Picu Polemik! Prabowo Sebut Wartawan, Pengamat, dan LSM sebagai “Londo Ireng”, Tuai Perdebatan Publik

JAKARTA – Pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (23/7/2026), memicu polemik di ruang publik. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan ribuan kader PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Prabowo menggunakan istilah “londo ireng” saat menyinggung pihak-pihak yang menurutnya masih memiliki pola pikir seperti pada masa kolonial.

Prabowo menyampaikan bahwa istilah “londo ireng”, yang pada masa penjajahan kerap digunakan untuk menyebut pribumi yang bekerja atau berpihak kepada kepentingan kolonial, menurutnya masih ada hingga saat ini, meski dalam bentuk yang berbeda.

“Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain, kan? Wartawan, jurnalis apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena secara langsung menyinggung profesi wartawan, pengamat, serta organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Soroti Pemberitaan Media

Dalam pidato yang sama, Prabowo juga mengkritik sebagian pemberitaan media yang dinilainya lebih banyak menyoroti kekurangan pemerintah dibandingkan capaian pembangunan yang telah dilakukan.

Menurutnya, pemerintah telah melakukan renovasi terhadap lebih dari 67 ribu gedung sekolah di berbagai daerah dan menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 100 ribu sekolah pada tahun mendatang. Namun, ia menilai masih ada media yang lebih memilih memberitakan sekolah-sekolah yang belum diperbaiki dibandingkan perkembangan yang telah dicapai.

Selain itu, Prabowo juga menyinggung berbagai prediksi yang menyebut Indonesia akan mengalami keruntuhan atau kolaps. Ia mengatakan narasi tersebut terus berulang dari waktu ke waktu, tetapi menurutnya tidak pernah terbukti.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak menolak kritik. Ia menyatakan kritik merupakan bagian dari demokrasi, selama disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, dan tidak bertujuan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Memicu Perdebatan

Pernyataan Presiden tersebut memunculkan beragam tanggapan di ruang publik. Sebagian pihak menilai pernyataan itu merupakan kritik terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak objektif dalam menyampaikan informasi maupun analisis. Di sisi lain, muncul pula pandangan yang menilai penggunaan istilah tersebut berpotensi menimbulkan salah tafsir serta memicu perdebatan mengenai kebebasan pers, independensi pengamat, dan peran organisasi masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.

Hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi dari organisasi profesi wartawan maupun lembaga terkait sebagai tanggapan atas pernyataan tersebut. Perdebatan mengenai makna dan konteks pidato Presiden pun masih terus berkembang di ruang publik.