KETAPANG, KALBAR – Di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi mineral dan penguatan sektor pertambangan nasional, keberadaan lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) bauksit di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menjadi sorotan publik.
Kelima IUP tersebut memiliki total luas konsesi sekitar 109.120 hektare dan seluruhnya diketahui telah berstatus Operasi Produksi (OP). Namun, berdasarkan informasi dan sejumlah keterangan yang dihimpun dari lapangan, kawasan konsesi tersebut diduga belum menunjukkan aktivitas pertambangan yang signifikan dalam kurun waktu cukup lama.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai efektivitas pemanfaatan izin pertambangan, serta potensi manfaat ekonomi yang seharusnya dapat dirasakan negara dan masyarakat di daerah penghasil.
Lima Perusahaan Pemegang IUP
Berdasarkan data perizinan yang dihimpun, lima perusahaan pemegang IUP bauksit di Kabupaten Ketapang meliputi:
-
PT Panca Raja Perkasa
SK Nomor 218/DESDM/2017
Luas konsesi: 17.010 hektare -
PT Rejeki Jaya Mandiri
SK Nomor 503/05/MINERBA/DPMPTSP.C.1/2018
Luas konsesi: 24.010 hektare -
PT Cakra Internusa
SK Nomor 503/53/MINERBA/DPMPTSP-C.I/2018
Luas konsesi: 23.790 hektare -
PT Ridatama Cahaya Abadi
SK Nomor 503/54/MINERBA/DPMPTSP-C.I/2018
Luas konsesi: 24.950 hektare -
PT Bino Artomas Mineral
SK Nomor 503/55/MINERBA/DPMPTSP-C.I/2018
Luas konsesi: 19.460 hektare
Total luas konsesi dari lima perusahaan tersebut mencapai sekitar 109.120 hektare.
Aktivitas Produksi Dipertanyakan
Sejumlah sumber di lapangan menyebutkan bahwa kawasan konsesi tersebut belum memperlihatkan aktivitas produksi sebagaimana lazimnya perusahaan yang telah mengantongi izin operasi produksi.
Apabila kondisi tersebut benar adanya, maka muncul pertanyaan mengenai pelaksanaan kewajiban pemegang izin, baik dari sisi teknis, administratif, lingkungan, maupun kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Tidak beroperasinya kegiatan pertambangan dalam jangka waktu lama juga berpotensi menghambat berbagai manfaat ekonomi yang semestinya dapat dirasakan masyarakat sekitar, seperti:
- Penyerapan tenaga kerja;
- Program pemberdayaan masyarakat;
- Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- Perputaran ekonomi di wilayah sekitar tambang.
Negara dan Daerah Berpotensi Kehilangan Manfaat Ekonomi
Sektor pertambangan selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara dan daerah. Oleh karena itu, apabila suatu wilayah pertambangan tidak beroperasi dalam waktu lama, maka muncul potensi hilangnya berbagai manfaat ekonomi.
Potensi yang dipertanyakan antara lain:
- Penerimaan pajak dan kewajiban lainnya;
- Kontribusi terhadap pendapatan daerah;
- Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan;
- Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Namun demikian, besaran potensi kehilangan manfaat ekonomi tersebut perlu dihitung secara objektif melalui audit dan kajian resmi oleh instansi yang berwenang.
Dugaan Pengalihan Kepemilikan IUP
Selain persoalan aktivitas produksi, beredar pula informasi mengenai dugaan adanya pengalihan kendali perusahaan pemegang IUP melalui transaksi saham.
Praktik perubahan kepemilikan saham pada perusahaan pemegang izin pertambangan menjadi perhatian karena berkaitan dengan aspek kepatuhan terhadap regulasi pertambangan, mekanisme perizinan, serta kewajiban memperoleh persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Beredar pula dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam proses tersebut, termasuk pihak yang memiliki jabatan publik. Namun, informasi tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Desakan Evaluasi dan Pemeriksaan Menyeluruh
Sejumlah pihak mendorong agar pemerintah tidak membiarkan izin pertambangan hanya menjadi dokumen administratif tanpa aktivitas nyata yang memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
Mereka mendesak:
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan evaluasi terhadap kelima IUP tersebut;
- Aparat penegak hukum melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum;
- Pemerintah daerah melakukan pemeriksaan lapangan dan memastikan seluruh kewajiban pemegang izin telah dipenuhi.
Sebab, setiap hektare wilayah pertambangan mengandung nilai ekonomi dan kepentingan publik yang besar. Sumber daya alam tidak seharusnya berhenti sebagai angka dalam dokumen perizinan, tetapi harus dikelola secara produktif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta daerah penghasil.
Kini publik menanti kejelasan: apakah lima IUP bauksit di Kabupaten Ketapang tersebut akan benar-benar diwujudkan menjadi aktivitas pertambangan yang produktif dan mendukung pembangunan daerah, atau justru hanya menjadi “kertas emas” bernilai tinggi yang berpindah tangan tanpa menghadirkan manfaat nyata bagi Kalimantan Barat.
Catatan Redaksi:
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab maupun pihak terkait atas keberadaan dan aktivitas perusahaan-perusahaan pemegang konsesi IUP tersebut di wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
0 Komentar