YLBH LMRRI Kalbar Kawal Permohonan Penangguhan Penahanan Teguh dan Titus, Soroti Dugaan Penadahan dan Desak Penegakan Hukum Berjalan Adil

SANGGAU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) LMRRI Kalimantan Barat terus mengawal proses hukum yang menjerat Teguh dan Titus dalam perkara dugaan pencurian buah kelapa sawit di areal PT Mitra Karya Sentosa (MKS), Kabupaten Sanggau. Selain memberikan pendampingan hukum kepada keluarga, YLBH LMRRI Kalbar juga menyoroti penanganan perkara yang dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pengurus DPD YLBH LMRRI Kalbar, Yohannes Amlan, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih mengupayakan permohonan penangguhan penahanan bagi Teguh dan Titus. Namun, menurutnya, sampai saat ini belum terdapat kepastian maupun titik terang atas permohonan tersebut.

Yohannes menjelaskan bahwa kendaraan yang berkaitan dengan perkara tersebut hingga kini masih diamankan di Polres Sanggau. Sementara itu, sopir dan kernet yang sebelumnya turut diamankan telah dibebaskan.

Menurutnya, terdapat persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum, yakni belum diprosesnya pihak yang diduga sebagai penadah atau pengepul barang, padahal dalam pandangannya penanganan perkara semestinya dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat apabila didukung alat bukti yang cukup.

"Permohonan penangguhan untuk Teguh dan Titus masih terus kami upayakan. Namun sampai saat ini belum ada kepastian. Kendaraan masih berada di Polres Sanggau, sementara sopir dan kernet sudah dibebaskan. Yang menjadi pertanyaan kami adalah mengapa pihak yang diduga sebagai penadah atau pengepul belum diproses sesuai ketentuan hukum apabila memang terdapat alat bukti yang cukup," ujar Yohannes.

Ia menilai bahwa dalam berbagai perkara dugaan pencurian, perhatian aparat penegak hukum lebih sering tertuju kepada pelaku yang diduga melakukan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP. Sementara itu, dugaan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP dinilai juga harus memperoleh perhatian yang sama apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Menurut Yohannes, keberadaan penadah memiliki peran penting dalam mata rantai tindak pidana terhadap barang hasil kejahatan.

"Jika tidak ada pihak yang membeli atau menampung barang hasil kejahatan, maka ruang gerak pelaku pencurian juga akan semakin sempit. Karena itu, penegakan hukum semestinya tidak hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga pihak yang diduga menerima atau memperjualbelikan barang hasil tindak pidana apabila didukung alat bukti yang cukup," katanya.

Yohannes menjelaskan bahwa tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang mengatur mengenai setiap orang yang membeli, menerima, menyimpan, menjual, menggadaikan, mengangkut, atau menguasai barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Selain itu, KUHP juga mengatur:

• Pasal 481 KUHP, mengenai penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan (penadah profesional) dengan ancaman pidana yang lebih berat.
• Pasal 482 KUHP, mengenai penadahan ringan terhadap barang dengan nilai tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan bahwa unsur penting tindak pidana penadahan meliputi adanya barang hasil tindak pidana, pengetahuan atau patut menduga bahwa barang berasal dari kejahatan, serta adanya tindakan menerima, membeli, menyimpan, menjual, atau mengalihkan barang tersebut.

Meski demikian, Yohannes mengingatkan bahwa setiap dugaan kelalaian maupun penyimpangan dalam penanganan perkara harus dibuktikan melalui mekanisme hukum dan pengawasan yang berlaku.

"Apabila memang terdapat alat bukti yang cukup menurut hukum acara pidana, maka seluruh pihak yang diduga terlibat hendaknya diproses secara profesional, transparan, dan tanpa membeda-bedakan. Namun apabila ada dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara, hal itu juga harus dibuktikan melalui mekanisme pengawasan dan proses hukum yang berlaku, bukan hanya berdasarkan asumsi," tegasnya.

