Kementerian ATR/BPN Perkuat Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM
JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk memperkuat penanganan konflik agraria melalui pendekatan yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Komitmen tersebut ditandai dengan diterimanya hasil kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM yang disusun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Dokumen hasil kajian tersebut diserahkan dalam kegiatan Dialog Rekomendasi Kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM yang berlangsung di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa konflik agraria bukan semata-mata persoalan administrasi pertanahan, melainkan juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak dasar masyarakat.
"Konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN di bidang pertanahan. Di dalamnya terdapat persoalan hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, peta jalan ini menjadi pedoman penting dalam membangun penyelesaian konflik agraria yang lebih menyeluruh," ujar Ossy Dermawan.
Menurutnya, penyusunan kajian yang dilakukan Komnas HAM selama hampir tiga tahun merupakan langkah strategis dalam membangun sistem penyelesaian konflik agraria yang lebih komprehensif dan berkeadilan.
Ia menilai konflik agraria merupakan persoalan yang bersifat struktural sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh satu instansi semata, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga secara terpadu.
Ossy memastikan jajaran Kementerian ATR/BPN akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM, mulai dari penguatan koordinasi lintas sektor, pembahasan kasus-kasus prioritas, hingga penyempurnaan regulasi di bidang pertanahan.
"Kami akan melaporkan hasil kajian ini kepada Bapak Menteri. Selain itu, kami melihat adanya peluang untuk memperkuat substansi penyelesaian konflik agraria melalui penguatan regulasi sehingga seluruh langkah penyelesaiannya memiliki dasar hukum yang semakin kuat," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Putu Elvina, menjelaskan bahwa kajian tersebut tidak hanya ditujukan kepada Kementerian ATR/BPN, tetapi juga menjadi rekomendasi bagi berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan persoalan agraria.
Menurutnya, konflik agraria tidak hanya menyangkut sektor pertanahan, tetapi juga bersinggungan dengan sektor kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perkebunan, lingkungan hidup, hingga kebijakan pembangunan nasional.
"Isu hak asasi manusia bersifat multidimensi dan multisektor. Oleh karena itu, rekomendasi dalam kajian ini diharapkan menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga terkait, termasuk dalam proses penyusunan maupun penyempurnaan berbagai regulasi yang sedang berjalan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting untuk mencegah konflik agraria terus berulang," ujar Putu Elvina.
Dalam dialog tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN didampingi oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono serta Direktur Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan Hizkia Simarmata.
Melalui penerimaan kajian ini, Kementerian ATR/BPN berharap penyelesaian konflik agraria ke depan tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi pertanahan, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia.
Fredy Legito
0 Komentar