Transisi KBLI 2025 Masih Menyisakan Persoalan, Pelaku Usaha Diminta Waspadai Kendala OSS dan Ketidakpastian Regulasi

JAKARTA – Implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak langsung terhadap dunia usaha. Meskipun sistem Online Single Submission (OSS) telah mulai menerapkan konversi otomatis dari KBLI 2020 ke KBLI 2025, sejumlah kendala teknis, bug sistem, serta belum selarasnya regulasi turunan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha.

Konsultan Easybiz, Andrey, menjelaskan bahwa secara sistem OSS sebenarnya telah mampu membaca badan usaha yang telah menggunakan KBLI 2020 sehingga proses konversi menuju KBLI 2025 dapat dilakukan secara otomatis tanpa harus terlebih dahulu melakukan perubahan akta perusahaan.

"OSS sudah membaca sebagai KBLI 2020. Jadi OSS sebenarnya sudah aman untuk fitur konversi otomatis tanpa harus menunggu akta baru," ujarnya dalam kegiatan Hukumonline Compliance in Action: Strategi Penyesuaian Perizinan dan KBLI 2025 untuk Memitigasi Risiko, di Jakarta.

Namun demikian, kemudahan tersebut hanya berlaku bagi badan usaha yang sebelumnya telah melakukan penyesuaian ke KBLI 2020. Apabila data badan usaha di Administrasi Hukum Umum (AHU) masih menggunakan KBLI 2017, maka sistem OSS tidak dapat melakukan proses konversi secara otomatis.

Kondisi tersebut menjadi persoalan yang kini banyak dialami pelaku usaha di berbagai daerah. Saat melakukan perubahan atau penambahan kegiatan usaha di OSS, sistem masih mendeteksi badan usaha menggunakan KBLI Tahun 2017, sehingga proses perizinan tidak dapat dilanjutkan sebelum dilakukan penyesuaian melalui perubahan data badan usaha di AHU.

Dengan demikian, perubahan KBLI bukan dilakukan melalui OSS, melainkan harus diawali melalui perubahan anggaran dasar atau maksud dan tujuan usaha oleh notaris, kemudian diajukan ke AHU Kementerian Hukum. Setelah perubahan disahkan, data baru akan disinkronkan ke sistem OSS.

Andrey juga menyoroti belum direvisinya lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang hingga kini masih mengacu pada KBLI 2020. Akibatnya, muncul perbedaan klasifikasi risiko antara ketentuan regulasi dengan yang tampil di sistem OSS.

Ia mencontohkan KBLI 20115 yang sebelumnya dikategorikan sebagai kegiatan usaha berisiko menengah rendah, namun setelah implementasi KBLI 2025 dalam OSS berubah menjadi kegiatan usaha berisiko tinggi.

"Kita belum mengetahui apakah perubahan tersebut memang merupakan kebijakan baru atau hanya akibat kesalahan sistem. Sampai sekarang revisi lampiran PP Nomor 5 Tahun 2021 juga belum diterbitkan," katanya.

Persoalan lain juga muncul karena berbagai regulasi kementerian dan lembaga masih menggunakan acuan KBLI 2020, termasuk pengaturan mengenai kegiatan usaha prioritas maupun pembatasan usaha. Belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur perlakuan terhadap kode KBLI yang mengalami perubahan dari satu kode menjadi beberapa kode baru (one-to-many).

Selain persoalan regulasi, implementasi OSS juga masih diwarnai berbagai gangguan teknis. Beberapa pelaku usaha melaporkan bahwa setelah pembaruan sistem OSS, sebagian izin usaha yang sebelumnya telah diterbitkan justru hilang dari Nomor Induk Berusaha (NIB), padahal izin tersebut telah sah diterbitkan sebelum implementasi OSS dan seharusnya tetap berlaku berdasarkan prinsip grandfather clause.

"Ketika sistem diperbarui, dari empat izin yang ada tiba-tiba hanya tersisa satu. Izin usaha lainnya hilang dari NIB," ungkap Andrey.

Gangguan serupa juga terjadi terhadap proses sertifikasi standar maupun izin usaha yang masih dalam tahap verifikasi. Sejumlah permohonan yang sebelumnya telah diproses oleh kementerian atau lembaga menjadi tidak terbaca setelah implementasi KBLI 2025, sehingga pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan baru.

Akibatnya, proses verifikasi harus dimulai kembali dari awal dengan kemungkinan diperiksa oleh tim verifikator yang berbeda. Kondisi tersebut dinilai merugikan pelaku usaha, terlebih bagi mereka yang telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun retribusi karena biaya yang telah dibayarkan tidak serta-merta dapat dikembalikan.

Walaupun secara regulasi pelaku usaha dinyatakan tidak wajib melakukan perubahan dokumen perusahaan, kondisi di lapangan menunjukkan masih terdapat kementerian maupun lembaga yang meminta pelaku usaha tetap membuat akta perubahan karena sistem OSS belum sepenuhnya mengakomodasi kebijakan tersebut.

Menurut Andrey, tantangan terbesar implementasi KBLI 2025 justru terletak pada perubahan kode dengan pola one-to-many, yaitu satu kode KBLI lama dipecah menjadi beberapa kode baru. Dalam kondisi demikian, pelaku usaha harus memastikan kembali kepada kementerian atau lembaga teknis apakah nomenklatur kegiatan usaha beserta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) telah disesuaikan.

"Kalau hanya one-to-one relatif mudah karena hanya berganti kode. Tetapi kalau one-to-many, pelaku usaha harus memastikan kembali kepada kementerian atau lembaga apakah kegiatan usahanya masih tetap diakomodasi," tegasnya.

Bagi pelaku usaha yang hingga kini masih mengalami kendala karena OSS menampilkan Versi Tahun: 2017, solusi yang perlu dilakukan adalah melakukan penyesuaian KBLI melalui notaris dengan mengubah maksud dan tujuan usaha sesuai KBLI 2020, kemudian mengajukan perubahan ke AHU agar data dapat tersinkron ke OSS.

Apabila setelah perubahan di AHU sistem OSS masih tetap menampilkan KBLI 2017, besar kemungkinan terjadi kendala sinkronisasi sistem. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha disarankan segera menghubungi Helpdesk OSS dengan melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB), tangkapan layar pemberitahuan OSS, akta perubahan, serta Surat Keputusan AHU terbaru sebagai bahan verifikasi.

Para pelaku usaha juga diimbau tidak hanya berpatokan pada perubahan kode KBLI yang muncul di sistem OSS, tetapi melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kegiatan usahanya agar sesuai dengan nomenklatur KBLI 2025 serta ketentuan regulasi yang berlaku, sehingga tidak menghadapi kendala pada saat pengurusan maupun pembaruan perizinan berusaha.

Fredy Legito