Mandailing Natal – Situasi sosial di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus menjadi perhatian publik pasca-penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kotanopan oleh Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat dinilai masih simpang siur dan menimbulkan beragam persepsi.
Menyikapi kondisi tersebut, jurnalis Madina, Magrifatullah Lubis, secara resmi mengirimkan tujuh poin konfirmasi dan permintaan klarifikasi kepada Tim Terpadu Pemprov Sumut melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut, Dedy Jamiansyah Harahap, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Hedi Wahyudi Marpaung, pada Jumat (10/7/2026).
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperoleh kejelasan informasi dan memastikan tidak adanya perbedaan persepsi di tengah masyarakat terkait status aktivitas yang disebut sebagai "reklamasi" oleh salah satu pihak di Desa Singengu Julu, Kecamatan Kotanopan.
Menurut Magrifatullah, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat, terlebih setelah muncul berbagai klaim mengenai adanya dukungan atau restu pemerintah terhadap aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut.
"Kami melayangkan konfirmasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat berhak mengetahui secara terang apakah terdapat izin dan dasar hukum resmi atas aktivitas yang disebut reklamasi tersebut atau tidak," ujar Magrifatullah.
Ia menjelaskan, langkah konfirmasi ini juga bertujuan untuk menguji dan memverifikasi berbagai pernyataan yang telah beredar di ruang publik, termasuk terkait identitas pihak-pihak yang disebut dalam dokumen resmi Tim Terpadu Pemprov Sumut.
Adapun tujuh poin konfirmasi yang diajukan antara lain:
- Meminta penjelasan mengenai ada atau tidaknya dukungan pemerintah terhadap aktivitas reklamasi yang diklaim dilakukan secara swadaya.
- Meminta klarifikasi mengenai identitas dan validitas inisial pihak-pihak yang disebut dalam dokumen resmi Tim Terpadu.
- Menanyakan status dokumen yang diserahkan kepada pihak terkait di lokasi penertiban, apakah berupa surat penghentian aktivitas atau dokumen lainnya.
- Meminta penjelasan mengenai kronologi dan konteks pertemuan serta dokumentasi di lokasi penertiban.
- Mempertanyakan legalitas dan dasar hukum kegiatan reklamasi, termasuk aspek perizinan lingkungan dan pertambangan.
- Menanyakan langkah pengawasan dan pencegahan pemerintah terhadap kemungkinan penyalahgunaan istilah reklamasi yang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas lain yang bertentangan dengan hukum.
- Meminta penegasan sikap pemerintah terhadap berbagai informasi yang berkembang dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Magrifatullah menyatakan pihaknya memberikan waktu kepada Tim Terpadu Pemprov Sumut hingga Senin, 13 Juli 2026, untuk memberikan tanggapan resmi sebagai bagian dari hak jawab dan keterbukaan informasi kepada publik.
Perkembangan polemik ini juga mendapat perhatian dari sejumlah organisasi masyarakat dan aktivis lingkungan di Mandailing Natal. Mereka meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan informasi secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan sosial di tengah masyarakat.
Direktur Eksekutif The Green Madina Institute, Ridwandi Nasution, serta Ketua Presidium Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (SIPLAH), Ahmad Rifai, menilai keterbukaan informasi dari pemerintah sangat penting agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan hasil penertiban PETI di Kotanopan.
Sementara itu, Ketua PC Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Madina, Hanafi Lubis, dan Ketua PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Nuzul Ramadhan, juga mendorong agar Pemprov Sumut segera memberikan penjelasan resmi sehingga polemik yang berkembang tidak semakin meluas dan memicu keresahan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait tujuh poin konfirmasi yang disampaikan oleh jurnalis Madina tersebut.
Seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati proses klarifikasi dan penyampaian informasi resmi dari instansi yang berwenang.
Magrifatullah
0 Komentar