JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Selain mendalami dugaan korupsi terkait proyek pemerintah, penyidik juga mengusut dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.
Dalam operasi yang dilakukan pada Rabu (29/7/2026), tim KPK mengamankan 21 orang dari sejumlah lokasi. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi tersebut.
"Benar," ujar Fitroh saat dikonfirmasi.
Juru BicaraKPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dari total 21 orang yang diamankan, lima orang ditangkap di Jakarta, 15 orang di Kabupaten Pemalang, dan satu orang di Kabupaten Purworejo. Sebanyak 12 orang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
"Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang. Lima orang diamankan di Jakarta," kata Budi.
Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita uang tunai lebih dari Rp2 miliar beserta sejumlah barang bukti lainnya. Uang tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
"Diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh bupati berkaitan dengan proyek," jelas Budi.
Tidak hanya itu, KPK juga tengah mendalami dugaan adanya penerimaan uang yang berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.
"Selain itu, juga ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati berkaitan dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang," ungkapnya.
Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK turut melakukan penyegelan terhadap sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Di antaranya Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang serta dua unit rumah di Perumahan Mutiara Residence yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang diusut.
Hingga saat ini, penyidik KPK masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para pihak yang diamankan. Penetapan status hukum para pihak tersebut akan diumumkan setelah seluruh proses pemeriksaan awal dan gelar perkara selesai dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini kembali menjadi perhatian publik sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah. KPK menegaskan akan mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0 Komentar