Breaking News

49 Rumah Dinas Pemkab Sanggau Ditempati Pensiunan, Sekda Tegas: Bukan Warisan, Wajib Dikembalikan!


49 Rumah Dinas Pemkab Sanggau Ditempati Pensiunan, Sekda Tegas: Bukan Warisan, Wajib Dikembalikan!


SANGGAU — Pemerintah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, mulai melakukan penataan terhadap aset rumah dinas yang selama ini ditempati Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif maupun pensiunan.


Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sanggau, terdapat 85 unit rumah dinas milik pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, 36 unit ditempati ASN aktif, sementara 49 unit masih ditempati pensiunan.


Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Sanggau karena rumah dinas merupakan bagian dari aset pemerintah daerah, bukan aset pribadi yang dapat diwariskan kepada keluarga penghuni.


Sekda: Rumah Dinas Bukan Warisan


Sekretaris Daerah (Sekda) Sanggau Aswin Khatib menegaskan bahwa status rumah dinas tetap menjadi milik pemerintah daerah meskipun selama bertahun-tahun ditempati oleh seorang ASN.

“Saya tegaskan, rumah dinas yang ditempati pensiunan itu bukan warisan, wajib dikembalikan. Begitu juga yang pensiunan, begitu pensiun wajib mengembalikannya ke pemerintah daerah,” tegas Aswin.

Menurutnya, berakhirnya masa tugas sebagai ASN juga menjadi momentum untuk mengembalikan aset yang selama ini digunakan sebagai fasilitas kedinasan.


49 Rumah Dinas Jadi Sasaran Penataan


Pemkab Sanggau selanjutnya akan melakukan pendataan terhadap seluruh penghuni rumah dinas, termasuk mereka yang saat ini masih membutuhkan tempat tinggal.


Pemerintah daerah juga membuka kemungkinan adanya masa transisi bagi penghuni tertentu sebelum rumah dinas ditarik kembali.


Langkah tersebut dilakukan agar penataan aset tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi penghuni serta memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.


Bisa Dimanfaatkan Kembali


Penataan rumah dinas juga bertujuan memastikan aset pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.


Rumah dinas yang memenuhi ketentuan nantinya dapat dimanfaatkan kembali melalui mekanisme retribusi resmi sesuai aturan yang berlaku.


Dengan demikian, aset yang selama ini digunakan sebagai fasilitas kedinasan dapat kembali memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.


Pemkab Sanggau menilai penataan tersebut penting untuk memastikan seluruh aset daerah memiliki status yang jelas, tercatat, serta digunakan sesuai peruntukannya.


Sebanyak 49 rumah dinas yang kini ditempati pensiunan menjadi bagian penting dalam proses penertiban aset Pemkab Sanggau agar tidak berkembang menjadi persoalan kepemilikan di kemudian hari.


Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.