Truk Diduga Angkut 2.000 Liter Solar Subsidi Diamankan di Pontianak Utara, Polisi Telusuri Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi; Mekanisme Distribusi dan Pengawasan Jadi Sorotan
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – 13 Juli 2026 – Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi perhatian publik di Kalimantan Barat. Aparat kepolisian mengamankan sebuah truk yang diduga mengangkut sekitar 2.000 liter solar bersubsidi di sebuah gudang di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.
Pengungkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas distribusi BBM bersubsidi yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Polsek Pontianak Utara langsung melakukan penyelidikan ke lokasi.
Kapolsek Pontianak Utara, Kompol I Made Aris Candra Putra, membenarkan bahwa pihaknya mengamankan satu unit truk beserta pengemudinya untuk dimintai keterangan.
"Setelah menerima informasi dari masyarakat, personel langsung menuju lokasi dan mengamankan satu unit truk beserta sopirnya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Kompol Aris, Senin (13/7/2026).
Dalam pemeriksaan awal, polisi menemukan sebuah tangki penampung yang berada di atas bak truk dan diduga berisi sekitar 2.000 liter solar bersubsidi. Volume pasti BBM tersebut masih menunggu hasil pendalaman penyidik.
Pengakuan Awal Sopir
Sopir truk berinisial M (37), warga Kecamatan Pontianak Utara, mengaku memperoleh solar tersebut setelah melakukan pengisian di SPBU Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, pada Minggu pagi sekitar pukul 08.30 WIB.
Usai melakukan pengisian, kendaraan kemudian diarahkan menuju sebuah gudang di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Siantan Hilir, untuk melakukan proses bongkar muat.
Saat proses tersebut berlangsung, lokasi sempat didatangi sejumlah orang yang mengaku sebagai wartawan. Tidak lama kemudian, aparat kepolisian datang dan mengamankan kendaraan beserta sopir.
Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, sopir menyebut truk beserta muatan solar tersebut merupakan milik seseorang yang identitasnya masih didalami penyidik.
Satreskrim Polresta Pontianak Lanjutkan Penyelidikan
Setelah dilakukan pemeriksaan awal di Polsek Pontianak Utara, barang bukti berupa truk berikut sopir kemudian diserahkan kepada Satreskrim Polresta Pontianak pada Minggu malam sekitar pukul 20.30 WIB guna proses penyelidikan lebih lanjut.
Penyidik kini masih mendalami sejumlah aspek penting, antara lain:
- asal-usul BBM bersubsidi tersebut;
- mekanisme pembelian di SPBU;
- legalitas pengangkutan dan penyimpanan;
- aktivitas gudang tempat dilakukan bongkar muat;
- serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam distribusi BBM bersubsidi tersebut.
Hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menegaskan seluruh proses masih berada pada tahap penyelidikan dan pengumpulan alat bukti.
Kuota Solar Bersubsidi Jadi Perhatian
Kasus ini kembali memunculkan perhatian terhadap efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang mulai berlaku sejak 1 April 2026, batas maksimal pembelian solar bersubsidi ditetapkan sebagai berikut:
- Kendaraan pribadi roda empat: 50 liter per hari.
- Truk besar roda enam atau lebih: 200 liter per hari.
- Kendaraan pelayanan umum seperti ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan truk sampah: 50 liter per hari.
Dengan ketentuan tersebut, dugaan pengangkutan sekitar 2.000 liter solar bersubsidi dalam satu kendaraan menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk memastikan apakah distribusi tersebut telah sesuai ketentuan atau terdapat dugaan penyimpangan terhadap aturan penyaluran BBM bersubsidi.
Publik Menunggu Hasil Pengusutan
Pengungkapan kasus ini menambah daftar perhatian masyarakat terhadap pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Barat. Masyarakat berharap proses penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan menyeluruh, sehingga apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, apabila dari hasil penyelidikan tidak ditemukan unsur tindak pidana, aparat penegak hukum juga diharapkan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
Hingga berita ini diturunkan, proses penyelidikan masih berlangsung. Seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun pembelaan. Penetapan seseorang sebagai pihak yang bersalah hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Fredy Legito
0 Komentar