PONTIANAK – Pemasangan spanduk peringatan resmi dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian masyarakat. Spanduk tersebut memuat ketentuan pembelian BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite beserta ancaman pidana bagi setiap pihak yang menyalahgunakan pengangkutan maupun niaga BBM bersubsidi.
Di balik langkah sosialisasi tersebut, masyarakat berharap pemerintah tidak berhenti pada pemasangan baliho atau spanduk semata. Pengawasan di lapangan serta penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi kunci agar subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Sorotan publik kembali menguat seiring masih adanya dugaan praktik "truk tangki siluman", yaitu kendaraan yang diduga telah dimodifikasi untuk menampung BBM bersubsidi dalam jumlah lebih besar, serta aktivitas pelangsir yang membeli BBM subsidi secara berulang untuk diperjualbelikan kembali.
Apabila praktik tersebut benar terjadi, masyarakat menilai perbuatan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus mengurangi hak masyarakat yang seharusnya memperoleh BBM bersubsidi sesuai ketentuan.
Ketentuan Pembelian BBM Bersubsidi
Dalam spanduk resmi yang dipasang di sejumlah SPBU, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM menegaskan tiga ketentuan utama pembelian BBM bersubsidi, yaitu:
- BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi konsumen yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Pembelian menggunakan jeriken wajib dilengkapi surat rekomendasi resmi dari instansi yang berwenang.
- Kendaraan roda empat atau lebih hanya dapat membeli BBM bersubsidi menggunakan QR Code yang sesuai dengan nomor polisi kendaraan.
Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan subsidi energi tersalurkan secara tepat sasaran serta mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan distribusi BBM.
Ancaman Pidana Hingga Rp60 Miliar
Penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan pidana denda paling banyak Rp60 miliar.
Selain sanksi pidana, SPBU yang terbukti melanggar ketentuan distribusi BBM bersubsidi juga berpotensi dikenai sanksi administratif oleh PT Pertamina, mulai dari surat peringatan, penghentian sementara penyaluran BBM bersubsidi, hingga pemutusan hubungan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Dugaan Praktik Truk Tangki Siluman Masih Menjadi Sorotan
Di lapangan, masyarakat masih menyoroti dugaan praktik kendaraan bertangki modifikasi yang diduga digunakan untuk membeli BBM subsidi secara berulang di sejumlah SPBU.
Modus yang sering menjadi perhatian publik antara lain penggunaan kendaraan dengan tangki berkapasitas tidak standar, pemanfaatan barcode secara berulang, pembelian menggunakan jeriken tanpa rekomendasi resmi, hingga dugaan penjualan kembali BBM subsidi kepada pihak lain dengan harga lebih tinggi.
Seluruh dugaan tersebut tetap memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.
Bisnis Solar Bersubsidi Diduga Masih Berlangsung
Informasi yang berkembang di masyarakat juga menyebut adanya dugaan praktik jual beli solar bersubsidi yang dilakukan melalui jaringan pelangsir.
Dalam skema yang banyak diperbincangkan masyarakat, solar subsidi diduga dibeli dari SPBU menggunakan kendaraan tertentu, kemudian dijual kembali kepada penampung dengan harga lebih tinggi sebelum kembali dipasarkan kepada pihak lain.
Apabila praktik tersebut terbukti, maka selain melanggar ketentuan distribusi BBM bersubsidi, aktivitas tersebut juga berpotensi merugikan negara dan masyarakat yang berhak memperoleh subsidi.
Temuan Lapangan Perlu Diverifikasi
Beberapa waktu lalu, tim dari Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kalimantan Barat mengaku menemukan adanya kendaraan pikap yang membawa sejumlah jeriken saat melakukan pengisian BBM di salah satu SPBU di Kalimantan Barat.
Temuan tersebut menjadi perhatian tim investigasi dan dinilai perlu diverifikasi lebih lanjut oleh instansi berwenang untuk memastikan apakah kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk terkait kepemilikan surat rekomendasi apabila pengisian dilakukan menggunakan jeriken.
Pengawasan Diminta Lebih Tegas
Masyarakat mendesak BPH Migas, PT Pertamina, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan melalui inspeksi mendadak, audit penggunaan QR Code, pemeriksaan kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi, serta penindakan terhadap setiap pelanggaran yang terbukti sesuai hukum.
Masyarakat juga diimbau memanfaatkan saluran pengaduan resmi apabila menemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui:
- Call Center 136 atau 0812-3000-0136;
- Portal pengaduan esdm.lapor.go.id;
- Helpdesk BPH Migas.
BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang memenuhi persyaratan dan dibiayai melalui anggaran negara. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan menjaga agar distribusinya berlangsung secara transparan, tepat sasaran, serta bebas dari penyimpangan.
Masyarakat berharap keberadaan spanduk peringatan di SPBU benar-benar diikuti dengan pengawasan dan penegakan hukum yang nyata, sehingga tidak sekadar menjadi simbol sosialisasi, tetapi mampu memberikan efek jera terhadap setiap pelanggaran yang terbukti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, informasi pada spanduk resmi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, hasil pengamatan lapangan, serta berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Seluruh dugaan pelanggaran tetap memerlukan pembuktian melalui proses hukum, dan semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Fredy Legito
0 Komentar