Ritual Potong Babi di DPRD Kalbar Jadi Sorotan, Massa Tolak Pencabutan Perda Peladang dan Desak UU Masyarakat Adat
Adhi Black: DPRD adalah Rumah Seluruh Rakyat, Bukan Ruang Satu Kelompok
PONTIANAK — Aksi Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat di lingkungan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (27/8/2026), tidak hanya menyuarakan penolakan terhadap wacana pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Aksi tersebut juga diwarnai ritual pemotongan seekor babi sebagai bagian dari rangkaian penyampaian aspirasi massa. Kehadiran ritual tersebut kemudian mendapat sorotan dari sejumlah pihak karena dilaksanakan di lingkungan lembaga pemerintahan yang merupakan ruang publik.
Salah satu sorotan datang dari Panglima Besar Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat, Hadi Firmansyah atau Adhi Black.
Adhi Black menegaskan bahwa kritik terhadap pelaksanaan ritual tersebut tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap adat, tradisi, maupun identitas kelompok masyarakat tertentu.
Menurutnya, persoalan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana setiap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan lembaga negara tetap mempertimbangkan fungsi institusi, kepatutan, serta sensitivitas masyarakat Kalimantan Barat yang memiliki latar belakang agama, suku dan budaya yang beragam.
"Kami menghormati adat dan tradisi saudara-saudara kami. Tetapi kami juga punya adat, tradisi, nilai dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Jangan bicara toleransi hanya ketika orang lain diminta memahami kita, tetapi lupa bahwa kita juga wajib memahami dan menghormati orang lain," tegas Adhi Black di Pontianak, Kamis (27/8/2026).
DPRD Disebut Rumah Seluruh Rakyat
Adhi Black mengatakan Kalimantan Barat merupakan rumah besar yang dihuni masyarakat dengan latar belakang suku, agama dan kebudayaan yang berbeda.
Karena itu, menurutnya, keberagaman harus dikelola dengan prinsip saling menghormati.
Ia menilai perlu dibedakan antara penghormatan terhadap sebuah ritual adat dengan persoalan mengenai lokasi pelaksanaan ritual tersebut.
"Ritual adat memiliki ruang yang terhormat untuk dilaksanakan. Tetapi ketika kegiatan tersebut digelar di lingkungan lembaga pemerintahan, maka penyelenggara dan pihak yang memberikan ruang harus mempertimbangkan fungsi lembaga tersebut sebagai ruang bersama," ujarnya.
Adhi Black menegaskan Gedung DPRD Kalbar bukan milik satu suku, agama ataupun kelompok tertentu.
"DPRD bukan milik satu kelompok, bukan milik satu suku dan bukan milik satu kepentingan. DPRD adalah rumah seluruh rakyat Kalimantan Barat. Karena itu, setiap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan lembaga tersebut harus mempertimbangkan kepatutan, fungsi institusi serta sensitivitas seluruh masyarakat," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagian masyarakat, termasuk umat Muslim, memiliki sensitivitas terhadap babi berdasarkan keyakinan agama yang dianut.
Menurutnya, sensitivitas tersebut juga harus ditempatkan sebagai bagian dari penghormatan terhadap keberagaman.
"Kalau adat harus dihormati, maka keyakinan masyarakat juga harus dihormati. Jangan sampai ketika sebagian masyarakat menyampaikan rasa terusik, mereka justru dianggap tidak toleran. Toleransi tidak boleh berlaku satu arah," tegasnya.
Jangan Digiring Menjadi Konflik SARA
Adhi Black meminta persoalan ritual tersebut tidak berkembang menjadi pertentangan antarsuku maupun antaragama.
Menurutnya, masyarakat Kalimantan Barat harus tetap menjaga persaudaraan dan tidak membiarkan perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan sebuah kegiatan berubah menjadi konflik sosial.
