Breaking News

Usai Drama Panjang, Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung! Jadi Tersangka Korupsi ASABRI dan TPPU, Namun Masih Berstatus ASN dan Tetap Terima Gaji

Usai Drama Panjang, Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung! Jadi Tersangka Korupsi ASABRI dan TPPU, Namun Masih Berstatus ASN dan Tetap Terima Gaji


JAKARTA – Setelah melalui rangkaian proses hukum yang menjadi perhatian publik selama beberapa waktu terakhir, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah akhirnya resmi ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (24/7/2026). Penahanan dilakukan setelah penyidik menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi PT ASABRI dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).


Penahanan tersebut menjadi babak baru dalam penanganan salah satu perkara yang paling banyak menyita perhatian masyarakat karena melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum.

Sebelumnya, Febrie memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam penyidikan dugaan TPPU. Namun, dalam proses pemeriksaan yang berlangsung hingga malam hari, status hukumnya berubah.


Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, menjelaskan bahwa sekitar pukul 19.00 WIB penyidik menyerahkan dua dokumen sekaligus kepada kliennya, yakni surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan.

"Pukul 19.00 WIB penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka sekaligus memberikan dua dokumen, penetapan tersangka dan penahanan," ujar Febri Diansyah di Gedung Kejaksaan Agung.

Menurutnya, selama menjalani pemeriksaan, Febrie bersikap kooperatif dan memenuhi seluruh proses hukum yang dilakukan penyidik.


Pengembangan Kasus Berawal dari Temuan Aset


Perkara dugaan TPPU yang kini menjerat Febrie merupakan pengembangan dari penggeledahan yang sebelumnya dilakukan penyidik di kediamannya di kawasan Sentul, Jawa Barat.


Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah barang yang kemudian dijadikan bagian dari alat bukti, di antaranya:

  • emas dengan berat sekitar 74 kilogram;
  • uang tunai bernilai ratusan miliar rupiah;
  • serta sejumlah dokumen yang kini masih didalami penyidik.

Berdasarkan hasil penggeledahan tersebut, Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono menerbitkan surat perintah penyidikan baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang.


Selain perkara TPPU, Kejaksaan Agung juga masih melakukan penyidikan terhadap sejumlah perkara lain yang turut menyeret nama Febrie Adriansyah, di antaranya dugaan korupsi terkait:

  • PT ASABRI;
  • PT Krakatau Steel; dan
  • pengadaan batu bara untuk PLTU yang diduga berkaitan dengan peristiwa blackout.

Dengan penahanan tersebut, penyidik kini memiliki ruang yang lebih luas untuk mendalami dugaan aliran dana, asal-usul aset, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.


Masih Berstatus ASN, Gaji Tetap Dibayarkan


Di tengah penetapan status tersangka, muncul pertanyaan mengenai status kepegawaian Febrie Adriansyah.

Kejaksaan Agung memastikan bahwa meskipun telah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus dan kini berstatus tersangka, Febrie masih tercatat sebagai jaksa sekaligus Aparatur Sipil Negara (ASN).


Karena perkara yang dihadapinya belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), hak-hak kepegawaiannya, termasuk gaji, masih tetap diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.


Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono menegaskan belum terdapat dasar hukum untuk menghentikan hak-hak kepegawaian yang bersangkutan.

"Iya (masih terima gaji), belum ada putusan kan," ujar Rudi.

Ketika ditanya mengenai penugasan Febrie, Rudi menyatakan bahwa yang bersangkutan masih tercatat sebagai bagian dari institusi Kejaksaan Republik Indonesia.


Kejagung: Pengunduran Diri Tidak Menghapus Status ASN


Dalam kesempatan terpisah, Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana membantah anggapan bahwa rotasi maupun pergantian jabatan di lingkungan Kejaksaan berkaitan langsung dengan perkara hukum yang sedang berjalan.


Menurutnya, mutasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme organisasi dan program penyegaran yang telah direncanakan sebelumnya.


Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menjelaskan bahwa status ASN seseorang baru dapat dihentikan apabila telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Ya masih (berstatus ASN). Kan kalau sudah pemecatan itu kalau sudah ada indikasi ke inkrah biasanya baru (tidak lagi ASN)," jelas Anang.

Meski demikian, Anang menegaskan bahwa Febrie sudah tidak lagi menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus setelah pengunduran dirinya diterima oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.


Babak Baru Pengusutan Perkara


Penahanan Febrie Adriansyah menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan perkara dugaan korupsi dan TPPU yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung.


Namun demikian, berdasarkan prinsip asas praduga tak bersalah, status tersangka bukan merupakan putusan yang menyatakan seseorang bersalah. Penentuan bersalah atau tidaknya tetap menjadi kewenangan pengadilan melalui proses persidangan yang berkekuatan hukum tetap.


Publik kini menanti bagaimana Kejaksaan Agung akan mengembangkan penyidikan, termasuk menelusuri asal-usul aset yang telah disita, mengungkap aliran dana yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, serta memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.