Breaking News

Tol Pontianak–Pelabuhan Kijing–Singkawang Tak Masuk PSN Prioritas, DPRD Mempawah Kecewa Minta Pemerintah Pusat Berlaku Adil

Tol Pontianak–Pelabuhan Kijing–Singkawang Tak Masuk PSN Prioritas, DPRD Mempawah Kecewa Minta Pemerintah Pusat Berlaku Adil


MEMPAWAH – Harapan masyarakat Kalimantan Barat terhadap pembangunan Jalan Tol Pontianak–Pelabuhan Kijing–Singkawang kembali tertunda setelah proyek tersebut dipastikan belum masuk dalam daftar 50 Proyek Strategis Nasional (PSN) prioritas jalan tol.


Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan dari berbagai kalangan, termasuk Anggota DPRD Kabupaten Mempawah Fraksi NasDem, Anwar, yang menilai belum masuknya proyek tersebut menjadi perhatian serius bagi masyarakat Kalimantan Barat.


Legislator Daerah Pemilihan Sungai Kunyit itu mengatakan masyarakat telah lama menantikan pembangunan jalan tol yang diyakini mampu meningkatkan konektivitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.


"Kami sangat kecewa. Masyarakat Kalimantan Barat sudah lama menantikan pembangunan jalan tol ini, tetapi kenyataannya belum masuk dalam daftar prioritas Proyek Strategis Nasional. Ini tentu menjadi kekecewaan besar bagi masyarakat," ujar Anwar.


Menurutnya, pembangunan infrastruktur nasional dinilai masih lebih banyak terpusat di Pulau Jawa, sementara Kalimantan Barat yang memiliki potensi ekonomi besar, termasuk keberadaan Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional, dinilai masih memerlukan perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat.


"Mengapa pembangunan masih terfokus di Pulau Jawa? Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, jangan terus dianaktirikan. Kami juga bagian dari Indonesia dan berhak mendapatkan pembangunan yang sama," katanya.


Anwar berharap pemerintah pusat kembali mengevaluasi prioritas pembangunan infrastruktur nasional dengan mempertimbangkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Menurutnya, keberadaan Jalan Tol Pontianak–Pelabuhan Kijing–Singkawang akan memberikan dampak strategis terhadap peningkatan investasi, efisiensi logistik, serta percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.


Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, DPR RI, maupun pemerintah provinsi, untuk terus memperjuangkan agar proyek tersebut dapat kembali masuk dalam prioritas pembangunan nasional pada tahap berikutnya.


Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pemerintah pusat mengenai alasan belum masuknya proyek Jalan Tol Pontianak–Pelabuhan Kijing–Singkawang dalam daftar prioritas PSN jalan tol. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.


Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.