Tragedi Sengketa Lahan di NTT: Tiga Warga Meninggal, Puluhan Rumah Terbakar, Pembangunan Kopdes Merah Putih Diminta Ditunda di Wilayah Bermasalah

FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR – Konflik sengketa lahan yang terjadi di wilayah Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), berujung pada bentrokan antarkelompok warga yang mengakibatkan sedikitnya tiga orang meninggal dunia, empat orang mengalami luka-luka, serta sekitar 20 rumah dilaporkan terbakar.

Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Sabtu (18/7/2026) dan menjadi perhatian publik karena sempat dikaitkan dengan rencana pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di kawasan tersebut.

Kapolres Flores Timur, AKBP Adhitya Octorio Putra, menjelaskan bentrokan bermula dari perkelahian antarkelompok pemuda sekitar pukul 06.30 WITA yang kemudian berkembang menjadi konflik lebih luas antara warga Desa Narasaosina dan Desa Waiburak.

"Bentrokan antara kelompok pemuda dari Desa Narasaosina dan Desa Waiburak terjadi sekitar pukul 06.30 WITA. Akibat kejadian tersebut tiga orang meninggal dunia. Penyebab pasti masih dalam penyelidikan," ujar Kapolres.

Selain korban jiwa, bentrokan juga menyebabkan kerusakan cukup besar, termasuk puluhan rumah warga yang terbakar sehingga menambah penderitaan masyarakat terdampak.

Pemerintah Bantah Konflik Dipicu Pembangunan Kopdes Merah Putih

Menanggapi berkembangnya informasi di masyarakat, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menegaskan bahwa konflik tersebut bukan disebabkan oleh pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, bentrokan dipicu oleh sengketa tanah ulayat yang telah berlangsung secara turun-temurun antara kedua desa.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat pembangunan fisik Kopdes Merah Putih di lokasi tersebut.

Pemerintah, kata dia, hanya akan melaksanakan pembangunan pada lahan yang memiliki status hukum jelas (clean and clear) serta tidak berada dalam kondisi sengketa.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk klarifikasi agar masyarakat tidak mengaitkan konflik lama dengan program nasional yang tengah dijalankan pemerintah.

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Evaluasi

Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan keprihatinan atas terjadinya konflik yang menelan korban jiwa tersebut.

Koalisi menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap rencana pembangunan fasilitas publik, termasuk Kopdes Merah Putih, pada wilayah-wilayah yang masih memiliki persoalan sengketa tanah.

Mereka juga mendorong agar setiap program pembangunan dilakukan secara transparan, partisipatif, serta mengedepankan penyelesaian konflik agraria terlebih dahulu sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.

Menurut koalisi, penyelesaian sengketa lahan melalui dialog dan mekanisme hukum merupakan langkah penting untuk mencegah konflik serupa kembali terjadi.

Perlunya Penyelesaian Konflik Secara Damai

Peristiwa di Flores Timur menjadi pengingat bahwa persoalan sengketa tanah masih menjadi salah satu tantangan besar di berbagai daerah di Indonesia.

Pengamat menilai penyelesaian konflik agraria memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga warga yang bersengketa.

Pendekatan yang mengutamakan dialog, mediasi, dan kepastian hukum dinilai menjadi jalan terbaik untuk menghindari jatuhnya korban jiwa serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.

Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti bentrokan sekaligus memastikan seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hak Jawab dan Klarifikasi

Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh aparat kepolisian, pemerintah, serta pihak-pihak terkait. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut maupun yang berkepentingan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Fredy Legito