Breaking News

Wamenhan Donny Ermawan Resmi Pimpin Universitas Republik Indonesia, Rangkap Jabatan Kembali Jadi Sorotan Publik

Wamenhan Donny Ermawan Resmi Pimpin Universitas Republik Indonesia, Rangkap Jabatan Kembali Jadi Sorotan Publik


JAKARTA – Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto kembali mendapat amanah baru di lingkungan pemerintahan. Selain menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Donny kini resmi dipercaya memimpin Universitas Republik Indonesia (URI) dengan posisi sebagai Gubernur Universitas.


Penunjukan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena Donny dipastikan tetap mempertahankan jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Dengan demikian, ia akan menjalankan dua posisi strategis secara bersamaan.


Donny menegaskan bahwa pengangkatannya sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia tidak akan mengurangi komitmennya dalam menjalankan tugas di Kementerian Pertahanan.


Menurutnya, terdapat keterkaitan antara fungsi Kementerian Pertahanan dengan Universitas Republik Indonesia, terutama dalam pengembangan pendidikan bela negara, pembentukan karakter kebangsaan, serta penguatan wawasan nasional.


Namun demikian, Donny belum menjelaskan secara rinci mekanisme pembagian waktu, tanggung jawab, maupun kewenangan dalam menjalankan kedua jabatan tersebut secara bersamaan.


Keberadaan URI Masih Jadi Perhatian


Di sisi lain, keberadaan Universitas Republik Indonesia (URI) juga masih menjadi sorotan.


Sejumlah anggota DPR sebelumnya mempertanyakan dasar hukum pendirian universitas tersebut, urgensi pembentukannya, hingga sumber pendanaan yang digunakan, mengingat keberadaan lembaga tersebut dinilai belum pernah dibahas secara terbuka bersama parlemen.


Selain itu, pemerintah hingga kini juga belum memberikan penjelasan lengkap mengenai struktur organisasi, fasilitas pendukung, mekanisme operasional, maupun hak keuangan yang melekat pada jabatan Gubernur Universitas Republik Indonesia.


Minimnya informasi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai tata kelola lembaga baru tersebut serta bagaimana mekanisme pengawasannya ke depan.


Efektivitas Rangkap Jabatan Dipertanyakan


Penunjukan Donny Ermawan sebagai Gubernur URI sekaligus tetap menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan kembali memunculkan diskusi mengenai praktik rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan.


Sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan dua jabatan strategis tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, maupun mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas di masing-masing institusi.


Hingga saat ini, pemerintah belum menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja, pembagian kewenangan, maupun pengaturan administratif atas rangkap jabatan tersebut.


Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana pemerintah memastikan kedua posisi yang diemban Donny Ermawan dapat dijalankan secara profesional, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.