Warga Murka, Lanting Diduga Digunakan untuk Aktivitas PETI di Sungai Boyan Dibakar Massa: Polisi Ungkap Dugaan Pemicu, Masyarakat Desak Penertiban Tambang Ilegal

SANGGAU, KALIMANTAN BARAT – Gelombang penolakan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Boyan, Desa Pampang Dua, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, memuncak. Sejumlah lanting yang diduga digunakan sebagai sarana aktivitas PETI dilaporkan dibakar oleh sekelompok warga pada Senin (20/7/2026).

Peristiwa tersebut menjadi perhatian luas setelah rekaman video pembakaran beredar dan viral di berbagai platform media sosial. Dalam video yang beredar tampak sekelompok warga mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas PETI di tepian Sungai Boyan sebelum terjadi aksi pembakaran terhadap sejumlah lanting.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi mengenai jumlah lanting yang terbakar maupun identitas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi tersebut.

Berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, aksi tersebut diduga dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga terhadap aktivitas PETI yang dinilai telah berlangsung cukup lama dan diduga menyebabkan pencemaran Sungai Boyan. Sungai tersebut diketahui menjadi salah satu sumber air dan penopang aktivitas masyarakat di wilayah sekitar.

Warga menilai aktivitas tambang emas tanpa izin tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu keberlangsungan ekosistem sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Sejumlah elemen masyarakat juga menilai upaya penanganan terhadap aktivitas tambang ilegal masih belum memberikan hasil yang optimal. Kondisi tersebut diduga memicu keresahan yang kemudian berkembang menjadi aksi spontan sebagai bentuk protes terhadap maraknya aktivitas PETI di kawasan tersebut.

Menanggapi peristiwa itu, masyarakat meminta seluruh instansi yang memiliki kewenangan, termasuk aparat kepolisian, TNI, pemerintah daerah, instansi kehutanan, serta instansi lingkungan hidup untuk segera mengambil langkah konkret melakukan penertiban terhadap aktivitas PETI di Sungai Boyan.

Menurut masyarakat, penanganan persoalan PETI memerlukan koordinasi lintas sektor agar penegakan hukum dapat berjalan efektif, menyeluruh, dan berkesinambungan.

"Semua pihak yang memiliki kewenangan harus segera turun ke lapangan. Aktivitas PETI tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian negara karena berlangsung di luar mekanisme perizinan yang sah," ungkap salah seorang pemerhati persoalan lingkungan.

Masyarakat juga berharap kepemimpinan baru di lingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memberikan perhatian serius terhadap persoalan PETI yang hingga kini masih menjadi sorotan di berbagai daerah.

Selain melakukan penertiban terhadap aktivitas di lapangan, masyarakat berharap aparat penegak hukum turut melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga berada di balik rantai aktivitas tambang ilegal, termasuk apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya pemodal, penampung hasil tambang, maupun pihak lain yang diduga terlibat, sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Polisi: Reaksi Massa Dipicu Dugaan Aktivitas PETI yang Terus Berlangsung

Kapolsek Meliau IPTU Supar membenarkan adanya peristiwa pembakaran sejumlah lanting tersebut.

Menurutnya, aktivitas PETI di wilayah tersebut disebut masih terus berlangsung meskipun pihak kepolisian telah berulang kali melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada masyarakat.

"Karena imbauan ini tidak diindahkan oleh sebagian pelaku PETI, sehingga memicu reaksi keras dari warga yang merasa dampak pencemaran sungai semakin meresahkan," ujar IPTU Supar.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Polsek Meliau telah melaksanakan berbagai langkah preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, hingga pemasangan spanduk larangan melakukan aktivitas PETI di sejumlah desa yang dianggap rawan, termasuk Desa Pampang Dua.

Kapolsek menegaskan pihaknya secara konsisten mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin karena selain bertentangan dengan ketentuan hukum, juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

"Kami terus melakukan langkah preventif melalui sosialisasi, patroli, dan pemasangan banner larangan PETI. Masyarakat kami imbau untuk tidak melakukan penambangan emas tanpa izin karena merusak lingkungan dan memiliki konsekuensi hukum," tegas IPTU Supar.

Peristiwa pembakaran lanting tersebut kini menjadi perhatian publik. Di satu sisi masyarakat mendesak aparat segera menindak aktivitas PETI yang diduga masih berlangsung, sementara di sisi lain berbagai pihak juga berharap proses hukum terhadap aksi pembakaran tetap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Hak Jawab dan Hak Klarifikasi

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang Hak Jawab dan Hak Klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut atau merasa berkepentingan dalam pemberitaan ini. Setiap klarifikasi atau penjelasan yang disampaikan akan dimuat secara proporsional sebagai bentuk penerapan prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Fredy Legito