Pertamina Tindak Tegas SPBU yang Layani Pelangsir BBM Subsidi, Operator Disanksi Setelah Terungkap Pengisian Berulang
JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menjatuhkan sanksi terhadap sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Banjarsari, Kabupaten Bekasi, setelah ditemukan indikasi melayani praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi melalui pengisian berulang menggunakan kendaraan roda dua.
Langkah tegas tersebut diambil setelah Pertamina menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. Menindaklanjuti laporan itu, Pertamina melakukan penelusuran serta pemeriksaan rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi.
Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan adanya indikasi pengisian BBM subsidi secara berulang oleh sejumlah sepeda motor yang datang bergantian dalam antrean. Setiap kendaraan diketahui melakukan pengisian rata-rata sekitar 7,5 liter, yang diduga merupakan bagian dari praktik pelangsiran BBM bersubsidi.
Pjs Area Manager Communications, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Reno Fri Daryanto, menegaskan bahwa Pertamina tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi, baik yang dilakukan oleh konsumen maupun pihak SPBU.
"Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi serta akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pihak SPBU maupun operator yang terbukti terlibat dalam tindakan kecurangan tersebut," tegas Reno.
Sebagai tindak lanjut, Pertamina menjatuhkan sanksi pembinaan kepada SPBU yang bersangkutan serta memberikan Surat Teguran Keras kepada operator yang diduga terlibat dalam pelayanan pengisian BBM bersubsidi secara tidak sesuai ketentuan.
Selama masa pembinaan berlangsung, masyarakat diimbau untuk sementara waktu melakukan pengisian BBM di SPBU alternatif terdekat, yakni SPBU 34.176.01 yang berada di Jalan Pilar Sukatani, Kabupaten Bekasi, sekitar enam kilometer dari lokasi SPBU yang sedang menjalani pembinaan.
Pertamina juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berperan aktif melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Menurut Reno, partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan penyaluran BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan negara.
Selain itu, Pertamina menegaskan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, menjelaskan bahwa kebijakan sejumlah SPBU yang membatasi pengisian pada kendaraan tertentu bukan ditujukan kepada merek sepeda motor tertentu, melainkan sebagai langkah pencegahan terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
Menurutnya, di lapangan ditemukan adanya kendaraan roda dua yang telah dimodifikasi, khususnya pada bagian tangki bahan bakar sehingga memiliki kapasitas melebihi spesifikasi pabrikan. Selain itu, terdapat pula praktik pengisian berulang yang diduga bertujuan mengumpulkan BBM subsidi untuk diperjualbelikan kembali.
"Di lapangan terdapat oknum yang memanfaatkan kendaraan roda dua tertentu dengan tangki BBM yang dimodifikasi melebihi kapasitas tangki pabrikan atau melakukan pengisian secara berulang-ulang," jelas Roberth.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pembatasan tersebut dibuat semata-mata untuk menjaga pemerataan distribusi BBM subsidi dan tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan merek kendaraan tertentu.
Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa BBM bersubsidi merupakan komoditas yang dibiayai negara dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan, baik melalui pelangsiran, modifikasi tangki, maupun praktik lain yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi, berpotensi merugikan masyarakat luas serta mengganggu distribusi energi nasional.
Pertamina mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai kebutuhan, tidak melakukan pengisian berulang untuk tujuan penimbunan atau pelangsiran, serta segera melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di lapangan.
0 Komentar