JAKARTA – Aksi gotong royong masyarakat Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp1 miliar untuk memperbaiki jalan dan Jembatan Enang-Enang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa pembangunan permanen tetap akan menjadi tanggung jawab pemerintah demi menjamin keselamatan masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menyampaikan bahwa pemerintah mengapresiasi semangat swadaya masyarakat. Namun demikian, perbaikan infrastruktur, khususnya jembatan, harus memenuhi standar teknis dan keselamatan sehingga tidak menimbulkan risiko bagi pengguna jalan.
Menurutnya, program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah tetap akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Program pembangunan tetap akan kami laksanakan karena menyangkut keselamatan masyarakat. Kami khawatir apabila perbaikan dilakukan secara swadaya tanpa standar teknis yang memadai, justru dapat membahayakan pengguna jembatan," ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Kementerian PU juga mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan aspek keselamatan dalam setiap upaya perbaikan infrastruktur.
Sementara itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menyampaikan bahwa penanganan darurat telah dilakukan melalui pemasangan perkuatan sementara (shoring) pada struktur Jembatan Enang-Enang.
Plt. Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, menjelaskan bahwa saat ini jembatan sudah dapat difungsikan secara terbatas. Kendaraan roda dua serta kendaraan roda empat dengan muatan maksimal lima ton diperbolehkan melintas pada siang hari, sedangkan kendaraan berat dan angkutan umum masih dibatasi demi menjaga keamanan konstruksi.
Selain penanganan sementara, pemerintah juga mempercepat tahapan perencanaan pembangunan jembatan permanen. Desain teknis akan disiapkan pada tahun 2026 agar pekerjaan fisik dapat dimulai pada tahun 2027.
"Jembatan permanen sebenarnya telah masuk dalam program pembangunan tahun 2027. Namun melihat kondisi yang ada, proses perencanaannya akan dipercepat agar pelaksanaan fisik dapat segera direalisasikan sesuai jadwal," jelas Zulkarnaini.
Sebagaimana diketahui, Jalan dan Jembatan Enang-Enang merupakan jalur strategis yang menghubungkan wilayah Bireuen dengan Aceh Tengah. Infrastruktur tersebut mengalami kerusakan parah akibat bencana yang terjadi pada akhir November 2025.
Selama beberapa bulan pascabencana, kondisi akses yang rusak menghambat aktivitas masyarakat, distribusi logistik, hingga perekonomian daerah. Kondisi tersebut mendorong warga untuk bergotong royong mengumpulkan dana sekitar Rp1 miliar sebagai bentuk kepedulian agar akses transportasi dapat kembali digunakan.
Langkah swadaya masyarakat tersebut menuai apresiasi luas sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur publik tetap harus dilakukan sesuai standar teknis, regulasi, dan aspek keselamatan sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar