Wagub Kalbar Krisantus Tegaskan Penguatan Tata Kelola Sawit, Optimalkan PAD dan Kawal Implementasi Ekspor Satu Pintu

PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat tata kelola industri kelapa sawit melalui peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, optimalisasi kontribusi sektor perkebunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang menjadi arah kebijakan pemerintah pusat melalui Danantara.

Penegasan tersebut disampaikan Krisantus saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (14/7/2026).

Dalam arahannya, Krisantus menegaskan bahwa keberadaan perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar.

Menurutnya, seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat, termasuk perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah maupun BUMN, wajib menghormati kearifan lokal serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jangan mentang-mentang BUMN atau perusahaan besar lalu mengabaikan kewajiban. Saudara beroperasi di Kalimantan Barat, maka harus menghormati masyarakat, mengikuti kearifan lokal, dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di daerah ini," tegas Krisantus.

Ia menilai keberadaan industri kelapa sawit harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan warga dan pembangunan yang berkelanjutan.

Soroti Pelaksanaan CSR

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan-perusahaan perkebunan.

Menurut Krisantus, masih ditemukannya kawasan permukiman yang kurang layak di sekitar wilayah operasional perusahaan menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab sosial perusahaan masih perlu ditingkatkan.

Ia meminta seluruh perusahaan agar melaksanakan program CSR secara tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

"Kalau masih ada kawasan kumuh di sekitar perusahaan, berarti pelaksanaan CSR belum berjalan optimal. Kehadiran perusahaan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan," ujarnya.

Optimalisasi Pajak Air Permukaan

Selain menyoroti aspek sosial, Krisantus juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP).

Menurutnya, potensi penerimaan daerah dari pemanfaatan sumber daya air masih sangat besar dan harus dioptimalkan melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan pengguna air permukaan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membentuk tim khusus yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna melakukan evaluasi terhadap penggunaan air permukaan oleh perusahaan.

Tim tersebut akan memastikan besaran pajak yang dibayarkan sesuai dengan volume penggunaan air yang sebenarnya.

"Kami akan membentuk tim untuk mengecek penggunaan air permukaan di perusahaan-perusahaan. Pembayaran pajak harus sesuai dengan penggunaan riil karena itu merupakan kewajiban perusahaan kepada negara dan pemerintah daerah," katanya.

Dukung Implementasi Ekspor Satu Pintu

Rapat koordinasi tersebut juga membahas implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang menjadi kebijakan pemerintah pusat melalui Danantara.

Menurut Krisantus, keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan dukungan seluruh pelaku usaha dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi serta menjaga kepentingan pembangunan daerah.

Ia berharap seluruh perusahaan dapat membangun sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah agar tata kelola industri kelapa sawit di Kalimantan Barat semakin tertib, transparan, profesional, dan berdaya saing.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mengawal implementasi kebijakan ini. Kami juga akan menjadwalkan pertemuan lanjutan agar seluruh perusahaan dapat hadir dan menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab demi kemajuan Kalimantan Barat," tegasnya.

Komitmen Bangun Industri Sawit Berkelanjutan

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, BUMN, dan perusahaan swasta dalam mewujudkan tata kelola industri kelapa sawit yang sehat, transparan, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkeadilan.

Selain mendukung peningkatan investasi dan daya saing sektor perkebunan, penguatan tata kelola tersebut juga diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerah, memperkuat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat secara berkelanjutan.

Fredy Legito