PADANG LAWAS – Pernyataan Ketua Dewan Pemerhati Rakyat Daerah (DPRD), Ahmad Rezki Hasibuan, yang menuding adanya dugaan fee proyek sebesar 25 persen serta dugaan pungutan liar terhadap kepala desa di Kabupaten Padang Lawas, menuai reaksi keras dari sejumlah tokoh pemuda dan mahasiswa.
Tokoh Pemuda Padang Lawas, Maulidin Gufron Hasibuan, menilai pernyataan yang disampaikan di ruang publik seharusnya didukung data, bukti, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurutnya, tudingan yang tidak disertai bukti justru berpotensi menimbulkan kegaduhan dan mengganggu kondusivitas daerah.
"Sebagai sesama putra daerah, kita memiliki tanggung jawab menjaga situasi tetap kondusif. Jika memiliki data dan bukti, silakan laporkan kepada aparat penegak hukum. Namun apabila hanya melempar tuduhan tanpa dasar yang jelas, hal itu berpotensi menciptakan kegaduhan di ruang publik dan merugikan nama baik daerah," ujar Maulidin Gufron kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, iklim investasi, perekonomian, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah dapat terganggu apabila ruang publik dipenuhi tuduhan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.
Senada dengan itu, Tokoh Mahasiswa Padang Lawas sekaligus Bendahara PC PMII Padang Lawas, Saidan Fazri Hasibuan, menyatakan bahwa tudingan terkait dugaan pungutan liar sebesar Rp15 juta per desa telah dibantah oleh Kepala Dinas Pendidikan Padang Lawas.
"Kepala Dinas Pendidikan telah memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan tersebut. Jika merasa dirugikan, setiap pihak memiliki hak konstitusional untuk menempuh langkah hukum guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum," kata Saidan.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang di masyarakat, termasuk apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pernyataan atau tindakan tertentu.
Selain itu, sejumlah kepala desa disebut sedang mengumpulkan berbagai informasi dan bukti yang nantinya dapat dijadikan dasar apabila akan menempuh jalur hukum terkait dugaan tindakan yang mereka anggap merugikan.
Informasi yang beredar juga menyebut nama Ahmad Rezki Hasibuan pernah tersangkut perkara hukum pada tahun 2020 terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun demikian, status hukum masa lalu tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menilai perkara yang berkembang saat ini.
Para tokoh pemuda dan mahasiswa berharap seluruh pihak dapat mengedepankan mekanisme hukum dan menghindari penyebaran tuduhan yang belum terbukti kebenarannya.
"Negara hukum menyediakan ruang bagi setiap warga negara untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan mempertahankan haknya. Karena itu, segala bentuk tuduhan, bantahan, maupun dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan profesional, bukan melalui opini yang berpotensi memecah kondusivitas daerah," tegas mereka.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Ahmad Rezki Hasibuan terkait tanggapan atas desakan sejumlah tokoh pemuda dan mahasiswa tersebut. Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar