PONTIANAK – MEDIA FAKTA INVESTIGASI NEWS – Pemasangan spanduk peringatan resmi dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian publik.
Spanduk tersebut memuat ketentuan pembelian BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite, lengkap dengan dasar hukum serta ancaman pidana bagi setiap pihak yang menyalahgunakan penyaluran maupun niaga BBM bersubsidi.
Namun di balik pemasangan spanduk tersebut, muncul harapan sekaligus kritik dari berbagai kalangan agar peringatan tersebut tidak berhenti sebagai simbol administratif atau sekadar formalitas, melainkan benar-benar diikuti dengan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di lapangan.
Tiga Ketentuan Pembelian BBM Subsidi
Dalam spanduk yang dipasang di sejumlah SPBU, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM menegaskan tiga ketentuan utama bagi masyarakat yang akan membeli BBM bersubsidi, yaitu:
- BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi konsumen yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pembelian menggunakan jerigen wajib disertai surat rekomendasi resmi dari instansi yang berwenang.
- Kendaraan roda empat atau lebih hanya dapat melakukan pembelian dengan menunjukkan kode QR (QR Code) yang sesuai dengan nomor polisi kendaraan.
Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Ancaman Pidana Hingga Enam Tahun Penjara
Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta perubahan terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun serta pidana denda paling banyak Rp60 miliar.
Masyarakat Harapkan Penegakan Hukum Konsisten
Sejumlah kalangan menilai keberadaan spanduk tersebut merupakan langkah positif pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Namun demikian, mereka berharap pemasangan spanduk tidak berhenti sebagai media sosialisasi semata, melainkan diikuti dengan pengawasan yang efektif terhadap praktik distribusi BBM subsidi.
Menurut sejumlah pemerhati, apabila di lapangan masih ditemukan praktik pembelian berulang menggunakan barcode yang tidak sesuai, penggunaan jerigen tanpa rekomendasi resmi, kendaraan yang tidak memenuhi syarat tetap memperoleh BBM subsidi, maupun bentuk penyimpangan lainnya, maka efektivitas kebijakan tersebut patut dievaluasi.
"Spanduk ini jangan hanya menjadi pajangan atau formalitas. Regulasi sudah jelas, ancaman pidana juga sudah tegas. Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah konsistensi pengawasan dan penegakan hukum di lapangan," ujar salah seorang pemerhati yang mengikuti persoalan distribusi BBM subsidi.
Dugaan Penyimpangan Masih Menjadi Sorotan
Persoalan penyalahgunaan BBM subsidi selama ini masih menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah.
Beberapa modus yang kerap menjadi sorotan publik antara lain dugaan penggunaan kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi, penyalahgunaan barcode, pembelian berulang dalam jumlah besar, hingga dugaan praktik yang melibatkan oknum tertentu.
Apabila praktik-praktik tersebut benar terjadi, masyarakat berharap seluruh pihak yang terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih.
Masyarakat Desak Pengawasan Lapangan
Masyarakat juga mendorong BPH Migas, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan secara langsung melalui inspeksi mendadak, audit penggunaan barcode Pertamina, serta pemeriksaan terhadap distribusi BBM subsidi di SPBU.
Selain itu, masyarakat diimbau memanfaatkan saluran pengaduan resmi apabila menemukan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.
Saluran pengaduan yang disediakan pemerintah antara lain:
- Call Center: 136 atau 0812-3000-0136
- Portal Pengaduan: esdm.lapor.go.id
- Helpdesk BPH Migas
Subsidi Harus Tepat Sasaran
BBM subsidi merupakan bentuk bantuan pemerintah yang bersumber dari anggaran negara untuk membantu masyarakat yang berhak.
Karena itu, seluruh pihak diharapkan turut menjaga agar distribusi BBM bersubsidi berlangsung secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.
Masyarakat berharap keberadaan spanduk peringatan tersebut menjadi bagian dari komitmen nyata pemerintah dalam memperkuat pengawasan, bukan sekadar menjadi pengingat yang dipasang di area SPBU tanpa diikuti tindakan konkret terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi yang tercantum pada spanduk resmi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM serta pendapat narasumber. Dugaan pelanggaran di lapangan tetap memerlukan pembuktian sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
0 Komentar