MANDAILING NATAL, SUMATERA UTARA – Proyek pembangunan dan pelebaran Jalan Nasional ruas Simpang Gambir–Lingga Bayu–Mangga Manis–Muara Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah elemen masyarakat mendesak aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk turun langsung ke lapangan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai sekitar Rp99 miliar tersebut.
Sorotan muncul setelah adanya dugaan bahwa material batu dan pasir yang digunakan dalam proyek berasal dari sumber yang diduga belum memiliki izin produksi galian C yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua LSM Tamperak Madina, M. Yakub Lubis atau yang akrab disapa Jambang Tabagsel, menilai apabila dugaan tersebut terbukti, maka penggunaan material yang tidak memenuhi ketentuan dalam proyek pemerintah berpotensi menimbulkan persoalan hukum serta merugikan keuangan negara.
Menurutnya, penggunaan material yang diperoleh dengan harga lebih murah namun berasal dari sumber yang diduga tidak memiliki legalitas dapat memunculkan dugaan adanya praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengadaan barang serta jasa pemerintah.
"Kami berharap KPK turun langsung ke lapangan untuk melihat fakta-fakta yang ada dan menindaklanjuti apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum. Karena proyek ini menggunakan dana APBN yang berasal dari uang rakyat, maka pelaksanaannya harus benar-benar sesuai aturan," ujar Yakub kepada wartawan, Selasa (28/7/2026).
Selain meminta perhatian KPK, pihaknya juga mendesak Kementerian Pekerjaan Umum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek tersebut apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak maupun penggunaan material konstruksi.
Menurut Yakub, setiap pekerjaan infrastruktur yang dibiayai negara wajib mengedepankan kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, serta penggunaan material yang memiliki legalitas lengkap agar hasil pembangunan dapat bertahan lama dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sebelumnya, pihak kontraktor pelaksana, PT BMI, melalui salah seorang perwakilannya, Sufriatna Kurniawan, disebut telah mengakui bahwa perusahaan memperoleh pasokan material batu dan pasir dari PT Mandala Karya Nusantara yang berkedudukan di Medan.
Namun demikian, muncul dugaan dari sejumlah pihak bahwa pemasok material tersebut belum memiliki izin produksi galian C yang sah. Dugaan tersebut hingga kini masih menjadi polemik dan memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
Apabila benar material berasal dari sumber yang tidak memiliki legalitas sesuai ketentuan, masyarakat menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk proses pengadaan material, pengawasan proyek, hingga kepatuhan terhadap kontrak kerja dan regulasi pertambangan.
Masyarakat juga berharap aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa pelaksana proyek, tetapi juga menelusuri seluruh rantai pasok material yang digunakan dalam pembangunan jalan nasional tersebut guna memastikan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan di bidang pertambangan maupun pengelolaan keuangan negara.
Proyek jalan nasional ini dinilai memiliki peran strategis karena menjadi akses utama yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kabupaten Mandailing Natal. Oleh sebab itu, pelaksanaannya diharapkan berlangsung secara profesional, transparan, dan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) maupun Kementerian Pekerjaan Umum terkait dugaan penggunaan material yang disebut berasal dari sumber yang belum berizin. Demikian pula, belum ada pernyataan dari instansi yang berwenang mengenai status legalitas pemasok material tersebut.
Redaksi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Seluruh dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini masih memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum maupun instansi berwenang. Redaksi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi PT BMI, PT Mandala Karya Nusantara, BBPJN, Kementerian Pekerjaan Umum, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini untuk menggunakan hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Magrifatullah
0 Komentar