SPMB Sistem Zonasi di Kalbar Tuai Polemik, Server Eror dan Verifikasi Lamban Picu Keluhan Orang Tua

PONTIANAK, KALBAR – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Provinsi Kalimantan Barat menuai berbagai polemik dan keluhan dari masyarakat. Mulai dari minimnya sosialisasi, gangguan server, lambannya proses verifikasi, hingga keterbatasan daya tampung sekolah menjadi persoalan yang dikeluhkan para orang tua calon peserta didik.

Sejumlah orang tua mengaku mengalami kesulitan dalam mengikuti tahapan pendaftaran karena sistem dinilai belum berjalan secara optimal dan masih menyisakan berbagai persoalan teknis di lapangan.

Salah seorang orang tua di Kabupaten Kubu Raya, Rustanto, mengaku kecewa karena proses penerimaan peserta didik baru di salah satu sekolah tingkat SMP hingga kini belum dibuka.

“Kami mendapat informasi dari pihak sekolah bahwa mereka masih menunggu petunjuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. Kondisi ini membuat kami bingung dan khawatir anak-anak terlambat memperoleh kepastian untuk melanjutkan pendidikan,” ujarnya.

Menurut Rustanto, keterlambatan informasi dan belum adanya kepastian jadwal penerimaan membuat sebagian orang tua resah. Ia berharap seluruh tahapan penerimaan peserta didik dapat dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.

“Pendidikan adalah hak setiap anak. Jangan sampai anak-anak menjadi korban karena lemahnya koordinasi dan kurangnya informasi kepada masyarakat,” katanya.

Keluhan serupa juga muncul di sejumlah daerah lain di Kalimantan Barat, termasuk di Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak.

Sekretaris Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kalimantan Barat, Fredy Legito, mengaku menerima berbagai pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan SPMB tingkat SMA dan SMK.

“Kami menerima banyak keluhan dari orang tua siswa. Persoalan yang paling sering disampaikan adalah kurangnya informasi, kebingungan memahami alur pendaftaran, serta pelayanan yang dinilai belum maksimal. Kami meminta pemerintah dan pihak sekolah segera meningkatkan sosialisasi dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Senin (13/7/2026).

Menurut Fredy, salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan SPMB tahun ini adalah minimnya sosialisasi mengenai mekanisme pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta didik.

“Ada calon siswa yang tidak berhasil mengikuti tahapan pendaftaran secara maksimal karena kurangnya informasi. Banyak orang tua juga masih kebingungan dengan alur dan prosedur yang berlaku. Kondisi seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi penyelenggara,” katanya.

Ia mengusulkan agar pemerintah membentuk posko pengaduan di setiap sekolah guna memberikan pendampingan dan informasi kepada masyarakat selama proses penerimaan peserta didik berlangsung.

“Kami berharap tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena kesulitan memahami mekanisme SPMB. Sistemnya perlu dibuat lebih sederhana, mudah dipahami, dan didukung pelayanan yang cepat serta responsif,” tambahnya.

Fredy juga menilai pelaksanaan SPMB perlu dievaluasi secara menyeluruh agar ke depan proses seleksi benar-benar berjalan secara transparan, adil, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon peserta didik.

“SPMB harus terus disempurnakan, baik dari sisi sistem, mekanisme seleksi, maupun pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya agar pelaksanaannya lebih efektif, objektif, dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Keluhan lain juga datang dari salah seorang orang tua siswa di Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Ia menyoroti penerapan sistem zonasi di tingkat SMA yang dinilai belum diimbangi dengan ketersediaan sarana pendidikan.

“Masalahnya bukan hanya sistem zonasi, tetapi juga ketersediaan sekolah negeri yang masih terbatas. Aturan sudah dibuat, namun daya tampung sekolah belum sebanding dengan jumlah calon peserta didik yang terus meningkat,” ungkapnya.

Selain persoalan kuota, sejumlah orang tua juga mengeluhkan gangguan teknis pada sistem pendaftaran. Beberapa di antaranya mengaku mengalami kendala saat melakukan pendaftaran melalui jalur prestasi karena server sempat mengalami gangguan dan proses verifikasi berlangsung cukup lama.

“Ketika server mengalami eror, proses verifikasi memakan waktu berjam-jam. Kami sudah mencoba menghubungi layanan WhatsApp yang disediakan pihak sekolah, tetapi respons yang diberikan juga sangat lamban. Kondisi ini tentu membuat orang tua semakin cemas,” ujarnya.

Masyarakat berharap pelaksanaan SPMB pada tahun-tahun mendatang dapat dievaluasi secara menyeluruh, termasuk peningkatan kualitas layanan, kesiapan sistem digital, penyediaan sarana pendidikan yang memadai, serta optimalisasi petugas operator yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat. Awak media telah berupaya mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan konfirmasi, namun pejabat terkait belum dapat ditemui.

Masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh pemangku kepentingan segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 agar proses penerimaan peserta didik dapat berjalan lebih baik, memberikan kepastian kepada masyarakat, serta menjamin terpenuhinya hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, adil, dan tanpa hambatan administratif maupun teknis.