Wali Kota Pontianak Tegas: Sekolah Dilarang Paksa Orang Tua Beli Seragam, Edi Kamtono Minta Masyarakat Berani Melapor

PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan tidak boleh ada satuan pendidikan yang mewajibkan siswa maupun orang tua membeli seragam atau perlengkapan sekolah tertentu sebagai syarat mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Penegasan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk memastikan dunia pendidikan bebas dari praktik yang berpotensi membebani masyarakat, khususnya keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Menurut Edi, pemerintah telah memberikan instruksi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak beserta seluruh kepala sekolah agar tidak menjadikan pembelian seragam maupun perlengkapan sekolah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta didik.

"Saya selalu mengingatkan kepada Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah untuk tidak memaksakan murid membeli atau memenuhi perlengkapan sekolah," tegas Edi.

Sekolah Tidak Boleh Jadikan Seragam sebagai Beban

Edi menegaskan, apabila pemerintah telah menyediakan bantuan perlengkapan sekolah kepada peserta didik, maka sekolah tidak memiliki alasan untuk kembali membebankan biaya tersebut kepada orang tua.

Menurutnya, tujuan bantuan pendidikan adalah memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala persoalan ekonomi.

"Selama pemerintah menyediakan, pemerintah yang menyiapkan itu, tidak boleh murid dipaksa," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi peringatan kepada seluruh satuan pendidikan agar menjalankan pelayanan pendidikan secara profesional, transparan, dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.

Masyarakat Diminta Tidak Takut Melapor

Wali Kota juga meminta masyarakat segera menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan sekolah yang masih mewajibkan pembelian seragam, atribut, atau perlengkapan sekolah tertentu.

Menurut Edi, setiap laporan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

"Kalau ada hal-hal seperti itu silakan laporkan. Nanti akan kita lakukan pengawasan," tegasnya.

Ia menekankan bahwa pengawasan merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh sekolah mematuhi kebijakan pemerintah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan.

Subsidi Silang Boleh, Asal Tidak Dipaksakan

Meski demikian, Edi menjelaskan sekolah masih diperbolehkan menerapkan mekanisme subsidi silang apabila dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan persetujuan bersama dengan orang tua siswa.

Namun mekanisme tersebut tidak boleh berubah menjadi kewajiban yang mengikat seluruh peserta didik, apalagi sampai menghambat hak anak memperoleh pendidikan.

"Selama ada kesepakatan, ada kemampuan, mekanisme subsidi silang silakan saja, selama itu tidak memberatkan. Tapi kalau sampai memberatkan dan memaksa, itu tidak wajib," jelasnya.

Pemkot Siapkan Berbagai Bantuan Pendidikan

Pemerintah Kota Pontianak juga telah mengalokasikan berbagai program bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Program tersebut meliputi bantuan beasiswa, seragam sekolah, buku, sepatu, hingga perlengkapan belajar lainnya agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi.

"Kita sudah ada beasiswa, sudah ada perlengkapan untuk warga yang tidak mampu, termasuk seragam, buku, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya," kata Edi.

Pendidikan Harus Bebas dari Praktik yang Memberatkan

Kebijakan ini menjadi pesan tegas bahwa sekolah sebagai penyelenggara pendidikan harus mengedepankan kepentingan peserta didik, bukan menambah beban ekonomi keluarga.

Pemerintah Kota Pontianak berharap seluruh sekolah mematuhi aturan tersebut sehingga proses pendidikan berlangsung secara adil, inklusif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk belajar tanpa tekanan biaya yang tidak semestinya.

Fredy Legito