JAKARTA — Polemik mengenai tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi perhatian publik setelah Presiden menyampaikan peringatan keras terkait pertanggungjawaban para mantan pimpinan BUMN atas berbagai persoalan yang terjadi pada masa lalu. Pernyataan tersebut memicu semakin kuatnya dorongan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan perusahaan-perusahaan pelat merah.
Dalam berbagai pemberitaan, sejumlah kalangan menilai evaluasi terhadap BUMN tidak cukup hanya dilakukan melalui restrukturisasi perusahaan, tetapi juga perlu disertai penelusuran terhadap proses pengambilan kebijakan, penggunaan anggaran negara, hingga dugaan penyimpangan apabila ditemukan berdasarkan hasil audit maupun penyelidikan aparat penegak hukum.
Selama beberapa tahun terakhir, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengusung program transformasi BUMN dengan nilai utama AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Program tersebut diklaim bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan negara agar lebih profesional, transparan, dan kompetitif.
Namun, seiring bergantinya pemerintahan, muncul berbagai kritik terkait kondisi sejumlah BUMN yang dinilai masih menghadapi persoalan serius, mulai dari tingginya beban utang, rendahnya produktivitas sejumlah anak perusahaan, hingga berbagai perkara hukum yang menyeret oknum pejabat maupun direksi perusahaan pelat merah.
Audit Menyeluruh Dinilai Penting
Sejumlah pengamat menilai audit investigatif terhadap BUMN merupakan langkah penting untuk memastikan apakah terdapat kerugian negara yang disebabkan oleh risiko bisnis yang wajar atau justru akibat penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, maupun dugaan tindak pidana korupsi.
Dalam hukum korporasi dikenal prinsip Business Judgment Rule, yaitu perlindungan terhadap direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik dan sesuai ketentuan. Namun apabila ditemukan unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau keuntungan pribadi, maka persoalan tersebut dapat masuk dalam ranah pidana.
Karena itu, berbagai kalangan menilai setiap dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui audit independen dan proses hukum yang objektif, tanpa mengedepankan asumsi ataupun opini.
Penegakan Hukum Harus Berdasarkan Bukti
Pakar hukum pidana mengingatkan bahwa pemeriksaan terhadap mantan pejabat negara maupun mantan pimpinan BUMN merupakan hal yang dimungkinkan apabila terdapat alat bukti yang cukup.
Di sisi lain, aparat penegak hukum juga tetap berkewajiban menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, setiap dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, audit, serta pembuktian di pengadilan.
Restrukturisasi BUMN
Pemerintah saat ini diketahui tengah melakukan penataan besar-besaran terhadap struktur BUMN dengan melakukan evaluasi terhadap ratusan anak perusahaan yang dinilai tidak produktif.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki tata kelola, mengurangi beban keuangan negara, serta memperkuat fungsi BUMN sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Berbagai pihak berharap restrukturisasi tidak hanya berorientasi pada pengurangan jumlah perusahaan, tetapi juga diiringi dengan transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum terhadap setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan.
Transparansi Dinilai Menjadi Kunci
Pengamat ekonomi menilai pengelolaan BUMN harus dilakukan secara terbuka karena perusahaan negara mengelola aset publik dalam jumlah sangat besar.
Oleh karena itu, setiap kebijakan strategis, penggunaan anggaran, penempatan direksi maupun komisaris, hingga pelaksanaan proyek-proyek bernilai besar diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.
Apabila hasil audit menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum, proses penegakan hukum diharapkan berjalan secara profesional, independen, dan tidak tebang pilih. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan bukti adanya pelanggaran, maka pihak-pihak yang diperiksa juga berhak memperoleh kepastian hukum.
Dengan demikian, evaluasi terhadap tata kelola BUMN diharapkan tidak hanya menjadi momentum pembenahan kelembagaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Fredy Legito
0 Komentar