MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT — Perkara dugaan peredaran oli palsu yang menyeret Edy Mulyadi alias Edy Chao terus menjadi perhatian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mempawah.
Edy Chao disebut telah menjalankan bisnis oli sejak sekitar 2009. Namun, dalam perkara tersebut muncul dalih bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa oli yang dipesan, dibeli dan diedarkan merupakan produk palsu.
Dalih tersebut kini menjadi salah satu bagian yang diperdebatkan dalam proses pembuktian di persidangan. Sebab, fakta mengenai bagaimana barang diperoleh, harga pembelian, distribusi hingga hubungan dengan pemasok menjadi hal yang perlu diuji secara menyeluruh.
Selisih Harga Disebut Mencapai 30–45 Persen
Mantan sales Edy Chao, Jojo, memberikan keterangan mengenai perbedaan harga antara produk oli resmi Pertamina dengan oli yang dijual melalui jaringan Edy Chao.
Menurut Jojo, terdapat selisih harga sekitar 30 hingga 45 persen.
“Selisihnya sekitar 30 sampai 45 persen antara oli resmi Pertamina dengan oli yang dijual Edy Chao. Oli itu kemudian dijual ke bengkel-bengkel, dan bengkel menjualnya kepada konsumen dengan harga sedikit lebih murah dibandingkan oli resmi,” ujar Jojo.
Perbedaan harga tersebut menjadi salah satu fakta yang menurut pihak pelapor perlu diperhatikan dalam menguji apakah terdakwa benar-benar tidak mengetahui asal-usul produk yang diperdagangkan.
Namun demikian, persoalan pengetahuan dan kesengajaan terdakwa tetap menjadi bagian yang harus dibuktikan berdasarkan seluruh alat bukti dan fakta persidangan.
Penelusuran Sejak 2009 Ikut Dipersoalkan
Dalam persidangan pada 4 Agustus 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi pelapor dari tim Fakta Kalbar, Andi Wardayanto memberikan keterangan mengenai hasil penelusuran yang dilakukan pihaknya.
Andi menyebut bisnis oli tersebut telah dijalankan Edy Chao sejak 2009.
“Edy Chao sudah menjalankan bisnis oli ini sejak 2009. Kalau sudah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, tidak masuk akal apabila dia sama sekali tidak menduga bahwa barang yang dibelinya adalah palsu,” ujar Andi.
Ia juga menjelaskan mengenai mekanisme distribusi produk resmi Pertamina yang menurutnya dilakukan melalui jaringan distributor yang ditunjuk.
“Untuk oli Pertamina, hanya distributor resmi yang ditunjuk Pertamina yang bisa menjual produk tersebut. Ada tanda khusus pada gudang distributor resmi,” katanya.
Menurut Andi, kondisi tersebut perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam melihat bagaimana produk diperoleh dan diedarkan.
Dugaan Perlindungan dan Uang Pengamanan Disorot
Dalam kesaksiannya, Andi juga menyampaikan tudingan mengenai dugaan adanya perlindungan dari pihak tertentu yang memungkinkan bisnis tersebut tetap berjalan.
Ia bahkan menyebut adanya dugaan pemberian uang kepada sejumlah media di Kalimantan Barat agar aktivitas tersebut tidak diberitakan.
Namun, tudingan tersebut merupakan keterangan dan klaim dari pihak yang bersangkutan yang masih harus dibuktikan dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut.
Andi juga menyampaikan bahwa pihaknya pernah melaporkan dugaan peredaran oli palsu tersebut dan mengklaim telah menyerahkan contoh produk kepada pihak terkait.
Fakta mengenai tudingan tersebut, termasuk dugaan keterlibatan maupun perlindungan pihak tertentu, tetap memerlukan pembuktian yang sah dan tidak dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum terdapat putusan atau bukti yang menguatkannya.
Dugaan Persoalan Pajak Ikut Disinggung
Selain persoalan produk, Andi juga mengungkapkan bahwa pihaknya pernah mencari informasi mengenai kewajiban perpajakan perusahaan yang dikaitkan dengan Edy Chao.