Sebelumnya Orang Tua Ajukan Penangguhan Penahanan

Sebelumnya Orang tua kedua tersangka secara resmi mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan kepada Polres Sanggau. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Polda Kalimantan Barat, Irwasda Polda Kalbar, dan Kabid Propam Polda Kalbar sebagai bentuk permohonan agar proses hukum berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan berkeadilan.

Penyerahan surat dilakukan dengan pendampingan tim hukum DPD YLBH LMRRI Kalbar yang terdiri dari Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., Kusnandar Darmawi, S.Psi., Fredy Legito, A.Md.Kom., Yohannes Amlan, dan Subandi.

Dalam permohonan tersebut, kedua orang tua menyatakan kesediaannya menjadi penjamin bagi anak-anak mereka selama proses hukum berlangsung. Mereka berkomitmen menghadirkan para tersangka setiap kali dibutuhkan penyidik, serta menjamin tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatan yang disangkakan.

Selain menyerahkan permohonan, keluarga juga meminta penjelasan mengenai kronologi penangkapan, lokasi kejadian, alat bukti yang dimiliki penyidik, hingga alasan adanya perbedaan perlakuan terhadap pihak-pihak yang berada di dalam kendaraan yang sama saat peristiwa tersebut terjadi.

Mereka berharap seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak serta menghindari munculnya berbagai persepsi di tengah masyarakat.

Harapan Orang Tua

Apui, orang tua salah satu tersangka, berharap permohonan penangguhan penahanan dapat dikabulkan.

"Harapan kami selaku orang tua, semoga permohonan penangguhan penahanan yang telah kami ajukan dapat dikabulkan oleh pihak kepolisian."

Ia menegaskan bahwa keluarga siap membina dan mengawasi anaknya apabila permohonan tersebut dikabulkan.

"Kami berharap isi surat permohonan ini dapat menjadi pertimbangan. Kami sebagai orang tua berkomitmen membina dan mengawasi anak kami agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Kami berharap mereka diberikan kesempatan menjalani proses hukum dengan tetap berada di tengah keluarga."

Apui juga berharap perusahaan melakukan evaluasi terhadap oknum petugas keamanan apabila ditemukan tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

"Kami berharap perusahaan melakukan evaluasi terhadap oknum security apabila memang ditemukan tindakan yang tidak sesuai tugasnya. Petugas keamanan seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif, menjaga situasi tetap kondusif, serta menghormati masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan."

Penangguhan Penahanan Merupakan Hak Tersangka

Kuasa hukum keluarga, Kusnandar Darmawi, S.Psi., menegaskan bahwa permohonan penangguhan penahanan merupakan hak setiap tersangka sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurutnya, pengajuan tersebut bukan untuk menghambat penyidikan, melainkan bentuk penggunaan hak hukum yang dijamin undang-undang.

"Klien kami tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan siap mengikuti setiap tahapan penyidikan. Permohonan penangguhan ini diajukan dengan harapan penyidik juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, asas praduga tak bersalah, serta adanya jaminan dari pihak keluarga," ujarnya.

Pendampingan Hingga Perkara Berkekuatan Hukum Tetap

Yohannes Amlan menegaskan YLBH LMRRI Kalbar akan terus memberikan pendampingan hukum hingga perkara memperoleh kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, seluruh proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan persamaan di hadapan hukum.

"Kami akan terus mengawal perkara ini secara profesional. Kami juga membuka ruang komunikasi dengan seluruh pihak agar penanganan perkara berlangsung objektif, transparan, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan," tegas Yohannes.

Hak Jawab

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi memberikan kesempatan kepada Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat, PT Mitra Karya Sentosa (MKS), maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk menggunakan hak jawab dan hak klarifikasi sehingga pemberitaan tetap berimbang, akurat, dan sesuai dengan fakta hukum yang berlaku.

(Fredy Legito)