PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Persoalan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali menjadi perhatian serius di Kalimantan Barat. Dalam dua hari terakhir, para sopir truk angkutan barang di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Mempawah secara terbuka menyampaikan keluhan mereka terkait terbatasnya akses terhadap solar subsidi yang menjadi penopang utama operasional angkutan logistik.
Di Kabupaten Bengkayang, sejumlah sopir truk ekspedisi (XPDC) menggelar audiensi bersama pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kantor Bupati Bengkayang, Kamis (9/7/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, unsur TNI dan Polri, perwakilan Pertamina, serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Dalam pertemuan itu, para sopir mengungkapkan bahwa mereka kerap mengalami kesulitan memperoleh solar subsidi meskipun kendaraan yang digunakan merupakan sarana distribusi barang yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut para pengemudi, kondisi tersebut tidak hanya menghambat operasional angkutan, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya distribusi logistik yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap harga barang di tingkat masyarakat.
Mereka berharap pemerintah daerah bersama Pertamina dan BPH Migas dapat segera merumuskan solusi konkret guna memastikan kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi memperoleh akses yang lebih mudah dan tepat sasaran.
Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Mempawah. Sekitar 150 sopir truk yang tergabung dalam Aliansi Sopir Truk Mempawah mendatangi Kantor Bupati Mempawah pada Selasa (7/7/2026) untuk menyampaikan aspirasi terkait kelangkaan solar subsidi di sejumlah SPBU.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Bupati Mempawah, Erlina, didampingi Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, serta dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait.
Menanggapi keluhan para sopir, Bupati Erlina menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah tidak akan tinggal diam dan segera mengambil langkah koordinatif dengan seluruh pihak yang berkaitan dengan rantai distribusi BBM subsidi.
"Kami akan memanggil seluruh pihak terkait, mulai dari BPH Migas, PT Pertamina, hingga para pengelola SPBU agar permasalahan yang dialami para sopir truk dalam memperoleh solar ini dapat segera diselesaikan," tegas Erlina.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mempawah juga menginstruksikan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi untuk memperketat pengawasan di lapangan guna memastikan solar subsidi benar-benar disalurkan kepada pihak yang berhak menerima sesuai ketentuan.
Erlina bahkan memberikan peringatan keras kepada pengelola SPBU agar tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan ketentuan penyaluran BBM subsidi.
"Kami tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan maupun penyelewengan. Kami akan bertindak tegas terhadap SPBU yang tidak mematuhi aturan. Seluruh pihak harus mendukung upaya penyaluran BBM yang adil, transparan, dan sesuai regulasi," tegasnya.
Persoalan akses solar subsidi di Bengkayang dan Mempawah menunjukkan bahwa distribusi BBM bersubsidi masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, Pertamina, BPH Migas, serta seluruh pemangku kepentingan.
Para sopir berharap hasil audiensi dan koordinasi yang telah dilakukan tidak berhenti pada tataran pembahasan semata, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang mampu menjamin ketersediaan dan distribusi solar subsidi secara tepat sasaran, sehingga aktivitas distribusi barang dan roda perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.
Kalimantan Barat, 9 Juli 2026
Kontributor: Fredy Legito
0 Komentar