LAMPUNG TIMUR – Sebuah video yang memperlihatkan warga bergotong royong memperbaiki jalan rusak secara swadaya di Dusun Umbul Glimbung, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, menjadi perbincangan luas di media sosial. Tidak hanya aksi gotong royong yang menarik perhatian, tetapi juga pernyataan salah seorang warga yang mengaku memilih menggunakan uang yang semula akan dibayarkan sebagai pajak untuk membeli semen demi memperbaiki jalan.
Video tersebut memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Banyak yang mengapresiasi semangat gotong royong warga dalam mengatasi persoalan infrastruktur, sementara sebagian lainnya menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap lambatnya pembangunan jalan di wilayah tersebut.
Dalam rekaman yang beredar, tampak puluhan warga bekerja bersama mengecor jalan yang selama ini mengalami kerusakan cukup parah. Di sela kegiatan, seorang warga menyampaikan kritik terhadap kondisi infrastruktur yang menurutnya belum kunjung diperbaiki.
"Selamat pagi, izin Bupati Lampung Timur. Tahun ini saya enggak bayar pajak. Uangnya saya gunakan untuk swadaya pembangunan jalan mandiri di Dusun Umbul Glimbung," ujar pria tersebut dalam video yang kemudian viral di berbagai platform media sosial.
Ia mengaku masyarakat memilih bergotong royong karena merasa tidak bisa terus menunggu pembangunan dari pemerintah.
"Nunggu dana pemerintah tidak kunjung dibangun, sudah rusak parah. Jadi inisiatif masyarakat, bangun sendiri saja. Pajak saya enggak saya bayarkan, saya gunakan untuk beli semen," lanjutnya.
Pernyataan tersebut kemudian memicu diskusi publik mengenai pelayanan infrastruktur, penggunaan pajak, hingga pentingnya percepatan pembangunan di daerah.
Gotong Royong Diapresiasi, Pajak Tetap Menjadi Kewajiban
Aksi swadaya masyarakat memperbaiki jalan mendapat apresiasi dari banyak pihak sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan semangat kebersamaan yang masih terjaga.
Namun demikian, sejumlah kalangan juga mengingatkan bahwa kewajiban perpajakan tetap diatur oleh peraturan perundang-undangan. Aspirasi masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur pada prinsipnya dapat disampaikan melalui mekanisme yang tersedia tanpa mengabaikan kewajiban hukum yang berlaku.
Pemkab Berikan Penjelasan
Menanggapi viralnya video tersebut, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, memberikan klarifikasi terkait kondisi di wilayah tersebut.
Menurutnya, Dusun Umbul Glimbung berada di kawasan register, sehingga warga yang tinggal di lokasi tersebut pada dasarnya tidak dikenakan kewajiban membayar pajak sebagaimana disampaikan dalam video yang beredar.
Ela juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tetap melakukan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
"Tetap pemerintah daerah membangun. Tahun kemarin sudah ada pembangunan infrastruktur jalan. Hanya untuk mempercepat, memang ada beberapa titik sekitar satu kilometer yang dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat," jelas Ela.
Ia menambahkan bahwa aspirasi masyarakat mengenai kondisi jalan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Infrastruktur Masih Menjadi Aspirasi Utama
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengakui bahwa persoalan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Keterbatasan anggaran membuat pembangunan harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas di berbagai wilayah.
Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus membuka ruang dialog dengan masyarakat agar kebutuhan pembangunan dapat dipetakan secara lebih tepat.
Cermin Harapan Masyarakat
Viralnya video tersebut menjadi gambaran bahwa kondisi infrastruktur masih menjadi perhatian utama masyarakat di berbagai daerah.
Di satu sisi, semangat gotong royong menunjukkan tingginya kepedulian warga terhadap lingkungan. Namun di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur yang merata, komunikasi publik yang terbuka, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan anggaran pemerintah, tetapi juga kepercayaan masyarakat bahwa setiap aspirasi yang disampaikan akan mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kemampuan serta prioritas pembangunan daerah.
Fredy Legito
0 Komentar