Ia mengklaim memperoleh informasi mengenai persoalan pembayaran pajak perusahaan tersebut.
Namun, informasi tersebut juga masih perlu dikonfirmasi kepada otoritas perpajakan maupun pihak perusahaan yang bersangkutan.
Ada Laporan Konsumen
Andi juga mengatakan pihaknya menerima laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran oli palsu tersebut.
Menurutnya, terdapat konsumen yang mengaku mengalami kerugian setelah menggunakan produk yang diduga palsu.
Ia menyebut bahkan pernah menerima informasi mengenai kendaraan yang mengalami kerusakan setelah menggunakan oli yang diduga palsu.
Klaim tersebut tentunya perlu dibuktikan melalui pemeriksaan produk, kondisi kendaraan, hubungan sebab-akibat serta keterangan ahli.
Purbaya: Jangan Hanya Berpegang pada Dalih Tidak Tahu
Ketua DPW Purbaya Kalimantan Barat, Rizal Karyansyah, S.H., yang mengikuti perkembangan perkara tersebut, meminta seluruh fakta diuji secara menyeluruh.
Menurut Rizal, keterangan bahwa terdakwa tidak mengetahui produk tersebut palsu tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan.
“Menurut ahli, apabila Edy Chao tidak tahu bahwa oli yang dipesan, dibeli, dan diedarkannya merupakan oli palsu, itu tidak serta-merta dapat dikatakan seperti itu. Harus dilihat dari fakta-fakta persidangan secara menyeluruh, rangkaian perbuatannya, serta keyakinan majelis hakim,” ujar Rizal.
Ia meminta majelis hakim melihat seluruh rangkaian transaksi, mulai dari bagaimana barang diperoleh, siapa pemasoknya, siapa yang melakukan pembayaran, bagaimana barang disimpan dan bagaimana produk tersebut didistribusikan.
“Jangan sampai perkara ini hanya dibangun dari satu alasan bahwa terdakwa tidak tahu barang itu palsu. Semua fakta harus diuji,” katanya.
Potensi TPPU Diminta Ditelusuri Jika Ada Bukti
Rizal juga menyinggung kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang apabila dalam proses penyidikan maupun persidangan ditemukan bukti mengenai aliran dana yang berasal dari tindak pidana.
Menurutnya, dugaan TPPU tidak boleh langsung disimpulkan, tetapi harus ditelusuri berdasarkan bukti transaksi dan aliran dana.
“Kalau dari fakta persidangan nantinya ditemukan adanya aliran uang dari hasil kejahatan atau keuntungan yang berasal dari bisnis tersebut, jangan berhenti hanya pada perkara oli palsunya. Harus dilihat juga apakah ada tindak pidana pencucian uang atau TPPU,” ujarnya.
Ia menegaskan, penerapan TPPU harus berdasarkan pembuktian, termasuk apabila ditemukan adanya upaya menyamarkan, mengalihkan atau menggunakan hasil tindak pidana untuk kepentingan lain.
Menunggu Pembuktian di Persidangan
Perkara ini pada akhirnya masih berada dalam proses hukum. Seluruh keterangan saksi, ahli, dokumen, barang bukti serta keterangan terdakwa harus dinilai secara menyeluruh oleh majelis hakim.
Rizal meminta proses persidangan berjalan objektif dan tidak mengabaikan fakta yang muncul.
“Pada akhirnya, kita serahkan kepada majelis hakim untuk menilai seluruh fakta persidangan. Jangan sampai ada fakta yang terlewat hanya karena terdakwa mengatakan tidak tahu. Yang paling penting adalah kebenaran materiil dan keadilan bagi masyarakat yang menjadi konsumen,” ujarnya.
Dengan demikian, dalih tidak mengetahui bahwa produk yang diperjualbelikan merupakan oli palsu masih menjadi bagian dari perdebatan yang harus diuji melalui pembuktian di pengadilan.
Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
0 Komentar