PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mendorong perbankan untuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Edi Rusdi Kamtono saat memberikan arahan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak Tahun 2026 yang digelar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (8/7/2026).
Menurut Edi, perluasan akses pembiayaan produktif menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung penguatan sektor riil, terutama bagi pelaku UMKM yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh akses pembiayaan formal.
"Perluasan akses pembiayaan produktif menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung target pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan sektor keuangan dan inklusi keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045.
Menurutnya, program KUR merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah. Oleh karena itu, bank penyalur KUR diharapkan lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang layak menerima pembiayaan namun belum memperoleh akses layanan keuangan formal.
"Kita perlu memastikan bahwa program-program TPAKD benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam membuka akses KUR bagi pelaku usaha yang membutuhkan," jelasnya.
Edi juga menekankan pentingnya implementasi Roadmap TPAKD Kota Pontianak Tahun 2026–2030, yang diharapkan mampu menjadi pedoman dalam memperluas akses keuangan serta meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala , , menyampaikan bahwa dari 10 program kerja TPAKD Kota Pontianak Tahun 2025, sebanyak sembilan program telah terealisasi sesuai target bahkan mencapai lebih dari 100 persen.
Namun demikian, terdapat satu program yang belum mencapai target, yakni akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Berdasarkan data yang dipaparkan, dari target sebanyak 5.500 debitur KUR, realisasinya baru mencapai sekitar 4.800 debitur. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 700 debitur yang menjadi pekerjaan rumah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pada tahun 2026.
"Masih terdapat kekurangan sekitar 700 debitur. Karena ini terkait dengan perbankan, tentunya kami siap mendukung. Mari kita rapatkan dan diskusikan apa kendalanya sehingga di tahun 2026 dapat kita perbaiki bersama," ujar Rochma.
Pemerintah Kota Pontianak bersama OJK dan sektor perbankan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan merumuskan strategi yang lebih efektif agar penyaluran KUR semakin tepat sasaran, menjangkau lebih banyak pelaku usaha produktif, serta mampu menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Pontianak.
0 Komentar