Bupati Mempawah Pimpin Gerakan Lawan Mafia Solar Subsidi, Delapan Kesepakatan Diteken untuk Perketat Pengawasan SPBU
MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT – Pemerintah Kabupaten Mempawah menunjukkan komitmen serius dalam memerangi dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar, yang selama ini kerap menjadi perhatian masyarakat. Melalui Rapat Koordinasi Gabungan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi, Bupati Mempawah Erlina memimpin langsung langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan sekaligus mencegah praktik penyelewengan yang merugikan negara dan masyarakat.
Rapat yang digelar di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Rabu (15/7/2026), dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, PT Pertamina Patra Niaga, para pemilik SPBU, Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam forum tersebut, seluruh pihak menandatangani Kesepakatan Bersama Pengawasan Pendistribusian BBM Solar Bersubsidi sebagai bentuk komitmen bersama untuk memastikan penyaluran solar subsidi berlangsung tertib, transparan, tepat sasaran, adil, serta akuntabel.
Bupati Erlina menegaskan bahwa persoalan penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, solar subsidi merupakan hak masyarakat yang berhak menerimanya, sehingga setiap bentuk penyimpangan harus dicegah melalui pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang tegas.
"Sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, pengelola SPBU, dan masyarakat merupakan kunci agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Tidak boleh ada ruang bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat," tegas Erlina.
Kesepakatan bersama tersebut memuat delapan poin penting, di antaranya mewajibkan setiap pembelian solar subsidi menggunakan QR Code (barcode) MyPertamina yang sah dan sesuai dengan identitas kendaraan, disertai dokumen kendaraan yang masih berlaku.
Selain itu, operator SPBU diwajibkan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap kesesuaian barcode, nomor polisi kendaraan, serta jenis kendaraan sebelum melakukan pengisian BBM.
Apabila terbukti melayani pengisian yang tidak sesuai dengan data QR Code atau melakukan pelanggaran prosedur, operator SPBU akan dikenakan sanksi internal mulai dari teguran tertulis hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Tidak hanya operator, para pemilik SPBU juga menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas penyaluran BBM subsidi di lokasi usahanya. Jika terbukti melakukan atau membiarkan praktik penyalahgunaan solar subsidi, mereka siap menerima sanksi administratif maupun sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penghentian sementara penyaluran BBM subsidi, penghentian operasional, hingga pencabutan izin usaha.
Sementara itu, Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah turut menyatakan komitmennya untuk mematuhi seluruh ketentuan penggunaan QR Code MyPertamina, tidak menggunakan tangki kendaraan yang dimodifikasi, tidak melakukan pengisian berulang secara melawan hukum, serta mendukung pengawasan pemerintah.
Kesepakatan tersebut juga menegaskan bahwa pengawasan distribusi solar subsidi akan dilakukan secara terpadu oleh unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta pihak Pertamina, guna mempersempit ruang gerak oknum-oknum yang mencoba menyalahgunakan BBM subsidi.
Seluruh peserta rapat juga sepakat mendukung proses penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM subsidi, baik berasal dari oknum pengelola SPBU, sopir, pelangsir, maupun pihak lain yang memanfaatkan subsidi negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Bupati Erlina menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi dasar bersama dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif serta meningkatkan koordinasi lintas instansi.
Ia juga meminta PT Pertamina terus menyempurnakan sistem digital MyPertamina agar tidak mudah disalahgunakan, termasuk memperkuat mekanisme barcode sehingga mampu menutup celah penggunaan ganda maupun praktik manipulasi data.
Kepada aparat penegak hukum, Erlina berharap setiap laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, objektif, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan mafia BBM.
"Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen penuh mendukung pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dengan sinergi seluruh pihak, kami berharap distribusi solar subsidi benar-benar tepat sasaran, mampu melindungi hak masyarakat, sekaligus menutup ruang bagi praktik mafia BBM yang selama ini merugikan negara," pungkas Erlina.
Fredy Legito
0 Komentar