SINTANG, KALBAR — Sengketa kepemilikan tanah yang berada di kawasan pembangunan Sintang City Business District (SCBD) Kabupaten Sintang memasuki babak hukum baru. Para ahli waris pasangan almarhum Muanudin Mahyus dan almarhumah Syofiah membantah klaim kepemilikan atas tanah tersebut yang dikaitkan dengan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung.
Bantahan tersebut disampaikan melalui konferensi pers sebagai bentuk klarifikasi terhadap informasi yang berkembang di tengah masyarakat, sekaligus menjelaskan dasar hukum dan dokumen yang menurut pihak ahli waris menjadi landasan mereka mempertahankan hak atas tanah.
Persoalan tersebut kini tidak lagi sebatas polemik di ruang publik. Para ahli waris telah menempuh jalur perdata melalui Pengadilan Negeri Sintang dan sekaligus melaporkan dugaan tindak pidana terkait dokumen kepada Polda Kalimantan Barat.
Perkara perdata tersebut telah terdaftar dengan Nomor 27/Pdt.G/2026/PN Sintang. Dalam gugatan itu, para ahli waris bertindak sebagai penggugat dengan sejumlah pihak sebagai tergugat, antara lain Sang Ngek Mie alias Lucy, Suyanto Tanjung, Kim Ik Bae, serta Notaris/PPAT Dodon Almury dan Baron Jatan, S.H., M.Kn. PT SCBD tercatat sebagai turut tergugat.
Kuasa hukum ahli waris menegaskan bahwa konferensi pers tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu. Mereka menyatakan seluruh persoalan akan tetap diuji melalui proses pembuktian di pengadilan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Berawal dari Tiga Bidang Tanah Seluas 3.388 Meter Persegi
Berdasarkan keterangan kuasa hukum, para penggugat merupakan ahli waris sah dari Muanudin Mahyus dan Syofiah berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Pontianak Nomor 331/Pdt.P/2025/PA.Ptk. tertanggal 16 Oktober 2025.
Almarhum dan almarhumah disebut meninggalkan tiga bidang tanah dengan total luas sekitar 3.388 meter persegi di Kelurahan Ladang, RT 03/RW 01, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.
Ketiga bidang tanah tersebut tercatat dalam tiga Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu SHM Nomor 577 atas nama Syofiah Mahyus, SHM Nomor 673 atas nama Syofiah Mahyus, dan SHM Nomor 676 atas nama Masni Aswati.
Persoalan kemudian muncul dari rangkaian transaksi yang menurut ahli waris hanya berkaitan dengan sebagian kecil dari keseluruhan tanah tersebut.
Ahli Waris Akui Pernah Jual Sebagian Tanah
Pada Agustus 2022, para ahli waris disebut melakukan transaksi penjualan sebagian tanah kepada Sang Ngek Mie alias Lucy.
Objek yang dijual menurut keterangan pihak ahli waris berukuran sekitar 12 meter x 38 meter, atau kurang lebih 450 meter persegi.
Karena bidang yang dijual disebut berkaitan dengan area yang melintasi tiga sertifikat, dokumen sertifikat kemudian berada dalam penguasaan Lucy untuk keperluan pengukuran serta proses pemecahan sertifikat.
Namun, menurut pihak ahli waris, proses pemecahan tersebut belum selesai ketika kemudian muncul transaksi antara Lucy dengan Suyanto Tanjung pada Januari 2023.
Di sinilah persoalan kepemilikan mulai menjadi sengketa.
Klaim atas Seluruh Tanah Dipersoalkan
Pihak ahli waris menyatakan transaksi antara Lucy dan Suyanto Tanjung seharusnya hanya berkaitan dengan objek tanah yang sebelumnya dibeli Lucy dari para ahli waris.
Namun, mereka kemudian memperoleh informasi dan dokumen yang menurut mereka mencantumkan seolah-olah keseluruhan tanah yang terdiri dari tiga bidang SHM telah menjadi objek transaksi.
Hal tersebut kemudian dipersoalkan karena menurut pihak ahli waris, hak atas keseluruhan tiga bidang tanah tidak pernah mereka jual kepada Lucy maupun Suyanto Tanjung.
Mereka juga mempertanyakan dasar hukum klaim kepemilikan atas tanah seluas sekitar 3.388 meter persegi apabila transaksi awal yang dilakukan Lucy hanya sekitar 450 meter persegi.
Keterangan dalam Kuitansi Menjadi Sorotan
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian dalam sengketa tersebut adalah kuitansi transaksi antara Lucy dengan Suyanto Tanjung.
Menurut pihak ahli waris, terdapat redaksi dalam kuitansi yang menyebut pembelian tanah yang berkaitan dengan tiga SHM.
Pihak ahli waris menilai isi dokumen tersebut perlu diuji dengan dokumen pertanahan, riwayat transaksi serta fakta sebenarnya mengenai objek tanah yang diperjualbelikan.
Kuasa hukum juga menyampaikan bahwa status kepemilikan tanah harus dilihat berdasarkan dokumen resmi dan proses hukum, bukan semata-mata berdasarkan satu dokumen transaksi.
Peran Notaris/PPAT Turut Dipersoalkan
Dalam konferensi pers, pihak ahli waris dan kuasa hukum Lucy turut menyinggung proses transaksi antara Lucy dan Suyanto Tanjung.
Menurut keterangan yang disampaikan, transaksi tersebut difasilitasi oleh Notaris/PPAT Dodon Almury.
Suyanto Tanjung disebut tidak hadir secara langsung dalam transaksi tersebut, sementara uang pembayaran disebut dibawa oleh pihak Notaris/PPAT kepada Lucy.
