PONTIANAK — Dugaan perkara penggelapan dana dengan nilai kerugian yang disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar kembali menjadi perhatian. Perkara yang dilaporkan ke Polda Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut disebut telah berjalan sekitar 15 bulan, namun hingga kini pihak pelapor masih mempertanyakan kepastian perkembangan dan status hukum perkara.
Desakan agar perkara segera dituntaskan disampaikan Rusliadi, Lawyer Muda Kalimantan Barat, yang bertindak sebagai kuasa hukum Handoko, pihak yang disebut sebagai korban.
Rusliadi meminta penyidik Polda Kalbar memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Menurutnya, apabila berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan telah ditemukan bukti yang cukup serta unsur tindak pidana terpenuhi, maka proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Apabila dalam proses dan waktu yang panjang penyidik Polda Kalbar menemukan ada indikasi dugaan keterlibatan Pemda, periksa dong. Jangan takut. Kemudian tetapkan tersangka kalau memang ada kerugian negara di situ,” tegas Rusliadi saat konferensi pers di Kantor Lawyer Muda Kalbar, Jalan Merapi, Pontianak.
Berkaitan dengan Suplai Material Proyek
Menurut keterangan kuasa hukum, dugaan perkara tersebut berkaitan dengan persoalan dana dalam kegiatan suplai material untuk sejumlah proyek pembangunan.
Beberapa proyek yang disebut antara lain SMP Negeri 2 Paloh, SMP Negeri 6 Sejangkung, SDN 16 Jelutung, dan Puskesmas Sajak.
Namun, keterkaitan sejumlah proyek tersebut dengan dugaan tindak pidana masih perlu dibuktikan melalui proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terkait.
Rusliadi menyatakan perkara telah ditangani penyidik Polda Kalbar. Ia juga mengklaim bahwa dalam proses penanganannya telah ditemukan alat bukti yang menurut pihaknya dapat menjadi dasar untuk mendalami dugaan tindak pidana.
Meski demikian, apakah alat bukti tersebut telah memenuhi standar kecukupan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum acara pidana.
15 Bulan Dinilai Terlalu Lama Tanpa Kejelasan
Rusliadi menilai waktu penanganan perkara yang disebut telah mencapai sekitar 15 bulan perlu mendapatkan perhatian dari jajaran pimpinan Polda Kalbar.
Menurutnya, masyarakat yang melaporkan suatu perkara berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menegaskan, desakan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan penyidik dalam menentukan status seseorang.
Sebaliknya, ia meminta agar penyidik bekerja secara profesional berdasarkan bukti dan fakta hukum.
“Jangan sampai ada hutang perkara. Kapolda Kalbar wajib menuntaskan hal tersebut, terlebih lagi unsur pidananya sudah mencukupi,” ujar Rusliadi.
Ia menambahkan, apabila setelah pemeriksaan ternyata unsur pidana tidak terpenuhi, maka hal tersebut juga perlu dijelaskan secara terbuka kepada pihak pelapor berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
Kapolda Baru Diminta Beri Atensi
Rusliadi berharap Kapolda Kalbar memberikan perhatian terhadap perkara tersebut dan memastikan proses penanganannya berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari intervensi.
Menurutnya, lamanya proses penanganan laporan harus menjadi bahan evaluasi internal apabila memang terdapat kendala dalam proses penyidikan.
“15 bulan tanpa kepastian hukum harusnya ini jadi catatan khusus untuk Kapolda baru. Jangan sampai ini jadi hutang perkara. Tuntaskan demi kepastian hukum,” tegasnya.
Ia juga meminta agar apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara, penyidik tidak ragu melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan.
Namun, setiap pihak yang disebut maupun diperiksa tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan pembelaan. Penetapan seseorang sebagai tersangka juga harus didasarkan pada bukti yang sah dan prosedur hukum, bukan semata-mata berdasarkan tuduhan atau pernyataan salah satu pihak.
Pihak Terlapor dan Polda Kalbar Belum Memberikan Klarifikasi
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Polda Kalbar mengenai perkembangan terbaru perkara tersebut, termasuk mengenai status penyelidikan atau penyidikan, kecukupan alat bukti, serta ada atau tidaknya pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pihak-pihak lain yang disebut dalam perkara, termasuk instansi maupun pihak yang diduga berkaitan dengan persoalan tersebut, juga belum memberikan keterangan resmi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polda Kalbar, pihak terlapor, pemerintah daerah maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara ini.
Perlu ditegaskan, informasi mengenai dugaan penggelapan dana tersebut masih merupakan klaim dari pihak pelapor atau kuasa hukumnya. Belum adanya penetapan tersangka juga berarti belum dapat disimpulkan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana.
Kepastian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah kerugian benar-benar terjadi harus ditentukan berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti yang sah, dan proses hukum yang berlaku.
Fredy Legito
0 Komentar