Gambar ini memperlihatkan tangkapan layar unggahan dari akun grup “SEKAYAM RAYA INFORMASI” yang dibagikan oleh pengguna bernama RANY EVELYN, 21 menit sebelum berita ini disusun. Unggahan tersebut menyertakan foto YOHANES AMLAN sedang duduk di meja bersama sejumlah dokumen, serta foto berkas surat yang belum ditandatangani.
Yohanes Amlan Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polsek Sekayam, Bantah Tuduhan Perampasan Tanah Warisan dan Keberatan Foto Dipublikasikan Tanpa Izin
SANGGAU, KALIMANTAN BARAT – Yohanes Amlan secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke Polsek Sekayam, Kabupaten Sanggau, setelah dirinya mengaku menjadi sasaran unggahan di media sosial Facebook yang dinilai merugikan kehormatan, nama baik, serta reputasinya.
Laporan tersebut dibuat menyusul adanya unggahan yang diduga dipublikasikan oleh akun Facebook bernama Ellie Olivia. Menurut Yohanes Amlan, unggahan tersebut memuat foto dirinya tanpa izin dan disertai narasi yang berisi caci maki, tuduhan, fitnah, hasutan, serta pernyataan yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta.
Yohanes Amlan menegaskan dirinya sangat keberatan karena selain fotonya dipublikasikan tanpa persetujuan, ia juga dituduh telah merampas tanah milik pihak lain. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar dan telah mencemarkan nama baiknya di hadapan masyarakat.
"Saya sangat tidak menerima unggahan tersebut. Foto saya diposting tanpa izin dan disertai kata-kata yang menurut saya sangat tidak pantas. Saya juga dituduh merampas tanah, padahal tanah atau lahan yang dipersoalkan merupakan tanah warisan keluarga yang memiliki riwayat kepemilikan yang jelas," ujar Yohanes Amlan.
Ia menjelaskan bahwa tanah yang dipersoalkan merupakan tanah warisan dari Garak dan Puguk yang diwariskan kepada kedua putri mereka, yakni Satai sebagai putri sulung dan Lenyut sebagai putri kedua.
Menurut Yohanes Amlan, apabila benar terdapat dugaan perampasan tanah sebagaimana dituduhkan, maka hal tersebut seharusnya dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan disampaikan melalui media sosial dengan narasi yang dapat menimbulkan opini negatif di tengah masyarakat.
"Kalau memang benar ada perampasan, silakan dibuktikan melalui jalur hukum. Kalau ada pihak yang merasa ditipu atau dirugikan, laporkan kepada aparat penegak hukum. Negara kita adalah negara hukum. Jangan menyampaikan tuduhan atau fitnah di media sosial tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Selain itu, Yohanes Amlan juga mempersoalkan penggunaan fotonya yang diunggah tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan. Menurutnya, tindakan tersebut telah memperluas penyebaran informasi yang dianggap merugikan dirinya.
Ia berharap aparat kepolisian dapat menindaklanjuti laporannya secara profesional dengan memeriksa seluruh pihak terkait, mengumpulkan alat bukti elektronik, memeriksa saksi-saksi, serta menelusuri isi unggahan yang dipersoalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Yohanes Amlan juga mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial merupakan hak setiap warga negara, namun penggunaannya tetap harus memperhatikan batasan hukum, etika, serta hak orang lain agar tidak menimbulkan kerugian terhadap kehormatan maupun reputasi seseorang.
Secara hukum, dugaan perbuatan tersebut dapat menjadi objek penyelidikan apabila seluruh unsur tindak pidananya terpenuhi. Ketentuan yang dapat menjadi dasar penilaian antara lain Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencemaran, Pasal 434 KUHP mengenai fitnah, serta Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui sistem elektronik.
Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya dugaan ancaman melalui media elektronik, penyidik juga dapat mempertimbangkan penerapan Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE, sepanjang seluruh unsur tindak pidananya terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah.
Penentuan pasal yang akan diterapkan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi, barang bukti elektronik, serta fakta hukum yang ditemukan selama proses penegakan hukum berlangsung.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut sebagai pemilik akun Facebook Ellie Olivia belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi atas laporan yang telah disampaikan Yohanes Amlan.
Hak Jawab dan Hak Klarifikasi
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Setiap penjelasan, bantahan, maupun keterangan tambahan yang disampaikan akan dimuat secara proporsional sebagai bentuk pemberitaan yang berimbang, akurat, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Sumber: Yohanes Amlan
0 Komentar