YLBHI Kecam Pernyataan Presiden Soal "Londo Ireng", Nilai Berpotensi Mengancam Ruang Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat

JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan kecaman terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut wartawan, pengamat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan istilah "Londo Ireng". Menurut YLBHI, pernyataan tersebut bukan sekadar persoalan pilihan diksi, tetapi dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap iklim demokrasi, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hak-hak sipil di Indonesia.

Ketua Umum YLBHI, Muhamad Isnur, menilai pelabelan terhadap kelompok-kelompok yang selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial dapat menciptakan persepsi bahwa pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah kelompok yang tidak loyal kepada bangsa, bekerja untuk kepentingan asing, atau bahkan dianggap sebagai pengkhianat negara.

Menurut Isnur, narasi semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, berserikat, berkumpul, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

"Kritik terhadap pemerintah bukan pengkhianatan terhadap negara. Pemerintah bukan negara dan presiden bukan republik," tegas Muhamad Isnur dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).

YLBHI menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, penyampaian kritik seharusnya dipandang sebagai kontribusi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sebagai bentuk permusuhan terhadap negara.

Lebih lanjut, Isnur mengingatkan bahwa setiap pernyataan yang disampaikan oleh seorang presiden memiliki pengaruh besar terhadap persepsi publik maupun perilaku aparatur negara. Karena itu, penggunaan istilah yang berpotensi memberikan stigma terhadap kelompok tertentu dinilai perlu menjadi perhatian serius.

Menurut YLBHI, penyebutan wartawan, pengamat, akademisi, dan LSM dengan istilah tersebut dikhawatirkan dapat ditafsirkan sebagai legitimasi bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengawasan berlebihan, intimidasi, pembatasan aktivitas, bahkan tindakan kriminalisasi terhadap individu atau kelompok yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Isnur juga menilai kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Ia menyebut dalam berbagai kesempatan sebelumnya masih terdapat laporan mengenai dugaan intimidasi, kekerasan, maupun kriminalisasi terhadap jurnalis, pembela hak asasi manusia, mahasiswa, serta masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya melalui jalur yang sah.

Atas dasar itu, YLBHI mendesak pemerintah agar terus menjaga ruang demokrasi, menghormati kebebasan pers, menjamin kebebasan akademik, serta melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

YLBHI juga mengingatkan bahwa negara demokratis membutuhkan ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Perbedaan pandangan maupun kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati selama disampaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun Presiden Prabowo Subianto terkait pernyataan YLBHI tersebut. Redaksi membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.