Terkuak! KPK Dalami Dugaan Bupati Kuansing Kumpulkan SGD 46.500 untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Terkuak! KPK Dalami Dugaan Bupati Kuansing Kumpulkan SGD 46.500 untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Dalam perkembangan terbaru, penyidik mengungkap adanya dugaan pengumpulan dana sebesar 46.500 dolar Singapura (SGD) yang disebut-sebut diperuntukkan bagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dana tersebut diduga dihimpun terlebih dahulu dalam bentuk rupiah dari berbagai pihak, mulai dari kepala desa, camat, hingga koperasi unit desa (KUD) yang beranggotakan para petani. Selanjutnya, uang itu dikonversi ke dalam mata uang dolar Singapura.

"Uang-uang yang terkumpul dalam rupiah ini kemudian dikonversi dalam bentuk dolar Singapura yang totalnya mencapai sekitar 46.500 dolar Singapura. Kemudian, bupati ini diduga memberikan uang tersebut kepada Pak Menhut RJ," ujar Budi Prasetyo.

Meski demikian, KPK menegaskan bahwa informasi tersebut masih dalam tahap pendalaman penyidikan. Hingga saat ini, penyidik belum menyimpulkan apakah seluruh dana tersebut benar-benar diterima oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Berasal dari Kepala Desa, Camat hingga KUD

Informasi mengenai dugaan pengumpulan dana itu diperoleh penyidik saat memeriksa Ketua DPRD Kuantan Singingi yang juga Ketua KUD, Juprizal. Dalam pemeriksaan tersebut, Juprizal diduga berperan sebagai perantara dalam proses penghimpunan dana dari para petani, kepala desa, camat, hingga koperasi.

Selain menggali keterangan saksi, penyidik juga menyita sekitar 12.000 dolar Singapura yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Berawal dari OTT KPK

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada akhir Juni 2026. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni:

• Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Amby,
• Sekretaris Daerah Zulkarnain, dan
• Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles.

Ketiganya diduga terlibat dalam praktik suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Seiring berjalannya penyidikan, KPK kemudian mengembangkan perkara ke dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Nama Raja Juli Antoni Ikut Disorot

Dalam proses penyidikan tersebut, nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ikut menjadi perhatian publik.

Sebelumnya, Raja Juli Antoni menyatakan telah melaporkan kepada KPK adanya dugaan pemberian amplop dari Bupati Suhardiman Amby sebagai bentuk penolakan gratifikasi.

Menurut penjelasannya, amplop tersebut ditinggalkan setelah audiensi pada awal Juni 2026 dan baru diketahui setelah rombongan Bupati meninggalkan ruangan. Raja Juli mengaku langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut tanpa mengetahui isi di dalamnya.

Namun, pada 17 Juli 2026, KPK menyatakan laporan penolakan gratifikasi tersebut tidak dapat diproses secara terpisah, karena objek yang dilaporkan telah menjadi bagian dari perkara yang sedang disidik.

Penyidikan Masih Berjalan

KPK menegaskan bahwa penyidikan masih terus berlangsung. Penyidik saat ini fokus menelusuri aliran dana, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi-saksi, serta memastikan seluruh fakta hukum sebelum mengambil kesimpulan mengenai dugaan pemberian uang tersebut.

Sampai saat ini, belum ada penetapan status hukum terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam perkara tersebut. KPK menegaskan seluruh proses penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.