Pihak Lucy melalui kuasa hukumnya, Abid Arfiansyah, S.H., menyatakan kliennya tidak pernah menjual keseluruhan tanah seluas 3.388 meter persegi.
Menurut Abid, objek transaksi hanya berkaitan dengan tanah sekitar 12 meter x 38 meter yang sebelumnya dibeli Lucy dari para ahli waris.
Ia juga menyatakan bahwa Lucy memang menerima pembayaran dalam transaksi tersebut, tetapi menurut keterangannya pembayaran tersebut berkaitan dengan objek tanah yang sebelumnya dibeli Lucy dari para ahli waris, bukan keseluruhan tiga bidang tanah.
Keterangan tersebut nantinya menjadi bagian dari materi pembuktian dalam proses hukum yang sedang berjalan.
AJB dengan Nama Pembeli Lain Ikut Dipersoalkan
Sengketa semakin kompleks setelah para ahli waris memperoleh dokumen Akta Jual Beli (AJB) yang menurut mereka mencantumkan nama Kim Ik Bae sebagai pihak pembeli.
Para ahli waris menyatakan tidak mengenal Kim Ik Bae dan mengaku tidak pernah melakukan proses tawar-menawar maupun transaksi jual beli keseluruhan tanah dengan yang bersangkutan.
Mereka juga menyatakan tidak pernah menerima pembayaran dari Kim Ik Bae atas tanah seluas 3.388 meter persegi tersebut.
Atas dasar itulah, pihak ahli waris mempertanyakan bagaimana keterangan mengenai transaksi dan objek tanah tersebut dapat tercantum dalam dokumen AJB.
Namun, penting ditegaskan bahwa persoalan tersebut masih berupa dugaan dan dalil dari pihak yang bersengketa. Keabsahan dokumen serta ada atau tidaknya pelanggaran hukum merupakan kewenangan lembaga yang memeriksa dan mengadilinya.
Tempuh Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Tidak ingin persoalan berhenti pada perdebatan publik, para ahli waris memilih membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Sintang.
Melalui perkara Nomor 27/Pdt.G/2026/PN Sintang, mereka meminta pengadilan menguji berbagai dalil mengenai status tanah, riwayat transaksi, dokumen kepemilikan serta tindakan para pihak yang mereka nilai merugikan hak para ahli waris.
Pihak penggugat menegaskan bahwa seluruh dalil tersebut nantinya harus dibuktikan dalam persidangan.
Dengan demikian, status siapa yang secara sah memiliki hak atas objek tanah sengketa akan bergantung pada proses pembuktian dan putusan pengadilan.
Dugaan Pemalsuan Dokumen Dilaporkan ke Polda Kalbar
Selain jalur perdata, persoalan tersebut kini juga masuk ke ranah pidana.
Para ahli waris disebut telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta autentik kepada Polda Kalimantan Barat pada 12 Agustus 2026.
Laporan tersebut berkaitan dengan dokumen yang menurut pihak pelapor memuat keterangan yang mereka nilai tidak sesuai dengan fakta transaksi yang sebenarnya.
Namun, laporan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa tindak pidana telah terjadi.
Penyidik kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dokumen maupun keterangan para pihak guna menentukan apakah terdapat unsur pidana.
Ahli Waris Minta Semua Dibuka Berdasarkan Dokumen
Pihak ahli waris menegaskan bahwa mereka tidak ingin sengketa tersebut diselesaikan melalui opini maupun tekanan di ruang publik.
Mereka meminta status tanah, riwayat transaksi, keabsahan dokumen, serta proses penerbitan akta diperiksa berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang kami persoalkan adalah dasar klaim atas keseluruhan tanah. Kami mengakui ada transaksi sebagian tanah, tetapi kami membantah pernah menjual seluruh tanah seluas 3.388 meter persegi,” demikian pokok keterangan pihak ahli waris dalam konferensi pers.
Menurut mereka, tiga bidang tanah tersebut memiliki dokumen sertifikat yang menjadi bagian penting dalam pembuktian.
Karena itu, mereka meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Dua Jalur Hukum Kini Berjalan
Saat ini terdapat dua proses hukum yang menjadi perhatian.
Pertama, gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sintang yang menguji sengketa kepemilikan dan berbagai tindakan hukum terkait objek tanah.
Kedua, laporan dugaan tindak pidana kepada Polda Kalimantan Barat yang berkaitan dengan dokumen dan dugaan keterangan yang dianggap tidak sesuai.
Kedua proses tersebut memiliki mekanisme pembuktian masing-masing.
Karena itu, semua pihak diminta tidak terburu-buru menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum penyidik dan pengadilan memberikan penilaian berdasarkan bukti yang sah.
Publik Menunggu Kejelasan Status Tanah SCBD
Sengketa tanah yang berada di kawasan pembangunan SCBD Sintang tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut persoalan hak kepemilikan, dokumen pertanahan dan transaksi yang melibatkan sejumlah pihak.
Pertanyaan mendasar yang kini harus dijawab melalui proses hukum adalah: siapa yang memiliki hak atas tanah tersebut, berapa luas sebenarnya objek yang diperjualbelikan, bagaimana proses perpindahan hak dilakukan, dan apakah seluruh dokumen yang digunakan dalam transaksi telah dibuat berdasarkan fakta serta prosedur yang benar?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak semestinya ditentukan melalui opini atau klaim sepihak.
Pengadilan dan aparat penegak hukum menjadi institusi yang berwenang untuk menguji serta memastikan kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah.
Hingga saat ini, perkara tersebut masih berproses dan belum terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pihak tertentu bersalah.
Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan juga tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, bantahan, maupun dokumen pendukung. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Fredy Legito
0 Komentar