Sidang Dugaan Pemalsuan Akta Kelahiran di PN Pontianak Memasuki Agenda Saksi, Ibu Kandung Ungkap Perjuangan Tiga Tahun Mencari Keadilan

PONTIANAK – Perjuangan seorang ibu kandung mempertahankan identitas hukum anaknya kembali menjadi perhatian publik. Selasa (28/7/2026), Pengadilan Negeri Pontianak menggelar sidang ketiga dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan, dengan agenda pemeriksaan saksi.

Usai persidangan, orang tua kandung anak tersebut didampingi sejumlah awak media, di antaranya Fredy Legito, Hasikin, Jayadi, dan Dance, menyampaikan kronologi panjang yang menurut pengakuannya telah mereka lalui selama bertahun-tahun demi memperoleh kepastian hukum atas identitas anak kandungnya.

Menurut keterangan pelapor, persoalan bermula pada Mei 2013 ketika ia melahirkan seorang anak perempuan bernama Syarifah Meisya Aqila. Beberapa bulan setelah kelahiran, seorang kerabat keluarga berinisial STA disebut beberapa kali datang menjenguk bayi tersebut dan kemudian meminta izin untuk mengasuhnya dengan alasan berharap segera memperoleh keturunan.

Pelapor mengaku permintaan tersebut disampaikan dengan janji bahwa anak akan dirawat seperti anak sendiri tanpa menghilangkan hubungan maupun identitas orang tua kandung. Setelah melalui musyawarah keluarga, ayah kandung yang semula menolak akhirnya memberikan persetujuan karena dilandasi rasa percaya dan hubungan kekeluargaan.

Selama anak diasuh, pelapor mengaku dirinya bersama suami masih rutin datang menjenguk, menyusui, serta memastikan kondisi anak tetap baik. Hubungan kedua keluarga disebut berjalan harmonis selama bertahun-tahun, bahkan ketika orang tua kandung sempat berpisah pada 2017 dan kembali rujuk pada 2019.

Namun keadaan berubah drastis pada 28 November 2022.

Saat itu, pelapor mengaku mengetahui bahwa telah diterbitkan akta kelahiran yang mencantumkan nama pasangan lain sebagai ayah dan ibu dari anak kandungnya.

Merasa identitas hukum anaknya telah berubah tanpa persetujuan maupun dasar hukum yang diketahuinya, pelapor mengaku langsung mengambil kembali anak tersebut pada keesokan harinya.

Ia kemudian berupaya menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dengan meminta agar dokumen administrasi tersebut diperbaiki sesuai identitas orang tua kandung. Namun menurut pengakuannya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Anak Disebut Mengalami Hambatan Pendidikan

Akibat perbedaan data antara dokumen kelahiran dan akta kelahiran yang dipersoalkan, pelapor mengaku mengalami berbagai kesulitan administrasi.

Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah terganggunya proses pendidikan anak karena adanya ketidaksesuaian identitas pada dokumen resmi yang dipersyaratkan sekolah.

Pelapor menuturkan bahwa selama beberapa tahun anaknya harus menghadapi persoalan administrasi yang menurutnya berdampak pada hak memperoleh pendidikan secara normal.

Menurut pelapor, persoalan tersebut bukan lagi sekadar sengketa keluarga, tetapi telah menyangkut hak dasar seorang anak atas identitas hukum yang dijamin oleh negara.

Upaya Damai Tidak Berhasil, Berujung Laporan Polisi

Pelapor mengaku masih memberikan kesempatan selama kurang lebih delapan bulan agar persoalan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Namun karena tidak menemukan titik temu, pada 10 Agustus 2023 ia melaporkan dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan ke Polda Kalimantan Barat.

Sejak laporan dibuat, penyidik disebut telah memeriksa pelapor, terlapor, sejumlah saksi, serta menghadirkan saksi ahli.

Meski demikian, menurut pelapor, proses penyidikan berjalan cukup panjang dan mengalami beberapa kali pergantian penyidik sehingga hingga kini belum memberikan kepastian hukum yang diharapkan.

Pelapor juga mengaku memperoleh informasi bahwa perkara tersebut pernah melalui tahapan gelar perkara, namun hingga saat ini belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan lebih lanjut.

Merasa penanganan perkara berjalan lambat, pelapor bersama suaminya kemudian mengajukan pengaduan ke Bidang Propam Polda Kalimantan Barat terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara.

Saksi SA Ungkap Dugaan Proses Penerbitan Dokumen

Dalam perkembangan perkara, seorang saksi berinisial SA sebelumnya juga memberikan keterangan kepada wartawan mengenai proses penerbitan dokumen yang kini dipersoalkan.

Menurut pengakuannya, beberapa waktu lalu dirinya didatangi oleh seorang pria berinisial STA bersama istrinya SS yang meminta bantuan mengurus penerbitan akta kelahiran seorang anak yang disebut sebagai anak angkat.

SA mengaku sempat meminta kelengkapan administrasi sebagaimana prosedur yang berlaku.

Namun menurut keterangannya, ia kemudian diminta untuk mengaku sebagai bidan yang membantu proses persalinan agar persyaratan administrasi penerbitan akta kelahiran dapat dipenuhi.

SA juga mengaku menerima uang sebesar Rp50.000 setelah dokumen tersebut selesai diproses.

Keterangan tersebut merupakan pengakuan sepihak yang masih harus diuji kebenarannya melalui proses penyidikan maupun pembuktian di persidangan. Penilaian terhadap seluruh alat bukti menjadi kewenangan penyidik dan nantinya, apabila perkara berlanjut, akan diputuskan oleh majelis hakim.

Menyangkut Hak Identitas Anak

Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut hak fundamental seorang anak atas identitas hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Apabila dalam proses penyidikan maupun persidangan nantinya terbukti terdapat pemalsuan dokumen administrasi kependudukan atau penggunaan data yang tidak benar, maka konsekuensi hukumnya akan mengikuti ketentuan pidana yang berlaku.

Pelapor berharap proses hukum berjalan secara profesional, objektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

"Saya hanya ingin identitas anak saya dikembalikan sesuai fakta yang sebenarnya. Ini bukan sekadar persoalan dokumen, tetapi menyangkut hak seorang anak dan hak orang tua kandung yang dilindungi oleh hukum," ujar pelapor usai mengikuti persidangan.

Sidang perkara ini dijadwalkan akan kembali berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya sesuai tahapan persidangan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut belum menyampaikan tanggapan atau klarifikasi atas keterangan yang disampaikan pelapor maupun saksi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.