"Kami tidak menolak adat siapa pun dan tidak pernah meminta tradisi siapa pun dihapuskan. Tetapi jangan pula masyarakat diminta diam ketika merasa ada sesuatu yang tidak patut dilakukan di ruang publik dan rumah rakyat," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh kelompok memiliki hak untuk memperoleh penghormatan yang sama.
"Adat harus dihormati, agama harus dihormati dan masyarakat juga harus dihormati," katanya.
Massa Bawa Tujuh Tuntutan
Di luar persoalan ritual, substansi utama aksi Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat berkaitan dengan sejumlah persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat peladang, masyarakat adat, konflik agraria, pertambangan rakyat dan kebijakan pemerintah daerah.
Koordinator aksi, Endro Ronianus, menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah dan DPRD Kalbar.
Tuntutan pertama adalah mempertahankan perlindungan hukum bagi peladang tradisional.
Aliansi menolak pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tanpa mekanisme hukum, kajian komprehensif dan pelibatan masyarakat yang terdampak.
Massa menilai pencabutan regulasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka kembali kekhawatiran terhadap kriminalisasi peladang tradisional.
Karhutla Diminta Ditangani Berbasis Bukti
Tuntutan kedua berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Aliansi meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak melakukan generalisasi terhadap masyarakat peladang sebagai penyebab kebakaran.
Setiap kasus kebakaran, menurut mereka, harus diperiksa berdasarkan kondisi lapangan dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeriksaan antara lain perlu melihat lokasi kebakaran, sumber api, pola penjalaran, kondisi areal, penguasaan lahan serta pihak yang memiliki aktivitas di sekitar lokasi.
Aliansi juga meminta apabila ditemukan unsur kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran hukum oleh korporasi maupun pemegang konsesi, proses penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan.
APBD Diminta Prioritaskan Kebutuhan Dasar
Tuntutan ketiga menyangkut penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Massa meminta pemerintah dan DPRD memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat.
Prioritas tersebut mencakup pembangunan jalan dan jembatan, air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, pertanian serta pelayanan publik.
Aliansi juga meminta adanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan anggaran daerah.
Konflik Agraria dan HGU Disorot
Tuntutan keempat berkaitan dengan hak atas tanah dan keberadaan Hak Guna Usaha (HGU).
Aliansi meminta pemerintah membuka data dan peta HGU di Kalimantan Barat serta memeriksa riwayat penguasaan tanah sebelum pemberian maupun perpanjangan hak atas tanah.
Masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat juga diminta diidentifikasi secara jelas dalam wilayah yang akan diberikan hak.
Menurut massa, konflik agraria harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum hak atas tanah diberikan atau diperpanjang pada wilayah yang masih bersengketa.
Pertambangan Rakyat Minta Diberi Jalan Legal
Tuntutan kelima adalah percepatan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Aliansi mendorong Pemerintah Provinsi Kalbar membentuk satuan tugas khusus yang membantu masyarakat dalam proses pengusulan WPR, pembentukan kelembagaan atau koperasi, serta pemenuhan persyaratan administratif, teknis dan lingkungan.
Massa menilai pemerintah tidak cukup hanya melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin.
Pemerintah juga dinilai perlu menyediakan mekanisme legal agar masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari pertambangan rakyat memiliki jalur untuk memperoleh kepastian hukum.
Penertiban Kawasan Hutan Diminta Transparan
Tuntutan keenam menyangkut pelaksanaan penertiban kawasan hutan.
Aliansi meminta pemerintah membuka data, peta serta dasar hukum setiap bidang tanah yang menjadi objek penertiban.
Status penguasaan dan riwayat tanah juga diminta diverifikasi sebelum dilakukan tindakan terhadap masyarakat.
Masyarakat yang memiliki bukti hak atau dasar penguasaan yang sah diminta memperoleh perlindungan hukum.
Aliansi menolak tindakan pengosongan atau penguasaan tanah masyarakat apabila status hukumnya masih menjadi sengketa dan belum memperoleh penyelesaian yang jelas.
