Pemadaman Listrik Massal di Kalimantan Barat Jadi Sorotan, Pendidikan, Layanan Kesehatan, dan Perbankan Terdampak, Masyarakat Desak Evaluasi Menyeluruh
PONTIANAK, 6 Juli 2026 — Pemadaman listrik massal yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa waktu terakhir kembali menuai sorotan. Gangguan pasokan listrik yang berlangsung berjam-jam dinilai tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak luas terhadap dunia pendidikan, pelayanan kesehatan, sektor perbankan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
Sejumlah kalangan menilai persoalan tersebut tidak dapat lagi dipandang sebagai gangguan teknis semata, melainkan harus menjadi perhatian serius pemerintah dan penyelenggara ketenagalistrikan karena listrik merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Salah satu mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Pontianak, Fredy Legito, mengaku mengalami secara langsung dampak pemadaman listrik saat mengikuti ujian pada Sabtu dan Minggu, 4–5 Juli 2026.
Menurut Fredy, di tengah pelaksanaan ujian tiba-tiba terjadi pemadaman listrik yang berlangsung kurang lebih tiga jam. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran dan mengganggu konsentrasi peserta ujian, terutama bagi mahasiswa yang membutuhkan jaringan internet, perangkat elektronik, maupun penerangan yang memadai selama proses pembelajaran dan evaluasi akademik.
"Pemadaman listrik saat ujian tentu sangat mengganggu konsentrasi mahasiswa. Pendidikan seharusnya mendapat dukungan penuh dari ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk pasokan listrik yang stabil," ujarnya.
Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama pada pelaksanaan kegiatan akademik yang memiliki jadwal dan waktu yang telah ditetapkan.
Pendidikan Ikut Terdampak
Selain mengganggu aktivitas belajar di rumah, pemadaman listrik juga berpotensi menghambat pelaksanaan ujian, perkuliahan daring, administrasi pendidikan, hingga pelayanan akademik yang kini sebagian besar bergantung pada sistem digital.
Di era digitalisasi pendidikan, kestabilan pasokan listrik menjadi kebutuhan utama agar proses belajar mengajar berjalan optimal.
Fasilitas Kesehatan Berisiko
Dampak yang paling mengkhawatirkan terjadi pada sektor pelayanan kesehatan. Rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun laboratorium sangat bergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan berbagai peralatan medis.
Gangguan listrik berpotensi memengaruhi operasional alat bantu pernapasan, monitor pasien, ruang operasi, laboratorium, hingga sistem penyimpanan obat dan vaksin yang memerlukan suhu tertentu.
Meskipun sebagian fasilitas kesehatan memiliki generator cadangan, penggunaan genset dalam waktu lama tetap memiliki keterbatasan, baik dari sisi kapasitas maupun ketersediaan bahan bakar.
Perbankan dan Sistem Keuangan Terganggu
Pemadaman listrik juga berdampak terhadap aktivitas perbankan dan transaksi keuangan masyarakat.
Gangguan tersebut dapat menyebabkan layanan ATM, sistem pembayaran elektronik, transaksi digital, hingga pelayanan kantor bank mengalami hambatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan transaksi serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang kini semakin bergantung pada sistem pembayaran elektronik.
Pelaku usaha juga merasakan dampak serupa akibat terhambatnya transaksi, terganggunya produksi, hingga potensi kerusakan peralatan elektronik.
Pelaku Usaha Mengalami Kerugian
Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri pengolahan, pedagang, hingga pelaku jasa menjadi kelompok yang paling merasakan dampak pemadaman listrik berkepanjangan.
Produksi terhenti, bahan baku berisiko rusak, pelayanan kepada pelanggan terganggu, serta meningkatnya biaya operasional akibat penggunaan sumber listrik alternatif menjadi beban tambahan bagi dunia usaha.
Listrik Merupakan Pelayanan Publik
Secara konstitusional, penyediaan tenaga listrik merupakan bagian dari pelayanan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat berhak memperoleh pelayanan listrik yang andal, berkesinambungan, serta memenuhi standar mutu pelayanan.
Evaluasi dan Transparansi
Masyarakat berharap pemerintah bersama penyelenggara ketenagalistrikan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab berulangnya pemadaman listrik di Kalimantan Barat.
Evaluasi tersebut diharapkan mencakup kesiapan infrastruktur, sistem distribusi, keandalan jaringan, hingga langkah mitigasi agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
Selain itu, masyarakat juga mengharapkan adanya penyampaian informasi yang cepat, transparan, dan akurat setiap kali terjadi gangguan, sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi.
Harapan Masyarakat
Berbagai kalangan berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan pasokan listrik yang stabil sebagai bagian dari pelayanan publik.
Keandalan sistem ketenagalistrikan dinilai sangat penting untuk mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, investasi, pelayanan pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Pemadaman listrik yang berkepanjangan tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, langkah pembenahan secara menyeluruh diharapkan menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Thifal Nw
0 Komentar