YLBH LMRRI Kalbar Soroti Hak Masyarakat atas Listrik, Yayat Darmawi Tegaskan Negara Wajib Menjamin Pasokan yang Andal dan Berkeadilan
PONTIANAK – Ketua DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih Republik Indonesia (YLBH LMRRI) Provinsi Kalimantan Barat, Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., menegaskan bahwa tenaga listrik merupakan cabang produksi yang sangat penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga penguasaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Yayat Darmawi, konstitusi telah memberikan mandat yang jelas bahwa sektor-sektor strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, termasuk penyediaan tenaga listrik, tidak boleh dikelola semata-mata untuk kepentingan bisnis, melainkan harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Salah satu sektor yang termasuk di dalamnya adalah ketenagalistrikan, sehingga negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin ketersediaan listrik bagi seluruh masyarakat," ujar Yayat Darmawi.
Ia menjelaskan bahwa tata kelola penyediaan tenaga listrik di Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan sistem ketenagalistrikan nasional.
Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyediaan tenaga listrik berada di bawah penguasaan negara dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara berkeadilan.
Yayat menambahkan, meskipun negara membuka ruang bagi keterlibatan badan usaha swasta, badan usaha milik daerah, maupun koperasi dalam penyediaan tenaga listrik, tanggung jawab utama tetap berada di tangan negara.
"Peran swasta hanya bersifat mendukung. Negara tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan listrik yang layak, berkualitas, dan berkesinambungan," tegasnya.
Selain aspek penyediaan, Yayat juga mengingatkan pentingnya penerapan standar keselamatan dalam setiap instalasi tenaga listrik.
Menurutnya, setiap instalasi wajib memenuhi persyaratan teknis dan standar keselamatan guna melindungi masyarakat, lingkungan, serta menjamin keandalan sistem kelistrikan.
"Seluruh instalasi tenaga listrik wajib memenuhi standar keselamatan dan harus memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). Hal ini bukan hanya menyangkut aspek administrasi, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa manusia dan perlindungan lingkungan," jelasnya.
Lebih lanjut, Yayat menekankan bahwa masyarakat sebagai konsumen juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
Hak tersebut meliputi memperoleh pelayanan listrik secara terus-menerus, mendapatkan mutu pelayanan yang baik, keandalan pasokan listrik, serta memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Hak masyarakat bukan hanya mendapatkan sambungan listrik, tetapi juga memperoleh pelayanan yang berkualitas dan andal. Apabila terjadi gangguan atau pemadaman akibat kelalaian penyelenggara, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ungkapnya.
Yayat Darmawi berharap seluruh penyelenggara ketenagalistrikan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurutnya, listrik saat ini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga kehidupan sosial.
"Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memastikan pelayanan listrik benar-benar diberikan secara optimal, adil, merata, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan," pungkas Yayat Darmawi.
Fredy Legito
0 Komentar