Desak Pengesahan UU Masyarakat Adat
Tuntutan ketujuh adalah percepatan pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat.
Aliansi meminta Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalbar mendorong pemerintah pusat serta DPR RI mempercepat pembahasan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.
Regulasi tersebut diharapkan mengatur secara jelas mengenai masyarakat adat, wilayah adat, hak ulayat, hutan adat, kelembagaan adat serta mekanisme penyelesaian konflik.
Masyarakat adat juga didorong untuk dilibatkan secara bermakna dalam proses pembentukan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan wilayah mereka.
Gubernur dan DPRD Turun Menemui Massa
Aksi tersebut mendapat respons langsung dari pemerintah daerah.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Ketua DPRD Kalbar Aloysius, serta sejumlah anggota DPRD turun menemui massa.
Dalam dialog tersebut, persoalan Perda Nomor 1 Tahun 2022 menjadi salah satu isu utama.
Ria Norsan menegaskan dirinya tidak akan mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2022 dan menyatakan regulasi tersebut lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat tradisional.
Menurut Norsan, perda tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dan legislatif.
Sementara itu, Aloysius juga menyatakan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tidak perlu dicabut dan harus tetap dikawal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.
Sikap tersebut menjadi respons penting di tengah kekhawatiran masyarakat peladang mengenai kemungkinan hilangnya payung hukum terhadap aktivitas perladangan berbasis kearifan lokal.
Substansi Aksi Lebih Besar dari Persoalan Perda
Rangkaian aksi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat tidak berhenti pada perdebatan mengenai Perda Perladangan.
Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih luas, mulai dari perlindungan masyarakat adat, karhutla, konflik agraria, pengelolaan kawasan hutan, pertambangan rakyat hingga arah penggunaan APBD.
Karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya memberikan respons politik, tetapi juga memastikan setiap tuntutan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme hukum.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memastikan penyampaian aspirasi tetap berlangsung secara tertib dan menghormati keberagaman masyarakat Kalimantan Barat.
Rumah Rakyat Harus Menjadi Ruang Bersama
Sorotan terhadap ritual pemotongan babi di lingkungan DPRD Kalbar juga pada akhirnya kembali pada persoalan yang lebih luas mengenai penggunaan ruang publik.
Lembaga pemerintahan merupakan ruang bersama yang harus mampu menampung aspirasi seluruh masyarakat tanpa menghilangkan penghormatan terhadap identitas, agama, adat dan budaya kelompok mana pun.
Karena itu, perbedaan pandangan tidak semestinya menjadi alasan untuk saling mempertentangkan masyarakat.
Yang jauh lebih penting adalah membangun mekanisme dialog yang memungkinkan setiap kelompok menyampaikan aspirasi sekaligus menghormati batas-batas kepentingan kelompok lainnya.
Adhi Black kembali menegaskan bahwa DPRD harus menjadi simbol rumah bersama bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat.
"DPRD adalah rumah rakyat. Jangan sampai rumah rakyat menjadi tempat lahirnya rasa terusik bagi sebagian rakyatnya sendiri. Toleransi harus berdiri di atas keadilan dan penghormatan yang berlaku untuk semua, bukan hanya kepada satu kelompok," pungkasnya.
Sementara itu, tujuh tuntutan Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan DPRD Kalbar untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Perdebatan mengenai Perda Nomor 1 Tahun 2022 pun diperkirakan belum berakhir. Di tengah persoalan karhutla, konflik agraria dan tuntutan pengakuan masyarakat adat, pemerintah dituntut mampu menemukan titik keseimbangan antara perlindungan tradisi, kepastian hukum, kelestarian lingkungan dan kepentingan seluruh masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai mempertahankan atau mencabut sebuah perda. Lebih jauh, yang dipertaruhkan adalah bagaimana negara memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil kepada masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan kelompok lain maupun kelestarian lingkungan.
Fredy Legito
0 Komentar