PALEMBANG – Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Unit II kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Kamis (30/7/2026). Persidangan menghadirkan dua orang ahli yang mengungkap sejumlah temuan penting terkait dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran pembiayaan kepada petani tambak udang di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli Keuangan Negara Adi Wijaya serta Ahli Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Arief Wibowo yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri OKI.
Dalam perkara tersebut, tiga terdakwa yang menjalani proses persidangan yakni Sapriyadi Susanto selaku Komisaris Utama PT KIM, Liswan selaku Sekretaris PT KIM, serta Syaifudin alias Udin yang menjabat sebagai Micro Relationship Manager (MRM) BSI KCP Tulang Bawang Unit II.
Kasus ini bermula dari penyaluran fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 95 petani tambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada periode 2022–2023. Berdasarkan hasil audit investigatif BPK RI, dugaan penyimpangan tersebut disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp9,5 miliar.
Ahli: Dana BUMN Merupakan Bagian dari Keuangan Negara
Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Ahli Keuangan Negara Adi Wijaya menjelaskan bahwa dana yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), merupakan bagian dari keuangan negara karena terdapat penyertaan modal negara di dalamnya.
Menurutnya, setiap penggunaan maupun pengelolaan dana tersebut wajib mengikuti ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas yang berlaku.
"Semua uang yang dikuasai dan dikelola oleh BUMN merupakan keuangan negara. Apapun bentuknya, setiap uang yang keluar dari BUMN adalah bagian dari keuangan negara karena terdapat penyertaan modal negara di dalamnya," terang Adi Wijaya di hadapan majelis hakim.
Untuk memperjelas penjelasannya, Adi memberikan ilustrasi mengenai dana pribadi yang secara tidak sengaja masuk ke kas negara.
Menurutnya, sekalipun uang tersebut berasal dari milik pribadi, proses pengembaliannya tetap harus melalui mekanisme hukum dan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang sama berlaku terhadap setiap pengelolaan dana negara, termasuk di lingkungan BUMN.
Ahli BPK Paparkan Dugaan Penyimpangan
Sementara itu, Ahli Pemeriksa BPK RI Arief Wibowo memaparkan hasil audit investigatif yang menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran dan pencairan KUR.
Menurut Arief, salah satu temuan penting adalah adanya pencairan pembiayaan yang diduga tidak didukung dokumen pembelian barang sebagaimana dipersyaratkan dalam mekanisme pembiayaan KUR.
"Dari hasil pemeriksaan audit ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9,5 miliar lebih," ungkap Arief dalam persidangan.
Selain itu, tim auditor juga menemukan dugaan bahwa proses pencairan pembiayaan diketahui oleh seseorang bernama Widjanarko, meskipun pencairan tersebut disebut tidak didukung dokumen pembelian barang.
Dalam hasil audit investigatif yang dipaparkan di persidangan juga disebutkan adanya dugaan kesepakatan antara Widjanarko dengan terdakwa Sapriyadi, Liswan, serta Samirun mengenai pembagian persentase sebesar 50 persen. Keterangan tersebut merupakan bagian dari hasil audit yang disampaikan ahli di hadapan majelis hakim dan masih menjadi materi pembuktian di persidangan.
Selain itu, auditor juga mengungkap dugaan keterlibatan terdakwa Syaifudin alias Udin dalam menaikkan proyeksi keuntungan usaha tambak udang yang dijadikan dasar pengajuan pembiayaan KUR.
Menurut ahli, keseluruhan temuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan laporan hasil audit investigatif BPK RI yang menyimpulkan adanya dugaan kerugian keuangan negara lebih dari Rp9,5 miliar.
Dakwaan Masih Harus Dibuktikan
Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri OKI disebutkan bahwa ketiga terdakwa diduga secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyaluran KUR kepada para petani tambak udang selama tahun 2022 hingga 2023.
Jaksa menilai dugaan penyimpangan tersebut menyebabkan kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan audit investigatif BPK RI.
Namun demikian, seluruh dakwaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses persidangan. Para terdakwa tetap memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan, menghadirkan saksi maupun ahli yang meringankan, serta memperoleh putusan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Usai mendengarkan keterangan kedua ahli, majelis hakim menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada pekan berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya.
Hingga perkara ini diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, seluruh pihak yang didakwa tetap dianggap tidak bersalah berdasarkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Fredy Legito
0 Komentar