula dari transaksi sebagian tanah milik orang tua para ahli waris pada Agustus 2022.
Menurutnya, pada saat itu para ahli waris hanya menjual sebagian tanah dengan ukuran sekitar 12 meter x 38 meter kepada Lucy.
Karena bidang tanah tersebut disebut melintasi tiga Sertifikat Hak Milik (SHM), sertifikat kemudian berada dalam penguasaan Lucy untuk keperluan pengukuran dan proses pemecahan sertifikat.
Namun, menurut Deden, kemudian terjadi transaksi lanjutan ketika Lucy menjual kembali tanah yang sebelumnya dibelinya kepada Suyanto Tanjung pada 9 Januari 2023.
“Kesepakatan awal yang diketahui para ahli waris adalah tanah yang diperjualbelikan hanya sebagian, bukan seluruh bidang tanah yang tercantum dalam tiga sertifikat,” kata Deden, Minggu (23/8/2026).
Persoalkan Dokumen yang Disebut Mencakup Tiga SHM
Persoalan kemudian berkembang setelah para ahli waris mengaku menemukan kuitansi yang menurut mereka mencantumkan keterangan seolah-olah seluruh tanah yang tercantum dalam tiga SHM telah diperjualbelikan.
Hal tersebut menjadi titik penting yang kini dipersoalkan para ahli waris.
“Yang menjadi persoalan, kemudian muncul dokumen yang seolah-olah menunjukkan seluruh objek dalam tiga SHM telah diperjualbelikan. Padahal, menurut keterangan para ahli waris, kesepakatannya hanya sebagian tanah,” ujarnya.
Para ahli waris juga mengaku pernah menandatangani dokumen yang mereka pahami sebagai bagian dari proses pemecahan sertifikat atas tanah yang sebelumnya dijual kepada Lucy.
Namun, setelah proses pemecahan sertifikat disebut tidak kunjung memperoleh kejelasan, para ahli waris kemudian mempertanyakan perkembangan tersebut kepada Lucy maupun pihak notaris.
Menurut Deden, dari penelusuran lebih lanjut, para ahli waris kemudian menemukan persoalan lain yang dinilai lebih serius dalam dokumen AJB.
Nama Kim Ik Bae Muncul dalam AJB
Deden mengatakan, dalam dokumen AJB yang ditemukan para ahli waris muncul nama Kim Ik Bae sebagai pihak pembeli.
Persoalannya, menurut keterangan yang disampaikan kuasa hukum, para ahli waris mengaku tidak pernah mengenal Kim Ik Bae, tidak pernah bertemu, tidak pernah melakukan proses tawar-menawar jual beli, serta tidak pernah menerima pembayaran dari pihak tersebut.
“Di dalam AJB muncul nama Kim Ik Bae sebagai pihak pembeli. Para ahli waris mengaku tidak pernah mengenal, tidak pernah bertemu, tidak pernah melakukan tawar-menawar, apalagi menerima pembayaran dari orang tersebut,” kata Deden.
Temuan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi para ahli waris untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan proses yang melatarbelakanginya.
Menurut Deden, apabila keterangan dalam akta ternyata tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang sebenarnya, maka persoalan tersebut harus diuji melalui mekanisme hukum.
“Kalau memang para ahli waris tidak pernah melakukan jual beli dengan pihak yang namanya tercantum dalam akta, tentu ini perlu diuji secara hukum. Apalagi akta tersebut kemudian digunakan sebagai dasar klaim kepemilikan atas tanah,” jelasnya.
Tempuh Dua Jalur Hukum
Perkara tersebut kini berjalan melalui dua jalur hukum sekaligus.
Di ranah perdata, para ahli waris telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Sintang.
Sementara di ranah pidana, mereka telah melaporkan dugaan pemalsuan surat dan dugaan pemberian keterangan yang tidak benar dalam akta autentik ke Polda Kalbar.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa para ahli waris memilih menyerahkan persoalan kepemilikan dan keabsahan dokumen kepada lembaga yang berwenang.
Mereka tidak hanya mempersoalkan siapa yang mengklaim memiliki tanah, tetapi juga meminta agar riwayat transaksi, dokumen, proses pembuatan AJB, serta pihak-pihak yang terlibat diperiksa secara menyeluruh.
Menurut kuasa hukum, persoalan utama bukan semata-mata mengenai kepemilikan tanah, melainkan juga menyangkut bagaimana sebuah dokumen hukum dibuat dan kemudian digunakan.
Minta Polda Kalbar Ungkap Proses Penerbitan AJB
Deden menegaskan pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan sendiri mengenai siapa yang bersalah.
Pihaknya menyerahkan proses pembuktian kepada penyidik Polda Kalbar dan berharap seluruh pihak yang berkaitan dengan dokumen tersebut dapat diperiksa secara objektif.
“Kami berharap laporan ini ditindaklanjuti secara profesional untuk mengungkap bagaimana dokumen tersebut dibuat, siapa yang membuat atau memberikan keterangan, serta apakah terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan dan penggunaan akta tersebut,” pungkasnya.
Para ahli waris berharap laporan tersebut tidak berhenti pada tahap administrasi, tetapi benar-benar ditelusuri berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.
Mereka juga meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan sehingga dapat memberikan kepastian mengenai status dokumen yang dipersoalkan.
Sengketa Masih Berproses
Sengketa tanah tersebut hingga kini masih berada dalam proses hukum. Dalil dan keterangan dari masing-masing pihak nantinya akan diuji melalui mekanisme pembuktian di pengadilan serta proses penyelidikan aparat kepolisian.
Penting ditegaskan bahwa laporan dugaan tindak pidana belum berarti pihak yang dilaporkan telah terbukti bersalah. Ada atau tidaknya unsur pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Begitu pula terkait keabsahan AJB dan status kepemilikan tanah, seluruhnya masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui proses hukum.
Para ahli waris kini menunggu langkah Polda Kalbar dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka berharap proses pemeriksaan dapat membuka secara terang asal-usul dokumen, proses transaksi, pihak-pihak yang terlibat, serta kebenaran materiil di balik AJB yang kini dipersoalkan.
Bagi para ahli waris, persoalan tersebut bukan sekadar sengketa administrasi tanah. Mereka ingin memastikan bahwa setiap dokumen yang dijadikan dasar klaim kepemilikan benar-benar lahir dari transaksi dan peristiwa hukum yang nyata.
0 Komentar